Angkutan Sungai: Transportasi Strategis, Dukung Food Estate Kalteng

Food Estate merupakan Program Strategis Nasional (PSN) 2020—2024 yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dengan konsep integrasi pertanian, perkebunan, dan peternakan, Food Estate akan mendorong diversifikasi pangan untuk meningkatkan produksi dan ketersediaan cadangan pangan nasional.

Kawasan lumbung pangan seluas 30 ribu Ha tersebut berlokasi di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Tepatnya, di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Pulang Pisau dengan luas 10 ribu Ha dan di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, Kauas dengan luas 20 ribu Ha. Dari Kota Palangkaraya, lokasi Food Estate berjarak sekitar 90 km atau bisa ditempuh sekitar 2 jam.

Sebagai provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua dengan luas wilayah 1,5 kali luas Pulau Jawa, Provinsi Kalimantan Tengah tentunya membutuhkan transportasi untuk menjalin konektivitas antarwilayahnya maupun dengan wilayah provinsi lainnya. Khususnya, konektivitas kawasan Food Estate yang terdiri atas simpul-simpul produksi pertanian dengan simpul-simpul transportasi, baik darat—khususnya angkutan penyeberangan sungai maupun udara.

Maka, Kemenhub pun hadir  guna memberikan dukungan distribusi logistik. Dalam hal ini, sarana prasarana untuk mengangkut hasil produksi Food Estate ke berbagai daerah di Indonesia hingga ke mancanegara sebagai komoditas ekspor.

Optimalisasi Angkutan Sungai

Sungai adalah nadi kehidupan di Kalimantan Tengah (Kalteng). Hingga saat ini, masyarakat Kalteng masih mengandalkan sungai dalam aktivitas kesehariannya, khususnya dalam bertransportasi.

Kalteng memiliki 11 sungai besar dan 33 anak sungai. Sungai Kahayan menjadi salah satu sungai besar yang membelah Kota Palangkaraya. Sungai sepanjang lebih dari 600 km ini melintasi 3 wilayah Kalteng, yaitu Kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Gunung Mas, hingga bermuara di Laut Jawa.

Sampai dengan tahun 1980-an, Sungai Kahayan masih menjadi jalur lalu lintas bus air. Kala itu, puluhan kapal hilir mudik di perairan Sungai Kahayan dengan tujuan dari dan ke Palangkaraya, Pangkuh, Bahaur, Buntok, hingga Banjarmasin. Seiring perkembangan jalur darat, kejayaan angkutan air pun meredup.

Kini, untuk mendukung distribusi produksi pangan Food Estate, Kemenhub melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVI Provinsi Kalteng bersinergi dengan Pemda untuk menggairahkan kembali angkutan perairan sungai dan penyeberangan di Kalteng. Dengan kapasitas muatannya yang lebih besar, akan menjadi keunggulan angkutan sungai dan penyeberangan sebagai angkutan logistik bagi hasil produksi Food Estate.

Kepala  BPTD Wilayah XVI Provinsi Kalteng Buang Turasno menyebutkan sejumlah upaya telah dilakukan untuk menghidupkan kembali sektor transportasi sungai di Kalteng melalui peningkatan sarana dan prasarana. Salah satunya adalah pembangunan dan rehabilitasi dermaga/pelabuhan sungai serta pemasangan rambu-rambu sungai untuk meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan.

“Pembangunan dan rehabilitasi akan sangat bermanfaat karena berada di titik lokasi vital penghubung akses jalan. Keberadaan dermaga bisa mempersingkat perjalanan karena masyarakat tidak perlu melalui poros jalan. Misalnya, masyarakat dari Pulang Pisau bisa melalui Pelabuhan Penyeberangan Mintin – Anjir Samping yang bisa memangkas sekitar 40 km dari poros jalan utama,” papar Buang.

Buang menambahkan, nantinya dermaga yang sudah dibangun BPTD akan di-Basto-kan pada Pemda sehingga bisa memberikan manfaat bagi daerah. Dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan, BPTD berperan dalam pengawasan dan pembinaan terhadap aspek standar pelayanan serta keselamatan dan keamanan.

Selain dermaga sungai, pengembangan juga dilakukan di Pelabuhan Bahaur. Saat ini, Pelabuhan Bahaur melayani rute lintas penyeberangan Pelabuhan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur – Pelabuhan Bahaur.

Rute penyeberangan bersubsidi ini dilayani KMP Drajat Paciran yang mengangkut penumpang, barang/logistik, hingga ternak. Kini, Pelabuhan Bahaur pun tengah disiapkan sebagai pelabuhan multipurpose yang akan mendukung distribusi produksi Food Estate.

Upaya optimalisasi angkutan sungai juga terus dilakukan Dishub Provinsi Kalteng. Selain membentuk Kantor Syahbandar Sungai, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalteng Yulindra Dedy, S.STP., M.Si. menyebutkan, optimalisasi angkutan sungai juga dilakukan melalui rehabilitasi kondisi sungai dengan pengerukan alur sungai.

“Pengerukan alur sungai kami lakukan di Kabupaten Gunung Mas sebagai antisipasi terjadinya banjir akibat pendangkalan sungai,” jelas Dedy.

Dedy menambahkan, selain Pulang Pisau dan Kapuas, Kabupaten Gunung Mas juga akan dikembangkan sebagai kawasan Food Estate mulai tahun depan. Di Gunung Mas, akan dibangun dermaga untuk mendukung pertanian singkong. Dukungan juga diberikan Kementerian Pertahanan melalui pembangunan gudang penampungan seluas sekitar 3 ribu Ha di Kecamatan Sepang.

Zero ODOL

Disamping menunjang kawasan Food Estate, optimalisasi angkutan sungai juga sebagai upaya mengurangi beban jalan akibat angkutan-angkutan barang dengan kelebihan muatan dan dimensi (Over Dimension Over Load – ODOL). Tantangannya adalah keterbatasan jumlah jembatan timbang (UPPKB) dan lokasinya yang hanya terdapat di jalan nasional.

Provinsi Kalteng memiliki jalan nasional sepanjang 2.002 km dengan 2 UPPKB. Lantaran kondisi tersebut, mobilitas angkutan barang belum terpantau secara optimal.

Untuk itu, pada 2020 lalu, BPTD bersama dengan Dishub Provinsi dan Kabupaten/Kota serta unsur Kepolisian melaksanakan penegakan hukum gabungan di jalan nasional. Kegiatan dilaksanakan di 6 kabupaten dengan menggunakan timbangan portable.

Tahun ini, kegiatan tersebut kembali dilaksanakan di 2 kabupaten. “Selain penegakan hukum, kami juga melakukan sosialisasi kepada para pengemudi angkutan barang terkait kelas jalan yang dilalui serta ancaman hukuman apabila terjadi pelanggaran,” jelas Buang.

Guna mendukung kebijakan Zero ODOL, Pemprov Kalteng telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Kalteng No. 551.2/52/DISHUB Tanggal: 30 April 2021. Sesuai surat edaran tersebut, dilaksanakan pengawasan terhadap mobil barang atas pelanggaran ukuran lebih (over dimension) dan pelanggaran muatan lebih (over load) di wilayah barat Kalteng, yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Lamandau, Seruyan, dan Sukamara.

“Ke depannya, kami berharap dapat diberi ruang untuk pengelolaan jembatan timbang di lintas provinsi dan kabupaten. Mengingat, truk-truk pengangkut komoditas, seperti hasil tambang, banyak melintas di jalan provinsi dan kabupaten karena mengangkut dari daerah pedalaman Kalteng,” imbuh Dedy.

Peningkatan Kapasitas Udara

Dari sisi udara, Kemenhub menyiapkan Bandara Tjilik Riwut untuk kelancaran distribusi logistik bahan pangan. Sejak beroperasinya terminal baru pada 2019 lalu, pengembangan bandara terus dilakukan. Di antaranya, alih fungsi terminal lama menjadi gudang kargo. Gudang kargo baru, nantinya akan memiliki kapasitas 3 kali lebih besar dibanding gudang kargo yang lama.

Peningkatan kapasitas gudang tersebut guna memfasilitasi tren kenaikan kargo melalui Bandara Tjilik Riwut, terutama sejak pandemi Covid-19 melanda. “Saat ini, trafik kargo rata-rata 35 ton per hari. Bahkan, pernah mencapai 50 ton per hari. Sebelumnya, hanya sekitar 10—15 ton per hari,” jelas GM Angkasa Pura 2 Bandara Tjilik Riwut Siswanto.

Tren pertumbuhan kargo didukung pula ketersediaan layanan penerbangan khusus kargo. Saat ini, di Bandara Tjilik Riwut telah tersedia layanan penerbangan khusus kargo. Dengan peningkatan layanan kargo yang didukung kesiapan infrastruktur, sarana dan prasarananya, Bandara Tjilik Riwut optimis menyambut pengembangan kawasan Food Estate di Kalteng.

Untuk kelancaran distribusi barang hingga ke mancanegara, Siswanto berharap dapat segera dibuka penerbangan internasional di Bandara Tjilik RIwut. Saat ini, ekspor komoditas unggulan lokal harus melalui Jakarta. Padahal, Kalteng memiliki potensi sumber daya alam yang menjadi komoditas ekspor unggulan, seperti sarang burung walet, tanaman tanduk rusa, anggrek, dan kayu bajaka.

Nantinya, pembukaan rute penerbangan internasional tak hanya akan mendorong ekspor. Melainkan, juga mendorong pertumbuhan penumpang dan kargo yang, tentunya akan turut menggairahkan perekonomian lokal.

Konektivitas dengan 4 bandara lainnya di Kalteng pun sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan distribusi barang. Adapun keempat bandara tersebut adalah Bandara Kapten Mulyono di Kuala Pembuang, Bandara H. Muhammad Sidik di Muara Teweh, Bandara Sangkalemo di Kuala Kurun, dan Bandara Tumbang Samba di Katingan.

Daerah tersebut memiliki potensi sebagai kawasan pertambangan maupun perkebunan sehingga menjadi konsentrasi pekerja yang berasal dari luar wilayah Kalteng. Dengan demikian, layanan transportasi udara sangat dibutuhkan, baik untuk pergerakan penumpang maupun barang, karena dapat memangkas waktu tempuh perjalanan darat.

Siswanto menegaskan, setiap langkah pengembangan Bandara Tjilik RIwut maupun sektor transportasi udara secara umum di Kalteng, diharapkan meningkatkan peran dan fungsi bandara. Dalam hal ini, bandara bukan sekadar tempat naik turun penumpang.  

“Melainkan, dapat menjadi sentra ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah, baik bagi pemerintah, daerah, maupun masyarakat,” tutup Siswanto.