Padat Karya Serap Ribuan SDM

Program padat karya di lingkungan Kemenhub merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan. Setiap direktorat dan badan telah melaksanakannya di berbagai wilayah. Jenis pekerjaan padat karya ini sangat beragam, seperti pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, serta pembersihan sarana dan prasarana transportasi.

Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasono mengatakan, Program Padat Karya diharapkan dapat memberikan manfaat untuk peningkatan produksi dan nilai tambah. “Ini juga sebagai perluasan kesempatan kerja sementara dan perluasan akses pelayanan dasar, serta peningkatan aksesibilitas desa dengan terbukanya desa terisolasi,” ucapnya dalam press background virtual Kemenhub.

Meskipun, pada tahun ini, pelaksanaan padat karya sempat terhambat di beberapa lokasi karena pandemi Covid-19, Kemenhub terus melakukan koordinasi secara intensif dengan tim satgas Covid-19 di lokasi-lokasi tersebut. “Pelaksanaan kontruksi, termasuk kegiatan padat karya, tetap dapat berlangsung dengan mengutamakan protokol kesehatan,” jelas Djoko.

Untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, kata Djoko, Program Padat Karya menjadi prioritas pada tahun anggaran 2021. Optimalisasi kegiatan dengan metode padat karya, antara lain pemeliharaan dan pembangunan terminal, bandara, pelabuhan, jalur kereta api, serta fasilitas keselamatan transportasi.

Padat Karya Ditjen

Laporan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla), menyebutkan pagu proyek padat karya di matra laut sebesar Rp73 miliar. Proyek itu tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Sementara, fokus proyek padat karya adalah pembangunan, pemeliharaan, perawatan sarana dan prasarana kepelabuhan serta kenavigasian di seluruh Indonesia. Proyek ini mempekerjakan orang-orang di sekitar lokasi, termasuk mereka dari kalangan unskill worker atau tenaga kasar.

Sampai berita ini diturunkan, penyerapan anggaran padat karya Ditjen Hubla mencapai Rp61 miliar dan akan terus ditingkatkan sampai akhir 2020. Adapun jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 3.289 orang dengan 47.637 Hari Orang Kerja (HOK). Total Pelaksana Kabupaten sebanyak 109 satuan kerja dan Pelaksana kota ada 93 satuan kerja.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Ditjen KA) Kemenhub, Program Padat Karya terutama di sekitar sarana dan fasilitas perkeretaapian di Indonesia, dengan Pagu anggaran padat karya di subsektor KA mencapai Rp50,5 miliar tahun 2020.

Proyek padat karya itu tersebar di 8 Balai Teknik Perkeretaapian di Indonesia, mulai dari Aceh, seluruh Pulau Jawa, hingga Sulawesi Selatan. Tingkat penyerapan anggaran sampai September 2020 telah mencapai Rp28 miliar. Sedangkan sisanya akan terus dilanjutkan sampai akhir tahun anggaran 2020.

Sementara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kemenhub, penyerapan anggaran untuk padat karya telah mencapai Rp61 miliar. Dengan jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 4.506 orang, dengan nilai upah pekerja mencapai Rp12,3 miliar. Hingga 2020, Ditjen Hubud optimis penyerapan anggaran padat karya sampai 100%.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) juga menyampaikan kinerjanya di bidang padat karya di tahun 2020 sebagai komitmen mendukung program Pemerintah mengatasi dampak pandemi Covid-19. Pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp46,3 miliar. Proyek tersebut tersebar di 33 provinsi di Indonesia yang meliputi 297 kab/kota serta 354 desa/kelurahan di Indonesia.

Tingkat penyerapan anggaran berkisar 45% sampai September 2020. Proyek padat karya di matra darat meliputi pemasangan alat dan kelengkapan jalan, rambu lalu lintas di jalan nasional dan lainnya. Selain itu, seperti perawatan dan pembangunan beberapa Terminal tipe A di tahan air, juga di sekitar proyek pelabuhan penyeberangan, danau, dan sungai di berbagai daerah. 

BPSDM, Balitbang, dan BPTJ

Selanjutnya, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan Kemenhub, Popik Mantanasyah melaporkan, pagu anggaran proyek padat karya di seluruh UPT diklat transportasi relatif kecil, yaitu 0,25% dari pagu anggaran BPSDM Perhubungan. Nilai nominalnya sebesar Rp7 miliar.

Proyek tersebut, menurut Popik tersebar di seluruh UPT diklat mulai Poltekpek Malahayai Aceh sampai Poltekpel Sorong dan Potekbang Jayapura, Papua. Sedang jenis pekerjaannya antara lain perawatan dan pemeliharaan di lingkungan kampus transportasi dari tiga matra berbeda.

Kemudian, proyek padat karya di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Perhubungan, menurut Kabalitbang, Umiyatun Hayati Triastuti, berfokus seputar perawatan dan pemeliharaan gedung kantor Kemenhub di Jalan Merdeka Timur.

Proyek padat karya Balitbang relatif lebih “mungil” dibandingkan subsektor lainnya, seperti perawatan dan pemeliharaan gedung yang ditempati oleh tiga institusi, yaitu Balitbang, BPSDM, dan KNKT. Akan tetapi, Balitbang ditunjuk sebagai leader dalam pelaksanaannya. Selain itu, Balitbang bersama Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenhub akan melakukan evaluasi terhadap proyek padat karya yang dilakukan oleh seluruh subsektor di lingkungan Kemenhub.  

Terakhir, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) kerap melakukan perawatan dan pemeliharaan khususnya di empat terminal, yaitu Baranangsiang Bogor, Jatijajar Depok, Pondok Cabe Tangerang Selatan, dan Poris Plawad di Tangerang. Selain itu juga, BPTJ telah berupaya melengkapi sarana dan rambu jalan yang ada di Jabodetabek.