Strategi Penguatan Konektivitas Nasional

Integrated Port Network

Dalam upaya mewujudkan konektivitas ke seluruh wilayah Indonesia melalui penyelenggaraan transportasi laut yang selamat dan berdaya saing, Ditjen Hubla menggulirkan sejumlah kebijakan dan program-program strategis yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Program strategis tersebut dilaksanakan, salah satunya, melalui pembangunan dan perkuatan infrastruktur transportasi laut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ditjen Hubla fokus mengembangkan 7 Pelabuhan Utama di kawasan hinterland. Ketujuh pelabuhan ini akan berfungsi sebagai pelabuhan hub dengan kriteria Integrated Port Network (IPN). Ketujuh pelabuhan tersebut adalah Kuala Tanjung/Belawan Port (Sumatra Utara), Tanjung Priok Port (DKI Jakarta), Tanjung Perak Port (Jawa Timur), Kijing Port (Kalimantan Barat), Makassar Port (Sulawesi Selatan), Bitung Port (Sulawesi Utara), dan Sorong Port (Papua Barat).

Pelabuhan yang dikembangkan sebagai IPN ini akan memenuhi standar pelabuhan internasional (international hub) sehingga berhak melakukan direct call. Tujuan pengembangan IPN, antara lain untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), seperti KEK Sei Mangkei, KEK Bitung, dan KEK Sorong.

Selain pengembangan IPN, pada periode terakhir (Tahap IV) RPJPN 2005—2025 ini, Ditjen Hubla mengembangkan Program Tol Laut Bersubsidi di Kawasan Timur Indonesia (KTI), seperti Papua dan Maluku. Tol Laut Bersubsidi merupakan komitmen Ditjen Hubla mewujudkan konektivitas serta mendukung pengembangan daerah 3T. Ditjen Hubla telah menyediakan 25 rute Tol Laut Bersubsidi.

Pengembangan Tol Laut juga sebagai bentuk dukungan Ditjen Hubla terhadap Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), seperti KSPN Bromo, KSPN Likupang, KSPN Morotai, dan KSPN Wakatobi. Tol Laut juga mendukung Kawasan Industri (KI)—seperti KI Teluk Weda dan KI Teluk Bintuni serta Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan Terluar (DTPK)—seperti Sabang (Aceh), Nunukan (Kalimantan Utara), Kep. Anambas (Kep. Riau), Kep. Sangihe (Sulawesi Utara), Alor (NTT), Morotai (Maluku Utara), Kep. Aru dan Maluku Tenggara Barat (Maluku), sert Boven Digoel (Papua).

Direktorat Baru

Disamping program strategis untuk meningkatkan konektivitas dan kinerja layanan dasar yang mendukung perekonomian, Ditjen Hubla juga mengajukan penambahan dua unit kerja eselon 2 (direktorat) baru sebagai langkah peningkatan kinerja kelembagaan.

Hingga saat ini, sejumlah kegiatan yang belum terwadahi harus dilaksanakan Ditjen Hubla secara ad-hoc. Untuk itu, diusulkan unit kerja baru yang akan menyelenggarakan fungsi perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana bidang pelayaran serta penyusunan NSPK logistik dan informasi bidang pelayaran.

Nantinya, kehadiran direktorat baru diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Ditjen Hubla. Tentunya, diharapkan pula dapat berujung pada peningkatan efektivitas bidang pelayaran; penurunan angka kecelakaan transportasi laut; serta peningkatan indeks capaian biaya dan performa logistik, dwelling time, dan pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, direktorat baru dapat pula mendorong pencapaian target proyek-proyek strategis nasional sesuai waktu yang ditetapkan. Termasuk di dalamnya, program destinasi wisata superprioritas, pembangunan infrastruktur transportasi laut di Ibu Kota Negara baru, serta pengembangan tol laut dan dukungan wisata. Pada akhirnya, akan berujung pada peningkatan layanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah 3T.

Realisasi Tahap III

Pada periode 2015—2019, subsektor laut telah menorehkan sejumlah pencapaian dalam pembangunan sektor transportasi. Dari sisi pembangunan infrastruktur, telah   pembangunan/rehabilitasi 106 pelabuhan laut nonkomersial selama 2017—2018. Pada 2019, dilaksanakan pembangunan 3 pelabuhan, penyelesaian KDP fasilitas pelabuhan di 22 lokasi, pengembangan fasilitas pelabuhan utama di 24 lokasi, alur pelayaran di 2 lokasi, serta pengadaan bongkar muat sebanyak 3 unit.

Sebagai upaya penurunan disparitas harga kebutuhan pokok, Ditjen Hubla menyelenggarakan Program Tol Laut. Sejak pertama kali digulirkan pada 2015, Program Tol Laut mengalami peningkatan, seperti dari 3 trayek (2015) menjadi 21 trayek yang dilayani 19 kapal (2019). Untuk meningkatkan aksesibilitas di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI), Ditjen Hubla melayani 113 trayek angkutan laut perintis serta 21 trayek angkutan laut barang guna mendukung Tol Laut.

Dari sisi layanan kepelabuhanan, penurunan dwelling time berhasil dilakukan pada 2019, dari semula 5 hari menjadi 3—4 hari. Hal ini meningkatkan Logistics Performance Index dari 3,08 menjadi 3,15. Sementara itu, upaya peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran telah dilaksanakan sepanjang 2017—2019 melalui peningkatan kesediaan dan keandalan sarana dan prasarana transportasi laut.

Di antaranya, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di 208 lokasi, 8 unit stasiun Vessel Traffic Services (VTS), 25 unit GMDSS, 7 unit docking dan repowering kapal, serta pengadaan 4 set peralatan sistem observasi laut, Rigid Bouyant Boat (RBB) di 7 lokasi, dan 17 unit kapal patroli KPLP. Kemudian, juga pengadaan perangkat pengembangan pelayanan sistem informasi buku pelaut di 69 lokasi, pengembangan dan penambahan perangkat sistem informasi SID di 9 lokasi, serta pengadaan 1 paket sistem informasi perkapalan (SIMKAPEL).