Rencana pemindahan IKN baru telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020. Berbagai manfaat pemindahan IKN baru ini, antara lain memberikan akses yang lebih merata bagi seluruh wilayah NKRI, mendorong pemerataan pembangunan ke luar Jawa, reorientasi pembangunan dari Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris, serta mengurangi beban Pulau Jawa dan Jabodetabek.
Dalam kesiapan dan rencana pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi di IKN baru, Kemenhub mempunyai peranan yang meliputi dukungan pada empat sektor yaitu transportasi, perumahan dan jalan, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan energi.
Pada sektor transportasi, kegiatan utama yang akan dilakukan Kemenhub yaitu pengembangan transportasi multimoda dan konektivitas antar wilayah. Pada sektor Perumahan dan Jalan yaitu penyediaan aksesibilitas perumahan dan permukiman yang memadai dan aman. Pada sektor TIK yaitu mendukung penerapan sistem transportasi dan sistem komunikasi yang terintegrasi. Sedangkan pada sektor Energi yaitu pengembangan transportasi hiau dan ramah lingkungan.
Tentunya, hasil yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di empat sektor tersebut yaitu terwujudnya konektivitas (hub) intermoda, perencanaan (pembangunan infrastruktur transportasi) mengikuti master plan IKN, transportasi berbasis digital, dan kendaraan ramah lingkungan.
Rencana Pembiayaan
Sementara terkait rencana pembiayaan, indikasi kebutuhan anggaran sektor infrastruktur transportasi di IKN baru yaitu untuk Studi Perencanaan Transportasi IKN sebesar Rp30 Miliar berupa penyiapan Feasibility Study (FS), Masterplan, Detail Engineering Design (DED). Untuk pembangunan transportasi udara, rencana pembiayaan sebesar Rp7,35 Triliun untuk pengembangan Bandara Sepinggan dan AAP Samarinda.
Kemudian, untuk pembangunan transportasi laut rencana pembiayaan sebesar Rp1,37 Triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk pengembangan terminal, pengembangan dan rehabilitasi dermaga, subsidi operasional, penetapan traffic separation scheme, pengembangan Vessel Traffic System (VTS), Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Telekomunikasi Pelayaran, dan fasilitas lainnya.
Untuk pembangunan transportasi perkeretaapian rencana pembiayaan sebesar Rp209,6 Triliun yang dialokasikan pada pembangunan stasiun, KA Subway, KRL, jalur KA, dan pengadaan kereta listrik. Sedangkan untuk pembangunan transportasi darat rencana pembiayaan sebesar Rp4,07 Triliun yang ditujukan pada pembangunan terminal dan pembangunan halte, Bus Rapid Transit (BRT), Intelligent Transportation System (ITS), kelengkapan jalan, bus air, dan pelabuhan penyeberangan.
Tentunya, penghitungan rencana pembiayaan yang dilakukan Kemenhub tersebut adalah hitungan sementara dan masih menunggu hasil studi kelayanan dan rencana umum tata ruang (RUTR) IKN. Sementara itu, Komisi V DPR RI meminta kepada Kemenhub dan kementerian terkait untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan transportasi setelah diterapkan Undang-Undang (UU) tentang IKN baru dan meminta pembangunan tersebut memperhatikan kearifan lokal dan daerah penyangganya.
Perlu Dikembangkan
Sebagai calon IKN baru, Provinsi Kaltim memiliki sejumlah potensi keunggulan transportasi yang lengkap. Diantaranyasarana bandara, pelabuhan laut, dan jalan tol Balikpapan-Samarinda yang hampir selesai di 2021 ini. Hal itu menjadi perhatian khusus bagi Kemenhub untuk mempersiapkan integrasi sistem transportasi di Kaltim.
Saat ini, sarana dan prasarana transportasi di IKN baru masih memerlukan banyak peningkatan dan pengembangan. Untuk memperkuat konektivitas di IKN baru terdapat beberapa infrastruktur transportasi yang sedang dibangun atau dikembangkan, diantaranya peningkatan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan, Bandara APT Pranoto Samarinda, pembangunan Bandara Khusus VVIP dan Militer, Pelabuhan Semayang Balikpapan, Terminal Peti Kemas Kariangau Balikpapan dan Palaran Samarinda, Pembangunan rel kereta api IKN-Balikpapan-Samarinda-Bontang, dan Pengembangan Kawasan Industri Kariangau-Buluminung.
Untuk infrastruktur transportasi darat sedang dilakukan pengerjaan berupa Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, dan diharapkan telah selesai di 2021. Nantinya, setelah terhubung, jarak perjalanan menjadi lebih pendek sekitar 30 kilometer, dan waktu tempuh sekitar satu jam.
Selain itu, akan dibangun Tol Teluk Balikpapan sepanjang 7,9 kilometer yang nantinya terhubung dengan Tol Balikpapan-Samarinda dan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan. Saat ini, IKN baru ini telah terdapat layanan bus AKAP dengan rute Banjarmasin-Balikpapan-Samarinda, layanan bus AKDP, angkutan bus perintis, dan penerbangan perintis.
Tentunya, IKN baru akan berfokus terhadap ketersediaan angkutan massal. Nantinya, sistem transportasi di Bumi Borneo seluruhnya akan memanfaatkan angkutan umum, dan disertai dukungan pengembangan layanan transportasi modern yang ramah lingkungan.
Klik tautan dibawah ini untuk berbagi artikel
Hak Cipta Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No.8, Jakarta Pusat
