Direktur Sarana Perkeretaapian Kemenhub, Djarot Tri Wardhono, mengatakan keterlibatan mitra pembangunan dari negara sahabat dalam mewujudkan perkeretaapian yang andal sangat diperlukan. Sebab, sektor perkeretaapian Indonesia butuh pembangunan yang cukup besar.
“Sampai saat ini kami masih mengupayakan untuk mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengenai capaian target pembangunan rel kereta api tahun 2024 sepanjang 7.451 kms dan TIQ 94%,” ujarnya di Jakarta, Jumat (9/9/2022).
Dalam rangka memenuhi target pembangunan tersebut, DJKA telah menyiapkan perangkat regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang akomodatif.
“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sudah mengamanahkan bahwa sektor perkeretaapian harus diselenggarakan secara terbuka dan multioperator. Oleh sebab itu, kami mendorong mitra-mitra potensial untuk turut berpartisipasi dalam sektor ini,” katanya.
Tiga Skema Investasi Proyek Kereta RI
Djarot menuturkan upaya pelibatan swasta melalui skema investasi tersebut sejalan dengan paradigma pembangunan yang mengedepankan kerja sama dengan badan usaha melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Guna mendukung hal tersebut telah dibentuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan jaminan kepada skema pembangunan KPBU. Oleh sebab itu, Djarot menyampaikan terhadap mitra-mitra strategis dan potensial agar tidak perlu khawatir mengenai kelaikan investasi di Indonesia.
Klik tautan dibawah ini untuk berbagi artikel
Hak Cipta Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No.8, Jakarta Pusat