Konektivitas Transportasi Terintegrasi Bumi Cenderawasih

Kesejahteraan untuk Seluruh Rakyat

Kebijakan percepatan pembangunan di tanah Papua telah menjadi bagian dari program prioritas nasional, yaitu sebagai upaya pemerintah mewujudkan agenda pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, terutama di daerah-daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan (3TP). Hal tersebut juga selaras dengan apa yang dicita-citakan Presiden RI Joko Widodo untuk mewujudkan konsep “Indonesia Sentris”. Di mana pembangunan tak hanya berfokus pada daerah Jawa, tetapi merata di seluruh Indonesia. Sehingga semua provinsi Indonesia memiliki hak yang sama untuk menikmati pembangunan, termasuk di Papua dan Papua Barat.

Dalam rangka mewujudkan konsep Indonesia Sentris, maka berbagai aspek transportasi konsisten dibangun secara terintegrasi, termasuk diantaranya infrastruktur, sarana, dan prasarana transportasi. Selain itu, dilakukan pula penetapan rangkaian kebijakan strategis yang berperan penting sebagai “backbone” transportasi nasional. Tujuan mulia dari konsep Indonesia sentris adalah mendorong terciptanya kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, mempercepat pembangunan berkeadilan di berbagai bidang, sekaligus menjaga persatuan bangsa.

Transportasi merupakan urat nadi yang mendorong perekonomian suatu wilayah, serta tulang punggung pembangunan nasional di sektor ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan negara. Sektor transportasi menjadi unsur penting dalam menyatukan Indonesia, sehingga kekayaan alam dan berbagai kebutuhan logistik utama dapat didistribusikan secara merata dan proposional dari satu daerah ke daerah lain. Selain itu, dengan adanya konektivitas transportasi yang andal dan terintegrasi diharapkan terjadi perbauran budaya yang melahirkan toleransi pada keberagaman. Yang paling utama adalah mendorong terciptanya keadilan sosial yang ditunjukkan dengan terciptanya keseragaman harga bahan-bahan pokok, dimana kondisi ini bermuara pada peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai contoh, kehadiran sarana dan prasarana transportasi di wilayah Papua, memiliki peran yang sangat besar terhadap perkembangan wilayah dan masyarakat sekitar. Kelancaran konektivitas adalah kunci membuka akses guna menjangkau daerah-daerah pedalaman ini. Keberadaan transportasi berperan penting membuka jalan menuju pengembangan daerah – yang masih dikatakan – terpencil dan terdalam yang sulit untuk dijangkau.

Untuk itulah, pemerintah melalui Kemenhub hadir menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan logistik dan penumpang dari dan ke daerah 3TP yang harus dilakukan secara terintegrasi antarmoda transportasi, termasuk bersinergi dengan Program Tol Laut maupun Program Jembatan Udara. Pemerintah sendiri secara fisik telah membangun puluhan lapangan terbang perintis, dermaga sungai, dan ratusan jembatan serta ribuan kilometer jalan di Papua dan Papua Barat.

Kontribusi Jaringan Distribusi

Peran Tol Laut di Provinsi Papua diyakini akan menjembatani kensenjangan pembangunan dan infrastruktur antara daerah. Hal ini juga dapat memberi rasa adil bagi masyarakat khususnya di Papua dan tentu saja akan berpengaruh besar terhadap perekonomian, inflasi dan ekonomi makro.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, Program Tol Laut telah memberikan kontribusi dan manfaat dalam menekan angka disparitas harga, khususnya di wilayah Indonesia Timur, serta meningkatkan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga bisa memastikan keseragaman harga dan ketersediaan sembilan kebutuhan pokok. Adapun komoditas yang sangat berpengaruh dengan adanya Tol Laut, yaitu bahan Sembako seperti air mineral, bawang, garam, mie instan, sayuran, buah, obat-obatan, semen, dan bahan bakar minyak.

Untuk muatannya sendiri, sebagai contoh, Pemerintah Daerah (Pemda) Timika mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, seperti Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Jenis Barang yang Diangkut dalam Program Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah 3TP.

Di Timika, Kabupaten Mimika, harga semen sebelum ada Tol Laut berkisar di harga Rp 90 ribu /sak. Tetapi dengan adanya Tol Laut, harga semen dapat ditekan menjadi Rp 80-75 ribu /sak. Begitupun wilayah Lanny Jaya dan Wamena, sebelumnya di sana semen bisa mencapai Rp 500 ribu /sak. Di sisi lain, kehadiran Tol Laut juga berdampak pada harga sewa kontainer kapal-kapal swasta, dimana harga antara Tol Laut dan kapal swasta tidak berbeda jauh. Selain itu, Sistem Logistic Communication System yang diinisiasi Kemenhub sangat membantu dalam penyediaan barang. Saat ini, sudah ada tiga pengusaha penyedia barang di Timika yang terdaftar untuk pengadaan barang melalui Tol Laut.

Begitupun kehadiran pesawat kargo perintis melalui Program Jembatan Udara. Program ini berdampak pada kemudahan daerah-daerah pedalaman memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dengan harga lebih murah. Apalagi program ini memberikan subsidi kepada penyedia barang, dimana mereka tidak dikenakan biaya pesawat ketika menyalurkan logistik ke wilayah distrik.

Dalam waktu seminggu, dilakukan sekitar 8 hingga 9 kali pengiriman melalui Program Jembatan Udara. Total kapasitas kargo yang dikirim melalui Bandara Mozes Kilangin Timika berkisar antara 1,1 – 1,2 Ton. Salah satu daerah yang dilayani adalah Kabupaten Puncak, yang terdiri dari tiga distrik yaitu Ilaga, Beoga, dan Sinak.

Sebelum ada angkutan kargo perintis, pelaku usaha dan penyedia barang di Timika harus menggunakan angkutan kargo komersil, dengan biaya hingga Rp 25-26 juta tiap penerbangan untuk kapasitas sekitar 1,3 Ton. Melalui Program Jembatan Udara, subsidi penerbangan kargo perintis bersubsidi berdampak pada penurunan harga bahan pokok yang signifikan di wilayah distrik pedalaman Papua sejak 2017.

Sejak diluncurkannya rute perintis kargo melalui Program Jembatan Udara, masyarakat merasakan langsung manfaatnya. Salah satunya adalah harga bahan pokok yang mengalami penurunan hingga 40%. Seperti di Ilaga, beras seberat 5 kg yang semula seharga Rp 200 ribu menjadi Rp 120 ribu. Sementara minyak goreng berukuran 5 liter semula Rp 180 ribu menjadi Rp 120 ribu.

Program Jembatan Udara pun dirasakan masyarakat di Pegunungan Bintang. Harga beras seberat 25 kg yang semula Rp 800 ribu menjadi Rp 500 ribu. Begitupun dengan kebutuhan pokok lainnya seperti minyak, garam, gula, tepung terigu, dan ayam yang kesemuanya mengalami penurunan harga.

Pemda Timika mendukung penyelenggaraan Program Tol Laut dan Jembatan udara dengan memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukungnya, serta mempermudah perijinan. Selain itu Pemda Timika tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk pelaksanaan pelayanan logistik dan orang, dengan memanfaatkan integrasi antarmoda baik laut, darat, dan udara.

Pemda Timika berharap, Program Tol Laut dan Jembatan Udara dapat terus berjalan lancar dan mendukung akselerasi perekonomian di daerah distrik. Salah satunya dengan penambahan kuota pelayanan kapal Tol Laut. Saat ini kapal Tol Laut yang beroperasi hanya melayani sekitar 25 ton untuk satu kali trayek. Hal ini masih dirasa kurang, mengingat, distribusi logistik dari daerah Timika ditujukan untuk memasok kebutuhan ke kabupaten-kabupaten lain di Pegunungan maupun di pesisir sekitar Kabupaten Mimika.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Jania Basir mengungkapkan, keberadaan Timika memiliki peran strategis karena merupakan simpul konektivitas untuk menjangkau daerah-daerah lain. “Kita ke Kabupaten lain pun harus melalui Timika. Lebih banyak mereka transit di Timika. Jadi memang Timika punya potensi besar untuk menjangkau ke daerah-daerah lain. Kami sangat antusias, karena memang kami punya potensi. Kami berharap nanti Timika menjadi pilot project untuk Papua,” ujarnya.

Dukungan untuk kelancaran distribusi logistik dan angkutan penumpang di Papua, khususnya di Kabupaten Mimika, tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024. Pada misi ketiga bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan pelayanan dasar dan infrastruktur di wilayah pedalaman dan pesisir.

Untuk itu strategi dan arahan kebijakan pembangunan daerah yang direncanakan adalah mengutamakan pemerataan dan percepatan penyediaan dan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas perhubungan wilayah. Pemda Mimika sendiri telah menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung program pemerintah pusat, salah satunya subsidi perintis setiap tahun, berupa bantuan transportasi masyarakat.

Mengingat topografi Kabupaten Mimika yang terdiri daerah pegunungan dan daerah pesisir, serta tidak semua wilayah bisa dilalui dengan moda darat. Sehingga sangat dibutuhkan sarana dan prasarana transportasi yang bertujuan mengurangi ketimpangan pembangunan, disparitas harga, dan membuka keterisolasian daerah.

Pemerintah memang tengah memberikan perhatian khusus untuk penyediaan sarana dan prasana transportasi guna membuka keterisolasian daerah tersebut. Penyediaan pesawat grand caravan, helikopter, serta kapal LCT juga disediakan untuk dapat menjangkau daerah-daerah terpencil, baik di daerah pesisir maupun pegunungan. Prasarana pendukung pun turut disediakan berupa lapangan terbang, dermaga rakyat, dan pelabuhan rakyat.

Gerbang Masuk Logistik

Salah satu wilayah yang menjadi simpul distribusi logistik melalui Tol Laut di Papua ialah Timika, Kabupaten Mimika. Posisi Timika sangat strategis sebagai tempat transit barang-barang logistik Tol Laut untuk selanjutnya didistribusikan ke beberapa kabupaten di pegunungan Papua yang memiliki akses terbatas.

Mendukung hal tersebut, pemerintah membangun Pelabuhan Pomako Timika yang berperan sebagai pelabuhan pengumpan. Pelabuhan ini melayani alih muatan Tol Laut untuk didistribusikan melalui darat, sungai, dan udara ke daerah-daerah pedalaman sekitar Kabupaten Timika dan Kabupaten Lainnya, seperti Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Pegunungan Tengah.

Pelabuhan Pomako setidaknya disinggahi oleh tiga trayek Tol Laut yang diselenggarakan oleh dua operator kapal yakni PT ASDP Indonesia Ferry untuk T23 dan T24, serta PT Tempuran Mas Line untuk T11. Sementara untuk kegiatan bongkar muat barang logistik dilaksanakan oleh PT Sarana Bandar Nasional (SBN).

Arus Logistik Pelabuhan Pomako

Secara umum, komoditas yang dimuat oleh Tol Laut ke Pelabuhan Pomako, Timika, berupa barang pertanian dan bahan sembako seperti sayuran dan buah-buahan, ayam beku, ikan, dan telur. Setiap tahunnya, pelayanan di Pelabuhan Pomako ini terus berkembang. Pada 2020, Pelabuhan Pomako mengalami kenaikan penerimaan kontainer sebanyak empat hingga enam kontainer logistik.

Sebelumnya, Pelabuhan Pomako telah menerima 60 peti kemas berupa ribuan ton surplus beras dari Merauke. Dengan pengawalan ketat, peti-peti kemas tersebut dibawa ke Timika melalui kapal laut, untuk selanjutnya disimpan ke gudang dolog dan didistribusikan ke wilayah pegunungan di sekitar Timika. Pelabuhan Pomako memastikan kegiatan distribusi logistik tetap berjalan lancar. Setidaknya terdapat tujuh kabupaten pegunungan yang mendapatkan distribusi beras dari Merauke, yakni wilayah Yahukimo, Tolikara, Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, Nduga, Asmat, dan Mappi.

Selain beras, Merauke juga memiliki surplus porduksi jagung dan kacang tanah. Tentunya produksi tersebut harus dikirim ke daerah-daerah distrik pedalaman dengan memanfaatkan Tol Laut.

Ke depan, pengembangan Pelabuhan Pomako – terutama rehabilitasi terminal dan kantor pelayanan – diharapkan dapat cepat terlaksana guna mendukung pelayanan Tol Laut yang optimal, bongkar muat dan pengiriman logistik yang efektif dan efisien, serta mendorong kelancaran kegiatan layanan angkutan logistik dan masyarakat Timika dan sekitarnya.

Selain itu, masyarakat dan pelaku usaha di Timika dan wilayah setempat juga diharapkan dapat memanfaatkan muatan balik Tol Laut secara optimal. Saat ini volume keterisian muatan balik belum mencapai 50%, didominasi oleh komoditas ikan beku dan kepiting. Untuk meningkatkan keterisian muatan balik Tol Laut ini, perlu sinergi dengan berbagai pihak termasuk dukungan sosialisasi Pemda. Sehinga optimalisasi muatan balik dapat turut berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Angkutan Penyeberangan Perintis

Selain menjamin kelancaran distribusi logistik, pemerintah turut melaksanakan pelayanan publik angkutan laut penumpang perintis bersubsidi untuk memastikan ketersediaan konektivitas antar daerah. Kehadiran angkutan perintis berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah pedalaman. Adanya angkutan perintis, selain membuka keterisolasian, juga membuka arus perdagangan yang diharapkan mampu mendorong perekonomian daerah. Hal tersebut selaras dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pelayanan publik angkutan laut perintis, yaitu untuk menghubungkan daerah 3TP.

Di Kabupaten Mimika – khususnya di Pelabuhan Pomako – sektor penyeberangan perintis terus mengalami perkembangan. Hal ini diikuti dengan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah pedalaman. Keberadaan angkutan perintis bersubsidi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan pokok penting, hasil produksi Usaha Kecil Menengah (UKM), hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil perindustrian, dan hasil pertambangan.

Di Pelabuhan Pomako misalnya, angkutan laut perintis masih menjadi andalan masyarakat setempat. Adapun mayoritas pengguna jasa angkutan laut perintis umumnya pedagang yang ingin menuju ke Kabupaten Asmat. Para pedagang ini membawa komoditas sayur dan buah untuk dijual. Tentunya, keberadaan angkutan laut perintis juga sangat bermanfaat bagi pedagang-pedagang kecil, mengingat tidak semua daerah di Papua bisa dijangkau moda transportasi darat atau udara. Tanpa kehadiran angkutan laut perintis, maka urat nadi perekonomian di wilayah tersebut bisa terganggu.

Selain kapal perintis yang melintasi rute Pelabuhan Pomako, terdapat juga tiga kapal Pelni, yang sebelum pandemi Covid-19, biasa melayani rute pelayaran ke Pelabuhan Pomako, yaitu KM Tatamailau, KM Leuser, dan KM Sirimau dalam memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat di Papua.

KM Tatamailau berpangkalan di Bitung Sulawesi. Kapal ini melayani rute wilayah Maluku Utara, Maluku, Sorong, Fakfak, Kaimana, Pomako – Timika, Agats hingga Merauke dan kembali pada rute yang sama. Sementara KM Leuser berpangkalan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. KM Leuser melintasi wilayah Bali, NTB, NTT, Makassar, Baubau, Ambon, Tual, Dobo, Timika, Agats Asmat hingga Merauke dan sebaliknya. Sementara KM Sirimau berpangkalan di Pelabuhan Tenau Kupang, melayani rute ke Makassar, Saumlaki, Tual, Dobo, Timika, Agats Asmat, Merauke dan sebaliknya.

Selain itu, dalam rangka mendukung ketersediaan angkutan penyeberangan ke pedalaman, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XXV Papua – Papua Barat juga menyediakan dua armada penyeberangan di Pelabuhan Rakyat (Pelra) Timika, terdiri dari KMP Kokonao dan KMP Binar. KMP Kokonao melayani rute Kabupaten Timika, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, sementara KMP Binar melayani rute Kabupaten Timika dan Kabupaten Asmat.

Menurut BPTD Wilayah XXV Papua – Papua Barat, pada sektor transportasi sungai dan penyeberangan saat ini sudah dilakukan beberapa pengembangan pelabuhan sungai, beberapa penambahan kapal penyeberangan, dan Bus Air khususnya untuk Kabupaten Asmat yang hanya mengandalkan transportasi sungai dan penyeberangan. Baik untuk pergerakan penumpang maupun distribusi logistik.

Bus Keperintisan

Melalui penyelenggaraan angkutan jalan perintis ini, diharapkan dapat mengembangkan potensi perekonomian di wilayah Papua, sebagai penghubung wilayah, penunjang, pendorong dan penggerak pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan rakyat..

Keberadaan bus keperintisan sangat penting dan diharapkan oleh masyarakat, khususnya di daerah pedalaman yang belum terjangkau sarana transportasi publik secara optimal. DAMRI selaku operator bus keperintisan di Kabupaten Mimika menyebutkan, terdapat 6 trayek yang dilayani rutin oleh 7 bus. Sementara untuk komersil, terdapat 4 bus yang melayani karyawan Freeport ke Kuala Kencana dari pukul 5 pagi dan dijemput pada pukul 5 sore. Adapun 6 trayek perintis yang dilayani DAMRI antara lain, Timika – Kali Kamora, Timika – Iwaka, Timika – SP-VI, Timika – Mioko, Timika – Pigato, dan Timika – Ayuka.

Tarif bus keperintisan rutin ini sebesar Rp 10 ribu sekali jalan. Sayangnya, meski permintaan terhadap armada bus ini sangat tinggi, hal ini tidak diikuti dengan kemampuan membayar yang tinggi pula. Sehingga berdampak pada pendapatan DAMRI sendiri.

Meski demikian, kesadaran akan pentingnya kehadiran bus perintis DAMRI untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Mimika, operasional bus ini tetap terus berjalan. Ke depan akan ada rencana pengembangan trayek ke SP-VII di tahun 2021. Bus perintis ini nantinya akan memiliki volume penumpang sebanyak 19 orang.

Pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan tambahan bus perintis di Kabupaten Mimika. Mengingat kebutuhan mobilitas masyarakat di sana sangat tinggi, tak pelak armada bus perintis perlu ditambah dan mendapat perbaikan akan kerusakan armada demi kenyamanan dan keselamatan penumpang DAMRI.

Perkuat Pertahanan Ekonomi Lewat Jembatan Udara

Program Jembatan Udara merupakan pelaksanaan angkutan udara kargo dari satu bandara ke bandara lainnya dan/atau dari bandara ke bandara di daerah 3TP. Program ini pun menjadi salah satu perwujudan program Nawacita ke-3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Papua dan Papua Barat terpilih menjadi pilot project Program Jembatan Udara. Kemenhub melalui Ditjen Hubud menginisiasi Program Jembatan Udara untuk daerah terluar di Timika Ibu Kota Kabupaten Mimika, Papua; Dekai (Ibu Kota Kabupaten Yahukimo, Papua) dan Wamena (Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Papua).

“Jembatan Udara ini adalah satu inisiatif yang baru kita lakukan. Kita lihat disparitas itu terjadi di bagian Indonesia Barat dan Timur, tetapi disparitas yang paling signifikan itu terjadi di daerah pinggiran, ketinggian, dan batas-batas negara yang hanya dapat dijangkau dengan pesawat udara. Oleh karenanya Kemenhub menginisiasi Jembatan Udara. Untuk pilot project kita lakukan dari Timika, Dekai, dan Wamena.” Jelas Menhub Budi.

Program Jembatan Udara terdiri dari angkutan perintis dan kargo, yang melayani penerbangan dari Kabupaten Mimika menuju wilayah distrik di sekitar Papua. Penerbangan perdana dilakukan untuk dua rute yaitu Timika-Wamena dan Timika-Dekai pada November 2017.

Dalam pelaksanaannya, Program Jembatan Udara melayani penerbangan perintis penumpang, udara kargo, dan kargo perintis. Perintis kargo merupakan layanan distribusi langsung menuju distrik, sehingga tidak dipungut biaya sepeser pun. Sedangkan kargo udara hanya melayani distribusi sampai Wamena, sehingga hanya mendapatkan subsidi sebanyak 50%.

Adapun pesawat yang mengakomodir layanan tersebut yaitu PT Smart Cakrawala Airvision untuk perintis penumpang, Susi Air untuk penumpang dan kargo perintis, Asian One khusus kargo perintis, dan Tirigana Air untuk udara kargo.

Jenis pesawat yang digunakan untuk distribusi, dibagi kembali menjadi dua paket. Paket pertama yaitu lokasi bandara yang bisa didarati dengan pesawat besar seperti di Wamena. Sedangkan paket kedua yaitu lokasi bandara yang hanya bisa didarati oleh pesawat kecil, seperti di Jira yang hanya memiliki runway sepanjang 500 meter.

Saat ini, logistik yang didistribusikan melalui Jembatan Udara yaitu bahan pokok (beras, minyak goreng, gula), ayam beku, dan bahan-bahan bangunan (besi, semen). Dalam satu minggu, pengiriman dijadwalkan tiga kali yaitu selasa, kamis, dan sabtu, dengan muatan mulai dari 400 hingga 14.000 ton dalam satu kali pengiriman.

Sebelum didistribusikan, khususnya untuk pengiriman logistik bersubsidi, barang terlebih dahulu diantar menuju gudang kargo satu hari sebelum pengiriman. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan kembali barang yang diantar sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku. Barang yang disimpan di gudang tidak dipungut biaya dan di jaga ketat agar barang aman di dalam gudang.

Namun untuk biaya lintas gudang atau jasa masuk barang, dikenakan biaya setengah harga dari biaya komersil yang ditetapkan. Biaya tersebut digunakan untuk membayar SDM yang bertugas memeriksa logistik melalui mesin X-Ray dan memberikan label tanda barang tersebut adalah barang subsidi.

Disamping itu, tujuan Jembatan Udara tidak hanya membawa kebutuhan menuju distrik di Papua tetapi juga mengangkut kembali barang yang dihasilkan di daerah tersebut untuk disebarkan ke daerah lain di sekitarnya. Pada 2019, pesawat udara kargo yang mengantar barang ke Wamena membawa muatan balik berupa kopi ke Timika. Sementara untuk wilayah sekitarnya, masih dalam tahap koordinasi dengan operator penyedia di masing-masing wilayah.

Ke depannya, pada 2021, perintis kargo akan menambah satu rute perjalanan yaitu Timika – Enggolok. Sehingga total kabupaten yang sudah merasakan manfaat Program Jembatan Udara menjadi sembilan kabupaten.

Di sisi lain, pelaksanaan Program Jembatan Udara di Papua dan Papua Barat ini bukan tanpa halangan. Selain menghadapi tantangan cuaca yang berubah-ubah untuk wilayah pegunungan, isu keamanan, dan keterbatasan transportasi dari bandara ke sentra grosir, proses distribusi melalui Jembatan Udara ini juga terkendala minimnya jumlah operator penerbangan. Kemudian jenis pesawat yang sesuai dengan bandara asal dan tujuan untuk melaksanakan kegiatan angkutan udara kargo maupun perintis juga terbatas, serta minimnya jumlah pilot dan kemampuan terbangnya pada rute tertentu terutama di daerah pegunungan Papua.

Sebagai Penopang Bandara Sekitar

Bandara Mozes Kilangin merupakan satu-satunya bandara umum di Timika. Sebagai penopang bandara-bandara di kabupaten sekitarnya, Bandara Mozes Kilangin menjadi hub pengiriman logistik dan penumpang.

Timika memiliki rute penerbangan paling banyak di Indonesia. Saat ini, Bandara Mozes Kilangin melayani 26 rute yang terdiri dari 12 rute di paket pertama menggunakan pesawat jenis caravan, dan 14 rute di paket kedua menggunakan pesawat jenis airbus. Kedepannya di tahun 2021, pesawat penumpang akan ditambah dua rute perjalanan, sehingga totalnya menjadi 28 rute.

Adapun pertumbuhannya, rute penumpang perintis berbeda dengan domestik. Rute perintis hanya ramai pada hari-hari tertentu salah satunya di akhir tahun karena mayoritas masyarakat ingin merayakan natal dan tahun baru di kampung halaman. Untuk itu dibulan tersebut, pengelola Bandara Mozes Kilangin menyediakan extra flight untuk mengantisipasi banyaknya permintaan penerbangan.

Rute Angkutan Udara Perintis di Timika

Sesuai Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor KP 270 Tahun 2019 tentang Rute dan Penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis Untuk Penumpang Serta Penyelenggara dan Lokasi Subsidi Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pesawat Udara Untuk Kegiatan
Angkutan Udara Perintis Penumpang Tahun Anggaran 2020, dan Keputusan Dirjen
Perhubungan Udara Nomor KP 272 Tahun 2019 tentang Rute dan Penyelenggaraan
Angkutan Udara Perintis Kargo dan Subsidi Angkutan Udara Kargo Serta Penyelenggara dan Lokasi Subsidi Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis Kargo, Sebagai Pelaksanaan Program Jembatan Udara Tahun Anggaran 2020, bahwa Korwil Timika menyelenggarakan Subsidi Angkutan Udara Perintis Baik Perintis penumpang maupun kargo, untuk Subsidi Angkutan Udara Perintis penumpang berjumlah 26 rute dan Subsidi Perintis Kargo berjumlah 7 (tujuh) rute dan ditambah dengan Subsidi Angkutan Udara Kargo yang berjumlah 1 (satu) rute.

a. Rute Subsidi Angkutan Udara Perintis Penumpang, antara lain:
1) Timika – Beoga;
2) Timika – Akimuga;
3) Timika – Potowaiburu;
4) Timika – Bilogai;

5) Timika – Ilaga;

6) Timika – Kepi;
7) Timika – Kenyam;
8) Timika – Sinak;
9) Timika – Ewer;
10) Timika – Waghete;
11) Timika – Moanamani;
12) Timika – Enarotali;
13) Timika – Kokonao;
14) Timika – Jila;

15) Timika – Jita;

16) Timika – Tsinga;

17) Timika – Alama;
18) Timika – Paro;
19) Timika – Wangbe;

20) Timika – Kilmit;

21) Timika – Kapiraya;

22) Timika – Duma;

23) Timika – Agadugume;

24) Timika – Bina;

25) Timika – Doufo;

26) Timika – Arwanop.

b. Rute Subsidi Angkutan Udara Perintis Kargo, antara lain:
1) Timika – Beoga;
2) Timika – Ilaga;
3) Timika – Sinak;
4) Timika – Kenyam;
5) Timika – Jila;

6) Timika – Alama;

7) Timika – Arwanop;

c. Rute Subsidi Angkutan Udara Kargo, antara lain:
1) Timika – Wamena;

Integrasi Multimoda Logistik

Dalam membangun sistem jaringan distribusi logistik di Papua, Kemenhub mengambil langkah strategis dengan melibatkan integrasi multimoda. Dimana dalam proses distribusi logistik akan menggunakan paling sedikit dua moda angkutan barang yang berbeda, sehingga hadir sebuah konektivitas antar angkutan logistik ini. Nantinya muatan logistik Tol Laut dari Pelabuhan Pomako, akan diangkut melalui transportasi darat ke gudang penyimpanan logistik, untuk selanjutnya diteruskan ke Bandara Timika. Kemudian logistik tersebut akan didistribusikan ke daerah pegunungan yang memiliki akses terbatas melalui Jembatan Udara.

Adapun pengangkutan muatan logistik dari Pelabuhan Pomako oleh moda darat saat ini dilakukan dengan menggunakan truk yang dioperasionalkan oleh DAMRI bekerja sama dengan anak perusahaan PT Pelni, yaitu PT Sarana Bandar Logistik (SBL). Truk yang disediakan oleh DAMRI untuk muatan Tol Laut ini berjumlah sebanyak 5 truk, dengan kapasitas maksimal sekali angkut 5 ton. Muatan yang diangkut adalah berupa bahan makanan seperti air mineral, beras, minyak goreng, tepung, mie instan, dan ayam beku.

Jaringan transportasi yang terintegrasi ini sebenarnya sudah dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dan instansi daerah Timika dan sekitarnya, meski belum terintegrasi antar modanya. Salah satunya oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Puncak Papua Mandiri. Bekerja sama dengan UD Senja Indah sebagai perusahaan penyedia barang Tol Laut, PT Puncak Papua Mandiri turut memanfaatkan pasokan barang dari Tol Laut dengan harga yang lebih murah guna membantu pemenuhan pasokan kebutuhan di daerah Kabupaten Puncak, Papua.

Setiap tahunnya permintaan kebutuhan logistik dari masyarakat kian meningkat, sehingga keberadaan jaringan distribusi logistik ini sangat vital. Saat ini, Papua sendiri memiliki 116 rute perintis penumpang dan sekitar 22 rute angkutan udara kargo dari 27 rute di seluruh Indonesia. Terkait penambahan titik distribusi daerah tertentu, hal tersebut dikembalikan terhadap permintaan dan kesiapan pemerintah daerah setempat.

Ke depannya Kemenhub akan terus mengoptimalisasikan integrasi angkutan multimoda dalam mendukung kelancaran distribusi logistik ke daerah 3TP. Termasuk rencana pengembangan konektivitas Jembatan Udara di Merauke pada 2021.  Nantinya, logistik yang diangkut melalui Tol Laut dari Pelabuhan Tanjung Perak akan dikirimkan ke Merauke, dari Pelabuhan Merauke kemudian diangkut lewat jalur darat ke Bandara Merauke. Selanjutnya dari bandara Merauke dikirim ke Oksibil untuk didistribusikan ke daerah distrik pedalaman.

Dukungan PON Papua 2021

Kabupaten Mimika merupakan bagian dari tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 pada 8 cabang olahraga, yaitu aerosport, atletik, bola basket, biliar, panjat tebing, futsal, judo, dan tarung derajat. Dalam rangka menyongsong pelaksanaan PON Papua 2021, Kemenhub bersinergi dengan Pemda Kabupaten Mimika dan para stakeholder lainnya telah melakukan berbagai persiapan diantaranya pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan PON Papua 2021. Salah satunya dengan mempercepat pembangunan infrastruktur, baik di venue PON maupun sarana dan prasarana transportasi (armada bus) seperti peningkatan jalan raya, Pelabuhan Pomako dan bandara berstandar internasional.

Dari sektor laut, Pelabuhan Pomako akan membenahi fasilitas dermaga dan jalan menuju dermaga yang akan dilalui bus DAMRI untuk penjemputan kontingen di pelabuhan nanti. Selain itu, salah satu kapal Pelni dijadikan hotel terapung untuk kontingen PON, mengingat keterbatasan hotel di Timika.  Di lain pihak, Pemda akan berupaya untuk mendorong percepatan pembangunan sarana dan prasarana di Bandara Mozes Kilangin agar mencapai target sebelum penyelenggaraan PON Papua 2021 dimulai.

BPTD Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat juga telah membangun dan memperbaiki beberapa fasilitas perlengkapan jalan. Khusus untuk Kota Jayapura sendiri, BPTD Wilayah XXV Papua dan Papua Barat sedang membangun Dermaga Ponton di Danau Sentani yang lokasinya berada di Depan Stadion Papua Bangkit. Lokasi ini akan menjadi tempat pembukaan acara dan venue beberapa cabang olahraga. Selain itu, BPTD juga telah mempersiapkan Bus Air yang akan dioperasikan di Dermaga Tersebut. Sementara secara keseluruhan, Kemenhub akan mempersiapkan sekitar 627 bus untuk menunjang pelayanan transportasi saat penyelenggaraan PON Papua 2021 berlangsung.