Di tengah geliat pemerataan infrastruktur transportasi di seluruh Indonesia, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga terus mendorong pembangunan SDM transportasi yang andal dan berkompeten.
Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi tinggi di bidang transportasi merupakan prasyarat untuk mencapai keberhasilan pembangunan sektor transportasi. Kehadiran SDM transportasi yang memiliki pengetahuan dan keterampilan akan meningkatkan pelayanan transportasi yang mengutamakan keselamatan dan keamanan.
SDM unggul sejatinya berperan penting dalam menciptakan iklim transportasi Indonesia yang maju. Hal ini sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo, bahwa pembangunan SDM merupakan faktor penting dalam menjadikan Indonesia menjadi negara maju yang berdaulat.
Dalam semangat mewujudkan Indonesia Maju 2045, pembangunan SDM kompeten di semua lini, termasuk pada sektor transportasi, menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Negara diharapkan mampu mencetak para SDM yang dinamis, pekerja keras, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki semangat untuk membangun bangsa.
Selaras dengan hal tersebut, Kemenhub melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) telah melakukan berbagai upaya dalam menciptakan SDM berkompeten di sektor transportasi. BPSDMP secara konsisten menyelenggarakan program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan, guna mempersiapkan SDM dengan standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas operasional perhubungan.
“Pendidikan ini tentu kita harapkan menyediakan insan transportasi yang memiliki knowledge, memiliki skill, attitude, yang akhirnya menjadikan pelayanan transportasi itu terfokus dan mengutamankan keselamatan dan keamanan transportasi yang berpedoman pada aturan nasional dan internasional,” ungkap Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
Memiliki visi “Terwujudnya Sumber Daya Manusia Perhubungan yang Prima, Profesional dan Beretika dalam Menyelenggarakan Transportasi yang Andal serta Berorientasi Zero Accident”, BPSDMP memastikan kegiatan pendidikan dan pelatihan berjalan untuk meningkatkan dan memenuhi kebutuhan SDM Perhubungan.
Perkembangan Diklat Transportasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 – yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009 – tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, bahwa untuk menciptakan SDM yang memiliki kompetensi tinggi di bidang transportasi, diperlukan Pendidikan dan Pelatihan (diklat) transportasi yang terencana, terarah, dan terpadu.
Pendidikan dan pelatihan transportasi dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPSDMP. Secara konsisten BPSDMP telah melaksanakan pembangunan SDM transportasi melalui 27 lembaga pendidikan, darat, laut,udara, serta kereta api yang tersebar di seluruh Indonesia.
Diklat dilakukan secara terstruktur dan berjenjang, dalam bentuk Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Balai Pendidikan dan Pelatihan, serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Penyelenggaraan pendidikan juga dijalankan melalui pola vokasi, dengan bobot pembelajaran praktik sebesar 60% dan 40% teori di kelas.
Selama lima tahun terakhir, BPSDMP melalui UPT nya telah mencetak banyak lulusan SDM transportasi. Sebagian besar lulusan ini telah terserap di dunia kerja dan berkiprah dalam pengembangan sektor transportasi di Tanah Air, baik di instansi pemerintahan, BUMN, swasta nasional, hingga internasional.
Adapun perbandingan jumlah peserta dan lulusan pendidikan dan pelatihan di lingkungan BPSDM Perhubungan selama 2016-2020, dapat dilihat pada data berikut:
Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara (PPSDMPU) Heri Sudarmaji melaporkan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, UPT pendidikan dan pelatihan matra udara di lingkungan BPSDMP telah mencetak sebanyak 4.913 lulusan. Dari jumlah tersebut, sebanyak dari 3.609 lulusan SDM Perhubungan Udara telah bekerja di regulator, operator, maupun industri transportasi udara.
Sedangkan sekitar 1.304 orang, yang merupakan lulusan tahun 2020 dan awal 2021, masih belum terserap. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang memengaruhi demand dari perusahaan penerbangan. Meski demikian, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan stakeholder untuk memaksimalkan penyerapan SDM transportasi udara.
Dari sisi matra laut, selama lima tahun terakhir, Aparatur Sipil Negara (ASN) Perhubungan Laut mengalami jumlah peningkatan yang cukup signifikan. Selain itu, berdasarkan data Buku Statistik Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kemenhub Januari 2021, dilaporkan bahwa UPT matra laut telah mencetak sebanyak 13.865 lulusan dari pendidikan pembentukan SDM Laut sepanjang 2016-2020.
Sementara itu, UPT matra darat (moda jalan dan perkeretaapian) di lingkungan BPSDMP telah menghasilkan sekitar 7.000 lulusan. Adapun dari jumlah tersebut, sebanyak 53% lulusan mengisi formasi ASN di pusat dan daerah, sekitar 39% di sektor non pemerintahan, dan 7,25% tercatat belum bekerja atau bekerja di luar capaian pembelajaran. Saat ini sekolah matra darat tengah mengembangkan program studi logistik dan barang. Prodi ini diharapkan mendorong pemenuhan SDM berkompeten dalam pergerakan angkutan logistik.
Mengikuti Zaman
Tak dapat dipungkiri, pandemi Covid-19 telah berdampak bagi proses penyelenggaraan pendidikan di lingkungan BPSDMP. Seluruh lembaga pendidikan BPSDMP dituntut untuk mampu berinovasi dalam menjalankan aktivitasnya. Salah satunya dengan mengadopsi Teknologi Informasi (Information Technology/IT) dalam pengelolaan diklat yang tetap mengacu pada standar nasional dan internasional.
Di sisi lain, menghadapi era revolusi industri 4.0 dan perubahan di era society 5.0, para insan transportasi harus mampu untuk selalu adaptif dengan perubahan dan pergerakan teknologi industri. SDM transportasi yang unggul, berdaya saing, dan mampu memanfaatkan teknologi akan mendukung percepatan pembangunan dan kemajuan transportasi di Indonesia secara berkesinambungan.
Dengan kualifikasi standar yang tinggi, SDM transportasi pun akan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan dunia transportasi yang kian pesat. Adapun kunci guna mewujudkan hal tersebut, tentunya dengan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas.
Di masa pandemi, kegiatan Sekolah Perhubungan di Indonesia sudah melakukan pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan IT yang semakin canggih. Kegiatan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan sekolah-sekolah BPSDMP, hingga kini telah berjalan dengan baik. Misalnya pada matra laut, diklatnya telah menerapkan pembelajaran jarak jauh dengan metode Asynchronous Learning System (ALS). Metode ini memungkinkan para taruna dan taruni untuk mendapatkan pembelajaran dalam kerangka waktu yang fleksibel.
Untuk menunjang proses diklat, pembelajaran jarak jauh difasilitasi dengan proyek-proyek yang bisa dikembangkan melalui Computer Based Training (CBT). Hal tersebut didukung oleh Learning Management System yang nantinya akan berbasis internet dan satu single administrator, sehingga taruna-taruni bisa dengan mudah mengakses sumber materi secara terpusat.
Sementara itu, untuk menyiasati pembelajaran praktik yang harus dilakukan secara simulasi langsung, maka dilakukan pengembangan sejumlah inovasi pembelajaran. Misalnya metode pembelajaran dengan Augmented Reality dan Virtual Reality yang dikembangkan oleh PPSDMPU. Pola ini memungkinkan taruna-taruni untuk melakukan praktikum berbasis IT secara virtual. Politkenik Penerbangan Jayapura adalah salah satu sekolah yang sudah menggunakan sistem ini, meski masih berupa sistem stand-alone (memiliki 1 server dan 1 user saja).
Sejauh ini, telah dikembangkan 16 modul pembelajaran Augmented Reality dan Virtual Reality untuk beberapa prodi dari sekolah-sekolah di lingkungan BPSDM. Nantinya modul-modul tersebut akan diikutkan pada lomba inovasi pada bulan September dan Oktober 2021. Selanjutnya, modul yang terbaik juga akan dipamerkan sebagai working paper Indonesia saat sidang di International Civil Aviation Organization (ICAO) pada 2022.
Menciptakan Link and Match
Dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis vokasi, kurikulum pendidikan SDM Transportasi harus menunjang penguasaan keahlian terapan tertentu. Dengan demikian, lulusannya siap bersaing dalam menghadapi tantangan zaman dan kebutuhan industri.
Tak kalah penting, kurikulum pendidikan vokasi harus diselaraskan dengan kebutuhan industri. Hal ini untuk menyesuaikan ketersediaan SDM transportasi dengan kebutuhan infrastruktur perhubungan, yang telah ada saat ini atau pun yang sedang dibangun.
Untuk itu, Kemenhub melalui BPSDM Perhubungan berkomitmen untuk mewujudkan link and match antara pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan dengan kompetensi yang dibutuhkan industri transportasi.
Dengan penyelarasan antara kompetensi yang dimiliki dengan kebutuhan industri, harapannya dapat mendorong penyerapan SDM transportasi pada dunia kerja, hingga meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Penerapan metode link and match ini dimulai dari pembuatan kurikulum, silabus, penentuan standar perekrutan, hingga koordinasi dengan pihak industri transportasi untuk penempatan lulusannya.
Hingga saat ini, seluruh sekolah pendidikan dan pelatihan di lingkungan BPSDM Perhubungan pada seluruh matra, konsisten berkoordinasi dan menjaga hubungan harmonis dengan para stakeholder industri transportasi. Selain itu para UPT juga terus melakukan penyesuaian kurikulum pembelajaran dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
Pada UPT matra darat, penyusunan kurikulum dilakukan bersama dengan pihak industri dan asosiasi. Selain itu, rumusan kurikulum juga berangkat dari feedback praktik lapangan yang dilakukan oleh taruna-taruni. Adapun feedback tersebut bisa berasal dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), hingga Direktorat Teknis (Jalan, Sungai dan Penyeberangan, maupun Perkeretaapian).
Di matra udara, sebanyak 316 kurikulum di bidang pelatihan telah diperbarui pada 2020. Sementara itu, sekitar 10 kurikulum baru juga telah dihasilkan untuk beberapa prodi pendidikan pada sekolah matra udara.
Terkait dengan sistem pendidikan vokasi yang dijalankan, UPT matra udara mengadopsi pola pendidikan dari beberapa negara. Pelaksanaannya pun bersinergi erat dengan stakeholder, baik operator, regulator, industri, dunia usaha, perguran tinggi, maupun asosiasi. Selain kurikulum, sinergi juga dilakukan dalam pelaksanaan detasering, visit study, magang, workshop, hingga seminar bersama industri.
“Para dosen, instruktur, maupun jajaran manajemen, bisa belajar ke industri. Sebaliknya dari industri juga bisa belajar ke kami, di luar pendidikan dan pelatihan. Kemudian dari industri juga, para praktisi dan expert nya juga bisa mengajari para taruna-taruni kami,” ujar Heri.
Selain itu, para instruktur dari stakeholder juga akan diberikan pelatihan khusus. Terutama dalam pemberian bimbingan, penilaian, dan evaluasi taruna-taruni yang melakukan On Job Training (OJT).
Melibatkan Berbagai Pihak
BPSDMP senantiasa membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan SDM transportasi yang andal dan profesional. Hal ini dilakukan melalui pendekatan Quadruple Helix, yaitu dengan kerja sama antara Pemerintah daerah (Pemda), pihak industri, masyarakat, dan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional serta langsung diserap oleh pasar.
Menhub Budi menyampaikan, kolaborasi dan sinergi dalam pengembangan SDM bidang transportasi diharapkan mampu mendukung mewujudkan link and match, dan pengembangan sistem transportasi yang andal di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga diklat, PPSDMPU tengah melakukan upaya kerja sama dengan Senior Experten Service (SES), dengan pihak Jerman. Selain itu, PPSDMPU juga turut menjalin kerja sama dengan beberapa sekolah penerbangan milik swasta, guna menyelaraskan kualitas lembaga diklat. Misalnya kerja sama dengan Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (STTKD) Yogyakarta dan Universitas Nurtanio Bandung.
PPSDMPU juga bekerja sama dengan 64 SMK Penerbangan di Indonesia, dengan menyediakan fasilitas praktikum di kampus-kampus lingkungan BPSDMP. Selain itu, PPSDMPU juga berkomitmen untuk membina guru dan para siswa di SMK Penerbangan di Indonesia. Heri mengungkapkan, ia berharap ada payung hukum yang mengatur agar PPSDMPU dapat membina seluruh sekolah-sekolah penerbangan sehingga mempunyai kualitas yang sama.
Sementara itu, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat (PPSDMPD), bekerja sama dengan perguruan tinggi terkait ketersediaan dosen praktik dan dosen industri. Terutama dosen-dosen yang memiliki pengalaman di industri jalan, sungai dan penyeberangan, perkeretaapian, dan sarana Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), dan kereta listrik.
Kerja sama juga meliputi pelaksanaan penelitian bersama, hingga penyediaan tempat untuk pelaksanaan OJT para taruna-taruni. Dalam kerangka kerja sama ini, selama empat bulan, para taruna-taruni akan mengumpulkan data mengenai transportasi, mengidentifikasi data awal sarana, lalu lintas, kecelakaan, hingga memberikan advice terhadap pembentukan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok).
Disamping mengimplementasikan pembelajaran di kampus, para taruna-taruni juga dapat mengidentifikasi permasalahan transportasi di wilayah pelaksanaan OJT guna diangkat sebagai tugas akhir. Tak kalah penting, dari proses terebut mereka bisa memberikan feedback dari masalah transportasi pada suatu daerah.
Selain itu, terdapat kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perihal pemenuhan standar minimal dalam pengelolaan sekolah di matra darat, dan transformasi lembaga pendidikan. Kemudian kerja sama Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM di Kabupaten dan Kota.
Di sisi lain, PPSDMPL telah melakukan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan diklat kepada 52 lembaga dan sekitar 72 SMK pelayaran di seluruh Indonesia. Hal ini berdasarkan Peraturan DJPL no HK 103/1/18 DJPL 2016 tentang Penunjukan Teknis dan Pengesahan Tingkat Keahlian dan Keterampilan Khusus Pelaut dan Program Diklat Berbasis Sertifikasi Kelautan Pada Lembaga Diklat Kelautan.
Berdasarkan peraturan tersebut, sebelum suatu lembaga diklat mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL), PPSDMPL harus dilakukan pembinaan teknis untuk menilai kelengkapan delapan standar QSS (Quality Standar Sysem). Setelah dinyatakan sesuai, lalu PPSDMPL akan menerbitkan rekomendasi kepada DJPL, untuk selanjutnya DJPL mengeluarkan surat pengeseahan terhadap pelaksanaan diklat tersebut.
Kerja sama tersebut merupakan wujud nyata BPSDMP hadir melakukan peningkatan jumlah dan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan dengan mengoptimalkan UPT BPSDMP yang tersebar di seluruh Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua.
BPSDMP juga secara aktif berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di seluruh Indonesia dalam bidang diklat SDM transportasi pada semua matra. Misalnya dengan PT LEN Railway Systems dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pengembangan SDM di bidang Perkeretaapian. Kemudian sinergi dengan PT INKA (Persero), PT MRT Jakarta, PT Transportasi Jakarta, hingga PT Pelindo IV.
Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan diklat, BPSDMP juga aktif menggandeng berbagai pihak lembaga pendidikan tingkat universitas, seperti Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Sam Ratulangi.
Penerbitan Sertifikasi Kepelautan
Sejak 2016, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 140/2016 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70/2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut.
Peraturan tersebut melimpahkan kewenangan penerbitan sertifikat pelaut, baik sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan (Certificate of Competency /COC dan Certificate of Propficiency /COP) kepada lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bawah Kemenhub yang telah mendapatkan pengesahan (approved) oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Adapun untuk sertifikat pengukuhan tetap diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, untuk dapat bekerja sebagai awak kapal, pelaut harus memiliki kualifikasi dan sertifikat. Hal ini juga sebagaimana Undang-Undang Pelayaran no. 17 tahun 2008, bahwa Setiap kapal wajib diawaki oleh Awak Kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional.
Adapun pelimpahan penerbitan sertifikat pelaut ini juga menunjukkan komitmen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada para pelaut Indonesia agar dapat berkompetisi di kancah internasional.
Berkiprah di Kancah Internasional
Dalam rangka memenuhi tingkat keberhasilan pembangunan di sektor transportasi, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada SDM transportasi telah mengacu pada standar internasional. Hal ini dilakukan agar BPSDMP mencetak SDM transportasi berstandar global, yang dapat bersaing di dunia kerja nasional hingga internasional, maupun di pemerintahan sebagai ASN.
Misalnya lulusan sekolah penerbangan di Indonesia yang secara umum telah memiliki standar sesuai dengan International Civil Aviation Organization (ICAO). Hal ini membuktikan bahwa SDM transportasi Indonesia juga mampu berdaya saing di tingkat internasional dengan potensi daya serap yang sangat besar.
Secara khusus, sekolah-sekolah penerbangan milik Kemenhub telah berstandar internasional, seperti ICAO hingga Federal Aviation Administration (FAA). Tak hanya itu, Lembaga Diklat BPSDM juga tengah dalam proses akreditasi menuju Training Center of Excellence ICAO Trainair Plus untuk kawasan Asia Pasifik pada 2022, dan Aviation Security Training Center (ASTC) 2021.
“Sejak tahun 2014 PPSDMPU telah memperoleh Full Member ICAO Trainair Plus Program (ICAO TPP) melalui Global Aviation Training (GAT) dengan mengimplementasikan panduan ICAO Trainair Plus dalam penyelenggaraan pelatihan kompetensi teknis serta program penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan penerbangan”, ungkap Heri.
Adapun, ICAO GAT Trainair Plus Programme (TPP) telah memberikan akreditasi kepada lima Standar Training Package (STP) yang dikembangkan oleh PPSDMPU. Kelima STP tersebut terdiri dari: Ramp Safety Awareness, Area Control Surveillance Refresher, Foam Tender Operation and Defense Driving, Aerodrome Control Refresher, dan Aviation Fire Fighting Foam Evaluation.
BPSDM melalui PPSDMPU juga aktif memberikan pelatihan SDM penerbangan kepada SDM berbagai negara berkembang. Melalui program ICAO Developing Countries Training Programme (DCTP), PPSDMPU memberikan bantuan pelatihan (fellowship training) kepada negara sahabat dan negara anggota ICAO dengan kuota sebanyak 138 peserta selama 3 tahun. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 hingga Oktober 2023.
Setiap tahunnya akan dibuka pendaftaran untuk 46 peserta dengan tiga jenis program pelatihan antara lain; Managing Aviation Training Intelligence (MATI) untuk 15 peserta, Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation Verification (CORSIA EN) untuk 16 peserta, dan Training Managers Course (TMC) untuk 15 peserta.
Inisiatif Indonesia dalam program ICAO DCTP ini merupakan dukungan terhadap kampanye ICAO, No Country Left Behind. Tujuannya untuk mendorong semua negara mendapatkan kesempatan yang sama, serta meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan sipil baik nasional maupun internasional.
Hal tersebut juga menjadi strategi dukungan dalam rangka pencalonan Republik Indonesia sebagai anggota Dewan (Council) ICAO Part III Tahun 2022. Tak kalah penting sebagai jembatan menuju ICAO Trainair Plus Training of Excellence (TCE) Tahun 2022.
Lembaga Diklat BPSDMP juga telah terakreditasi sebagai IATA Aviation Training Centre (ATC) per 31 Januari 2020 untuk 26 jenis training dan 14 instruktur. Dengan skema tersebut, BPSDMP melalui PPSDMPU telah melaksanakan 3 (tiga) pelatihan kompetensi SDM penerbangan yaitu Aviation Safety Fundamental, Safety Management System dan Dangerous Goods kepada 254 peserta. BPSDMP menargetkan mampu menjadi Regional Training Partner dengan 1.055 target peserta Pelatihan IATA pada 2021.
“Nantinya kita akan mampu bersaing dengan akademi penerbangan seperti Singapore Aviation Academy dan Incheon Airport Aviation Academy Korea Selatan. Kita harus buktikan bahwa kita juga mampu bersaing dan mempunyai standar internasional,” imbuh Heri.
Di sisi lain, sejumlah sekolah pelayaran juga sudah berstandar International Maritim Organization (IMO). Tak heran jika lulusan dari sekolah pelayaran di Indonesia banyak diincar dan dipantau perusahan global.
Sebanyak 69 negara dari 173 negara di dunia telah mengakui sertifikasi lulusan dari sekolah pelayaran Indonesia yang berstandar IMO. Para lulusan ini telah bekerja tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri, baik di kapal maupun di pelabuhan. Meski tidak signifikan, akan tetapi para pelaut yang bekerja di luar negeri tersebut turut berkontribusi terhadap devisa negara.
Sementara di matra darat dan perkeretaapian, para lulusannya juga dibekali dengan sertifikasi, baik yang berafiliasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), maupun yang dikeluarkan oleh Direktorat Teknis.
Pendidikan Karakter
Sekolah-sekolah di bawah naungan BPSDM Perhubungan, baik di matra udara, laut, darat, dan perkeretaapian juga melaksanakan pendidikan karakter bagi taruna-taruni. Tidak hanya knowledge dan keterampilan yang penting, tapi bagi seorang taruna, skill, attitude, termasuk moral yang baik merupakan hal yang tidak kalah pentingnya.
Selain pintar dan terampil, Taruna BPSDMP juga harus memiliki sikap disiplin dan inisiatif. Inilah yang menjadi kunci sukses dalam karier ke depan. Ia menambahkan, bahwa pada dasarnya, sukses itu bukan karena pintar, tapi karena karakter
Adapun pembentukan karakter para calon taruna yang baru bergabung di Sekolah Perhubungan ini, diperlukan untuk menghasilkan SDM di sektor transportasi yang tangguh, jujur, berintegritas, disiplin, inisiatif, serta bertanggung jawab.
Menjamin Kompetensi SDM Transportasi
Untuk membangun SDM transportasi yang memiliki kapabilitas dan unggul, memang dibutuhkan penguasaan kompetensi yang khusus dan komprehensif. Penguasaan SDM terhadap kompetensi dan peraturan di bidang transportasi sangatlah penting. Hal tersebut diyakini akan berperan mewujudkan keselamatan dalam bertransportasi.
Selain mengacu pada standar internasional yang telah berlaku, pembangunan SDM transportasi juga perlu diselaraskan dengan pemenuhan standar kompetensi khusus yang telah disusun oleh Kemenhub.
Pada matra darat misalnya, terdapat beberapa kompetensi khusus yang harus dikuasai oleh SDM di bidang Transportasi Darat. Sebagai contoh seorang petugas terminal yang harus memenuhi jenjang pendidikan tertentu, hingga memahami daerah dan karakteristik terminal.
Profesi tersebut juga dituntut menguasai kompetensi seperti pengelolaan manajemen terminal, pengaturan lalu lintas terminal, pengelolaan sistem informasi terminal, pencatatan kedatangan, keberangkatan, dan faktor muat, serta kompetensi administratif.
Kemudian Petugas Perencanaan Jaringan dan Simpul Jaringan Transportasi Jalan. Para SDM dibidang tersebut membutuhkan penguasaan kompetensi penyusunan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), interaksi sistem Tata Guna Lahan dan Transportasi dan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), hingga pemahaman karakteristik Ruang Lalu Lintas dan Simpul.
Sektor Transportasi Darat juga membutuhkan SDM yang menguasai kompetensi Manajemen dan Survei Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Analisis Dampak Lalu Lintas. Di sisi lain, pada Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan dibutuhkan SDM dengan kompetensi seperti ahli ukur kapal dan marine inspector yang bertanggung jawab memastikan kelancaran, keamanan, dan keselamatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
Sementara di matra udara, melalui Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 163 Tahun 2018, telah diterbitkan peraturan Awak Pesawat Udara yang harus lolos dan memenuhi uji kecakapan dan kompetensi.
Setiap profesi di sektor transportasi mensyaratkan penguasaan kompetensi khusus yang telah diatur melalui ketentuan Kemenhub maupun standar internasional. Perwujudannya hanya bisa dilakukan melalui proses pendidikan, pelatihan, dan uji kompetensi yang komprehensif.
Penguasaan SDM terhadap kompetensi dan peraturan dari profesi yang dijalankan sangat penting. Hal tersebut turut bekontribusi memastikan aspek keamanan, keselamatan, dan peningkatan kualitas pelayanan di sektor transportasi terus terwujud secara berkelanjutan.
Menyelaraskan Standar Kompetensi
BPSDMP terus mengupayakan agar SDM-SDM bidang transportasi memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik dan mampu menyebar lebih banyak lagi. Selain itu, guna menjamin kualitas SDM transportasi yang unggul dan berdaya saing, dipandang perlu adanya penetapan standar kompetensi yang selaras dengan kebutuhan industri.
Berangkat dari hal tersebut, Kemenhub telah menyusun dan menerapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) SDM transportasi dalam beberapa tingkat keahlian. SKNNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan.
Standar kompetensi bidang transportasi ini diperlukan agar dapat memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum, serta sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
Sejauh ini, Kemenhub telah menetapkan Rencana Induk Pengembangan SKKNI Sektor Transportasi melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2018 sebagai acuan perencanaan program pengembangan SKKNI bidang transportasi. Adapun, pengembangan rancangan SKKNI hingga ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan telah melalui konsultasi dan keterlibatan pihak-pihak terkait.
Selain itu, Kemenhub juga telah mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 121 Tahun 2019 tentang Komite Standar Kompetensi Kerja Bidang Perhubungan. Salah satu tugasnya yaitu membentuk Tim Perumus SKKNI dan Tim Verifikasi SKKNI.
Secara khusus pada 2020, terdapat tiga (3) SKKNI Bidang Transportasi Darat dan Perkeretapian yang telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Saat ini, PPSDMPU dan UPT-nya telah menyusun 59 unit kompetensi beserta modul-modulnya. Standar kompetensi tersebut akan menjadi rujukan untuk pelatihan yang akan dilaksanakan pada September 2021.
Di matra laut, pada 2020 Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut (PPSDMPL) telah mengeluarkan SKKNI bidang mooring dan unmooring di pelabuhan. Khusus 2021, peningkatan kurikulum SKKNI menjadi fokus PPSDMPL. Pada 2021, PPSDMPL juga mengembangkan SKKNI di bidang kepelabuhanan, dan mengeluarkan SKKNI dibidang Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di bidang kepelabuhanan.
Selain itu, upaya peningkatan kualitas SDM maritim Indonesia juga ditunjukkan dengan dibukanya program studi S2 (Pascasarjana) Terapan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta. STIP menjadi lembaga pertama yang menyelenggarakan program pendidikan tersebut di Indonesia. Program ini akan menjadi proyek percontohan bagi sekolah tinggi di sektor lainnya untuk mengadakan program magister terapan.
Diklat Pemberdayaan Masyarakat
BPSDM Perhubungan juga menyediakan diklat transportasi untuk masyarakat luas. Dengan demikian, siapa pun berkesempatan menjadi insan transportasi yang membangun bangsa. Salah satunya diwujudkan dengan pelaksanaan Program Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM). Sebagai salah satu program unggulan Kemenhub, DPM digelar dalam upaya menjawab tingginya kebutuhan tenaga kerja andal di sektor transportasi, baik pada matra darat, laut, dan udara.
Program ini disebut sebagai realisasi Peraturan Pemerintah (PP) PP Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan PP Nomor 51 Tahun 2012 tentang SDM di Bidang Transportasi.
DPM juga menjadi salah satu Program Prioritas Nasional yang ditujukan agar masyarakat mampu mendorong kompetensi dan keterampilan, guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sejak 2016, BPSDMP mencanangkan program prioritas ini dengan memberikan pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi secara gratis tanpa dipungut biaya.
Program diklat berbasis kompetensi ini membuka kesempatan bagi masyarakat umum, usia produktif dan potensial, tetapi kurang mampu secara ekonomi, untuk dididik dan dilatih dalam rangka memperoleh keterampilan kompetensi sesuai bidangnya.
DPM bersifat short course, dilaksanakan selama sekitar dua (2) minggu. Dalam pelaksanannya, DPM diselenggarakan pada 24 sekolah transportasi di lingkungan BPSDMP. Adapun sistem perekrutan calon peserta diklat dilakukan oleh BPSDMP dengan menggandeng Pemda setempat. Selanjutnya setelah mengikuti diklat, peserta akan diberikan sertifikat kompetensi.
Diklat ini disiapkan untuk para lulusan SMA/sederjat, yang belum mendapatkan pekerjaan. Tak hanya itu, DPM juga ditujukan kepada lulusan SMP/sederajat, untuk ditawarkan profesi di sektor transportasi.
Melalui program tersebut, diharapkan masyarakat mampu meningkatkan daya saing dan dapat menciptakan peluang kerja bagi masyarakat. Setelah mengikuti diklat, para peserta pun akan diberikan sertifikat khusus yang dapat digunakan di dunia kerja.
Di sisi lain, Menhub menyebutkan, DPM menjadi syarat pemenuhan standar sertifikasi keselamatan bagi para penyelenggara transportasi. DPM dinilai dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan di sektor transportasi, kompetensi SDM di bidang transportasi, serta kualitas pelayanan publik di sektor transportasi.
Adapun pelatihan yang diberikan antara lain: Basic Safety Training Kapal Layar Motor (BST-KLM) dan SKK 30/60 Mil, Advanced Fire Fighting (AFF), Security Awareness Training (SAT), Crowd and Crisis Management Training, dan Dasar-Dasar Kesyahbandaran.
Kemudian terdapat juga diklat Keselamatan Berlalu Lintas, Pengelasan, Penjagaan Perlintasan Sebidang, Pemeriksaan Sikap Roda, Pemeliharaan Sepeda Motor, Pemeriksaan Emisi Gas Buang, Pengemudi Profesionalitas Angkutan Umum, Orientasi Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pembuatan Rambu dan Marka, dan diklat Penyelenggaraan Parkir.
Selanjutnya, Menhub mengimbau sekolah yang berada dibawah Kemenhub terus menyelenggarakan program ini agar masyarakat sekitar dapat memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan berdaya guna di masyarakat.
Pada tahun 2020- 2024 Menhub mengarahkan DPM harus dilaksanakan dengan lebih intensif dan efektif berdasarkan target jangkauan peserta pada wilayah 3T, termasuk wilayah yang terdampak pembangunan maupun terdampak bencana.
Disebutkan bahwa seluruh sekolah transportasi di Indonesia siap mendukung program DPM, salah satunya dengan mendidik dan menyiapkan SDM terampil dan siap bekerja dari berbagai matra transportasi di Tanah Air.
Penyelenggaraan ITEO 2021
Saat ini, penguasaan Bahasa Inggris menjadi modal utama SDM transportasi untuk bersaing di era industri 4.0 dan berkiprah di kancar internasional. Apalagi kebutuhan kompetensi berbahasa Inggris ini terus meningkat, seiring dengan peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi baru pada berbagai bidang usaha.
Mendukung hal tersebut, BPSDM Perhubungan kembali menggelar Indonesian Transportation English Olympic (ITEO) 2021. ITEO merupakan perhelatan tahunan dan telah dilaksanakan sejak 2016, dengan tujuan sebagai sarana komunikasi dalam meningkatkan kepercayaan diri pada Taruna guna persaingan di pasar nasional dan internasional.
Dengan tema “Excellent and Globally Competitive Human Resources in Transportation”, ITEO 2021 dilaksanakan secara kombinasi virtual dan tatap muka. Untuk semua kategori lomba selama 9 April s.d 14 Mei 2021 dilakukan secara virtual. Sementara babak Final, Grand Final, sampai dengan penutupan dilaksanakan secara tatap muka pada tanggal 20 – 21 Mei 2021 di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta sebagai tuan rumah penyelenggara.
Terdapat deapan (8) cabang yang diperlombakan yaitu Lomba Debat (English Debate); Lomba Pidato (Speech); Lomba Bercerita (Story Telling); Lomba Menulis Cerita (Story Writing); Lomba Menyiarkan Berita (News Casting); Lomba Karya Ilmiah (Scientific Paper); Lomba Presentasi Berbahasa Inggris (English Presentation); Lomba Promosi Bisnis (Business Pitching).
Mengenal SIPENCATAR
Dalam rangka mengisi kebutuhan SDM pada sektor transportasi, salah satu strategi yang dilaksanakan oleh BPSDMP ialah menyelenggarakan pendidikan ikatan dinas pada beberapa perguruan tinggi (sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan balai pendidikan). Proses penerimaan peserta didik atau biasanya disebut taruna/taruni baru Kemenhub dikenal dengan nama SIPENCATAR Kemenhub (Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Kementerian Perhubungan).
Program ini merupakan pencarian bibit unggul dari lulusan SMA atau sederajat untuk bergabung menjadi calon perwira transportasi dengan mengikuti pendidikan di perguruan tinggi di lingkungan BPSDMP.
Dengan terselenggaranya program SIPENCATAR, diharapkan pembangunan SDM transportasi dapat merata ke seluruh pelosok Indonesia. Hal ini selaras dengan nawacita Pembangunan Nasional yang telah dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dengan demikian, pemerintah mampu memenuhi kebutuhan SDM transportasi nasional yang berbasis kompetensi baik secara kualitas maupun kuantitas.
Penerimaan SIPENCATAR ditujukan untuk jenjang pendidikan diploma maupun non-diploma, yang terdiri atas beberapa tahapan seleksi dengan penerapan sistem gugur. Adapun pendaftaran SIPENCATAR ini dapat diakses melalui https://sscndikdin.bkn.go.id atau https://sipencatar.dephub.go.id.
Di samping itu, terdapat beberapa pola penerimaan SIPENCATAR yakni melalui pola pembibitan dan mandiri. Program pola pembibitan sendiri terdiri atas pola pembibitan pusat (Kemenhub) dan melalui kerja sama Pemda.
Pola pembibitan pusat ditujukan untuk seluruh putra-putri Indonesia dan diselenggarakan secara serentak. Pada 2021, berdasarkan alokasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), Kemenhub membuka kesempatan bagi 3.210 orang taruna baru. Para taruna ini akan disebar ke 21 sekolah kedinasan atau UPT di bawah BPSDMP di matra darat, laut, dan udara.
Pola pembibitan selanjutnya ialah SIPENCATAR jalur Pemda, dikhususkan bagi putra dan putri daerah yang sudah menandatangani kesepakatan seperti dengan PTDI-STTD. Kemenhub bersama dengan PTDI-STTD telah menjalankan kerja sama pola pembibitan ini sejak 2014. Kemudian terdapat SIPENCATAR program Mandiri, yakni SIPENCATAR yang dilaksanakan secara mandiri oleh Perguruan Tinggi pada Kemenhub.
Klik tautan dibawah ini untuk berbagi artikel
Hak Cipta Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No.8, Jakarta Pusat
