Transportasi Perekat Keberagaman, Pemersatu Bangsa

Alat Pemersatu Bangsa

Indonesia memiliki berkah yang luar biasa. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) 2010, Indonesia mempunyai 1.331 kelompok suku, 652 bahasa daerah, dan lebih dari 17.500 pulau. Keberagaman masyarakat, baik dari aspek budaya, sosial, agama, keturunan dan pilihan politik ini tersebar luas dengan jarak yang membentang. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga keutuhan nusantara guna mewujudkan Indonesia maju yang sejahtera.

Tak dapat dipungkiri, transportasi berperan penting mempersatukan keberagaman ini. Jalur transportasi dibangun guna menghubungkan masyarakat di setiap kawasan. Hal ini merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dari upaya menyatukan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam sila ketiga Pancasila “Persatuan Indonesia” dan semboyan negara “Bhinneka Tunggal Ika”. Untuk itu pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) konsisten mewujudkan ketersediaan transportasi di seluruh wilayah Indonesia, bahkan hingga di daerah Terpencil, Terdepan, Tertinggal dan di Perbatasan (3TP).

Menggerakkan Perekonomian Nasional

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, kehadiran negara untuk memfasilitasi perpindahan orang dan barang dengan moda transportasi, khususnya transportasi darat, harus dilakukan secara maksimal. Terlebih di tengah kondisi pandemi Covid-19. Hal ini sebagaimana pesan dari Presiden RI Joko Widodo, bahwa situasi krisis akibat pandemi justru harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk terus bergerak, membuat terobosan dan menciptakan lompatan kemajuan.

Pemerintah berkomitmen terus melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi di seluruh wilayah Indonesia. Menurut data LPPM Fakultas Ekonomi UI, disebutkan, dengan kenaikan ruas jalan sebanyak 1 persen akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,8 persen. Dengan demikian, pengembangan transportasi darat diharapkan mampu memberikan multiplier effect ke berbagai sektor yang pada akhirnya akan membangkitkan perekonomian nasional.

Dalam rangka membuat terobosan untuk terus menggeliatkan roda perekonomian, mewujudkan konektivitas, sekaligus menyatukan keberagaman masyarakat, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) tengah dan akan menggarap sejumlah proyek strategis sektor transportasi darat.

Proyek stategis tersebut antara lain: Subsidi Buy The Service di 5 kota (Palembang, Solo, Yogyakarta, Medan, dan Denpasar); Revitalisasi beberapa Terminal Tipe A di 15 lokasi seperti Terminal Harjamukti Cirebon dan Terminal Tirtonadi Surakarta; Kerja sama Pemanfaatan (KSP) Terminal Penumpang Tipe A Sukabumi; Kegiatan BLUe (Bukti Lulus Uji Elektronik); Dukungan transportasi darat di KSPN Wakatobi, Morotai, dan Likupang; Pembangunan 12 pelabuhan di Sumatra Utara, khususnya sekitar Danau Toba; Pembangunan terminal barang internasional di 6 lokasi di Provinsi Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua; dan Pembangunan sejumlah sarana transportasi darat seperti kapal penyeberangan sebanyak 9 unit, bus air 4 unit, dan bus sekolah sebanyak 280 unit.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarvest) Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, angkutan penyeberangan memiliki peran vital menghubungkan antar wilayah di Indonesia yang terpisah antara pulau dan lautan. Pemerintah, melalui Kemenhub, telah menyediakan 121 lintasan, 35 pelabuhan dan 151 kapal yang dikelola PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) sebagai bentuk mewujudkan konektivitas.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi mengungkapkan, pengembangan transportasi darat harus mampu mengakomodir keberagaman kepentingan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah senantiasa memastikan unsur keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran selalu terlaksana.

Kedepannya, Ditjen Hubdat juga akan mengembangkan  simpul-simpul transportasi darat yang berdekatan dengan transportasi yang lain, seperti kereta api, udara maupun juga penyeberangan. Sehingga terwujudnya integrasi moda yang terpadu dan memudahkan pergerakan dan menyatukan keberagaman bangsa.

Mewujudkan Kemandirian Maritim

Sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia, di mana 2/3 wilayahnya adalah laut, pemerintah Indonesia melalui Kemenhub terus berupaya mengoptimalkan sektor laut untuk mewujudkan kemandirian maritim demi mewujudkan target “Indonesia Maju”. Transportasi laut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam mempersatukan nusantara dengan keberagaman. Selain itu transportasi laut juga menjadi infrastruktur penting sebagai simpul konektivitas dan penggerak roda perekonomian, khususnya di daerah Terluar, Terpencil, Tertinggal dan Perbatasan (3TP). Untuk itu pembangunan infrastruktur transportasi laut di seluruh wilayah sangat diperlukan.

Dalam rangka mewujudkan konektivitas maritim nusantara, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) memetakan tiga arah kebijakan yang dilakukan, antara lain:

·         Perwujudan Angkutan Laut yang Mudah, Murah, Simpel, dan Kompetitif;

·         Peningkatan Konektivitas Transportasi Laut; dan

·         Penyediaan Infrastruktur Pelabuhan Laut yang Berdaya Saing.

Saat ini, beberapa pembangunan infrastruktur transportasi laut terus berjalan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, seperti penyelesaian pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang Jawa Barat yang diperkirakan dapat diselesaikan untuk tahap I pada Oktober 2020; Pelabuhan Kijing salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terletak di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat; dan Pelabuhan Gilimas Lombok.

Secara umum, Indonesia sendiri memiliki:

Sementara itu, pada 2020, terdapat beberapa infrastruktur perhubungan laut yang pembiayaan pembangunannya akan dilaksanakan melalui skema pendanaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan oleh Pemerintah selain melalui APBN. Di antaranya adalah pengembangan Pelabuhan Seba di Nusa Tenggara Timur dan pembangunan Menara Suar Tanjung Batu di Tarakan, Kalimantan Utara.

Tak hanya itu, Kemenhub juga konsisten melaksanakan program yang berperan langsung dalam merajut keberagaman, dengan menciptakan kesetaraan dan pemerataan ekonomi, yaitu Tol Laut. Program yang dimulai pada 2015 ini, sampai dengan 2020 telah mengoperasikan 26 trayek angkutan barang Tol Laut, 110 trayek pelayaran perintis.

Menurut Menhub, Program Tol Laut telah memberikan kontribusi dan manfaat dalam menekan angka disparitas harga, khususnya di wilayah timur Indonesia serta meningkatkan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga bisa memastikan keseragaman harga dan ketersediaan sembilan kebutuhan pokok.

Sebagai dukungan terhadap industri perikanan nasional, terdapat penggunaan 20 Refeer Container pada kapal Tol Laut yang melalui Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), sedangkan 20 unit lainnya tersebar pada proyek Tol Laut yang tidak dilalui SKPT.

Jembatan Pengikat Keberagaman

Transportasi udara merupakan unsur penting yang diyakini mampu menghubungkan dengan cepat, aman, nyaman, selamat, dan sehat untuk masyarakat antar wilayah Indonesia. Oleh karenanya, Kemenhub terus berkomitmen melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur di sektor udara. Terutama di daerah yang sangat sulit diakses oleh moda transportasi darat, laut, atau perkeretaapian.

Sebagai contoh dengan telah beroperasi Bandar Udara (Bandara) Miangas di Pulau Miangas, Sulawesi Utara. Paralel, dibangun pula sejumlah infrastruktur transportasi udara seperti Bandara Tambelan di Kabupaten Bintan Provinsi-Kepulauan Riau, Bandara Haji Muhammad Sidik di Kabupaten Barito Utara Provinsi-Kalimatan Tengah, Bandara Siau di Sulawesi Utara, Bandara Baru di Toraja, serta bandara-bandara yang berada di wilayah Papua dan Papua Barat.

Keberadaan bandara-bandara 3TP ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat melakukan aktivitas dan memberikan kesempatan pada anak-anak bangsa untuk maju setara dengan daerah lainnya. Tentunya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi memberi dampak positif bagi keterbukaan wawasan masyarakat dalam mengenal keberagaman budaya lainnya.

“Transportasi adalah jembatan untuk memperkuat persatuan. Kehadiran transportasi bandara menambah wawasan untuk mengenal suku dan budaya lain,” tegas Menhub Budi.

Adapun program prioritas konektivitas udara, meliputi: 

Terkait Jembatan Udara, Kemenhub memastikan ketersediaan transportasi udara dalam melayani distribusi logistik ke daerah-daerah yang terisolir dan mengakomodir distribusi komoditas daerah. Penyelenggaraan Jembatan Udara ini sangat penting, terutama, sebagai contoh, di wilayah-wilayah Papua yang hanya bisa diakses melalui transportasi udara. Ketersediaan transportasi udara memastikan ketersediaan barang dan jasa untuk mengurangi disparitas harga dan menjamin kelangsungan pelayanan angkutan barang ke daerah 3TP. Saat ini kemenhub juga tengah mengembangkan integrasi multimoda dalam pelaksanaan Tol Laut dan Jembatan Udara.

Selanjutnya dalam pengembangan 3TP, Kemenhub melalui Direktorat Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) telah membangun 35 bandara yang berada di wilayah 3TP. Tentunya terdapat angkutan perintis yang melayani daerah pelosok. Kemudian Kemenhub juga tengah mengkaji kembali rute penerbangan terkait dengan pemetaan hub primer dan super hub, menyiapkan Bali sebagai super hub untuk pariwisata dan logistik, dan mengembangkan bandara-bandara yang mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Mengakomodir Beragam Keperluan

Kereta api menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari rakyat. Kereta api menjadi alat mobilitas dan konektivitas yang sangat fundamental dan termasuk paling ekonomis. Sektor transportasi ini turut memperkokoh persatuan bangsa, penggunanya sangat beragam dengan berbagai keperluan. Semua keberagaman tersebut disatukan dalam satu sarana transportasi.

Di Jakarta sebelum pandemi, setiap harinya terdapat lebih dari 1 juta penumpang pengguna commuterline dan lebih dari 100 ribu penumpang MRT. Pergerakan masyarakat penumpang kereta api dengan keberagaman ini bukan hanya sebuah proses bertransportasi, tapi juga momentum terjadinya interaksi dan pertukaran budaya. Transportasi ini juga membuka peluang menghubungkan potensi antar wilayah, dan konektivitas yang terjadi juga turut berkontribusi terhadap penguatan kesatuan. Sebab, dengan saling berinteraksi dan saling mengenal, rasa saling percaya dapat dibangun.

“Transportasi untuk merajut keberagaman bisa dimaknai bahwa melalui pengembangan sistem transportasi, dapat membuka aksesibilitas untuk saling mengenal berbagai lapisan masyarakat dari beragam suku, agama, ras dan kebudayaan yang ada di seluruh Indonesia. Seperti adanya pembangunan jaringan KA Makassar Pare-pare, Double Track Jawa Selatan, dan KA Lintas Sumatra,” kata Menhub.

Direktur Jenderal Perkeretaapian (Dirjen KA) Zulfikri mengungkapkan, hingga 2020 pemerintah terlah mengoperasikan jalur KA seluruh tanah air: 

Dalam membangun konektivitas pembangunan jalur KA di wilayah Sumatra, pemerintah telah membangun dan mengoperasikan jalur KA Bandar Tinggi – Kuala Tanjung, jalur KA Parabumulih – Kertapati, jalur ganda KA Martapura – Baturaja, jalur ganda KA Kotabumi – Cempaka, KA Bandara Kualanamu Medan, KA Bandara Internasional Minangkabau Padang, LRT Sumatra Selatan di Palembang, serta reaktivasi jalur KA Padang – Pulo Aer.

Sedangkan di Pulau Jawa, dalam kurun waktu 2015-2020, telah dibangun jalur ganda KA Kroya – Kutoarjo, jalur ganda KA Solo – Madiun, jalur ganda KA Madiun – Jombang, reaktivasi jalur KA Cianjur – Cipatat, KRL Jabodetabek, KA Bandara Soekarno Hatta, MRT Jakarta Tahap I, LRT Provinsi DKI Jakarta Tahap I, KA Prameks Yogyakarta – Solo, KA Bandara Adi Sumarmo, KA Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), dan KA Padalarang – Bandung – Cicalengka. Selanjutnya pada 2020-2024, Kemenhub akan mengembangkan lebih lanjut simpul-simpul kereta antar kota, bandara, dan pelabuhan. Serta realisasi KA Kecepatan Tinggi Jakarta-Bandung.

Harapannya pada 2030 mendatang, pembangunan jalur kereta api dapat merata di seluruh wilayah Indonesia dengan target 10.524 km jalur kereta api yang terbangun. Selain itu, diharapkan moda kereta api dapat terlaksana dengan terintegrasi, aman, selamat, nyaman, pelayanan andal dan terjangkau.

Ke depan pemerintah akan melibatkan pihak swasta dalam melakukan pembangunan dan pengembangan jalur lama maupun baru. Tentunya ditentukan dengan skala prioritas. Nantinya pembangunan kereta api juga akan dilakukan di pulau lain misalnya Kalimantan, Papua atau Bali. Dengan hal ini maka semangat pemerintah, khususnya Ditjen Perkeretaapian dalam rangka membangun perkeretaapian Indonesia akan turut berperan merajut keberagaman bangsa.