Indonesia Dukung Penguatan Konektivitas di Kawasan ASEAN

KTT G20 merupakan sebuah platform multirateral strategis yang menghubungkan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. Bertema ‘Recover Together, Recover Stronger’, pertemuan KTT G20 tahun ini menyoroti upaya bersama dalam menghadapi kondisi sulit yang dirasakan secara global, dan pergerakan dalam menyambut babak baru yang lebih baik.

Momentum ini dimanfaatkan Indonesia sebagai tuan rumah perhelatan KTT G20 mengajak negara di seluruh dunia untuk melakukan pemulihan (recovery) sejumlah sektor vital, salah satunya sektor transportasi.

Dalam gelaran KTT G20 kali ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bukan hanya berkontribusi mendukung kesuksesan acara dengan menyediakan transportasi bagi para delegasi, tetapi juga berperan aktif dalam side events presidensi G20 di bidang transportasi. (Infografis 1)

Side events dihadiri para delegasi dari negara anggota ASEAN serta mitra wicara ASEAN yaitu Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa. Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan yang bertujuan untuk memperkuat konektivitas transportasi darat, laut, udara, dan kereta api antar kawasan ASEAN dan antara ASEAN dengan dunia internasional.

RAMPUNGKAN KESEPAKATAN

Terdapat tiga pertemuan para pemimpin sektor transportasi se-ASEAN yang dipimpin oleh Kemenhub. Pertama, pertemuan 53rd ASEAN Senior Transport Officials Meeting yang berlangsung di Bali pada 28-29 Juni 2022. Kedua, pertemuan tingkat pejabat senior transportasi atau 54th ASEAN Senior Transport Officials Meeting and Associated Meetings (STOM) pada 15-16 Oktober 2022 yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhub RI Novie Riyanto. Ketiga, pertemuan tingkat Menteri se-ASEAN atau 28th ASEAN Transport Ministers Meeting and Associated Meetings (ATM) pada 16-17 Oktober 2022 yang dipimpin oleh Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi.

Pada pertemuan 53rd ASEAN Senior Transport Officials Meeting, Indonesia menyatakan kesiapannya dalam mengimplementasikan ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport (AFAMT), yaitu perjanjian terkait pelaksanaan angkutan multimoda di wilayah ASEAN.

Sekjen Kemenhub, Novie Riyanto dalam sambutannya mengatakan untuk memperkuat konektivitas dan daya saing kawasan ASEAN perlu dilakukan kolaborasi yang lebih intensif dengan negara-negara yang menjadi mitra dialog ASEAN.

“Saya mencatat bahwa sejumlah negara mitra dialog ASEAN seperti Cina, Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat, telah menunjukkan kontribusi mereka untuk melaksanakan proyek-proyek dalam pembangunan sektor transportasi. Kolaborasi ASEAN dengan mitra dialog ini sangat dibutuhkan untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang lebih kompetitif,” ujar Novie.

Indonesia juga menyampaikan tiga perkembangan proses ratifikasi perjanjian kerja sama ASEAN lainnya. Rencana perjanjian ini diharapkan dapat segera terimplementasi guna memfasilitasi kelancaran integrasi kawasan ASEAN. (Infografis 2)

Pertemuan ini menghasilkan beberapa draft perjanjian kerja sama yang akan ditandatangani pada pertemuan ASEAN STOM dan ATM. ASEAN STOM dan ATM merupakan agenda tahunan yang dilakukan sebagai ajang untuk bertukar pengalaman, membahas, mengusulkan inisiatif peluang kerja sama, dan menyepakati pengesahan penguatan konektivitas transportasi antar kawasan ASEAN dan antara ASEAN dengan dunia Internasional.

Pertemuan ASEAN STOM menghasilkan sejumlah rekomendasi pengesahan kesepakatan di sektor transportasi antar negara ASEAN. Sekjen Novie menyampaikan, perjanjian ini akan menjadi perjanjian antar blok pertama khususnya di sektor transportasi udara antara ASEAN dan Uni Eropa. (Infografis 3)

“Kesepakatan ini diharapkan dapat mendukung pembangunan kembali konektivitas udara antara ASEAN dan Eropa yang terdampak pandemi dan membuka peluang pertumbuhan baru bagi industri penerbangan di kedua kawasan ini,” ujar Novie.

Pada 28th ASEAN Transport Ministers Meeting (ATM) yang dipimpin oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis bagi penguatan konektivitas di kawasan ASEAN. Salah satunya yaitu berhasil disepakatinya perjanjian hubungan udara antara ASEAN dengan Uni Eropa.

Perjanjian hubungan udara ASEAN-Uni Eropa atau ASEAN-European Union Comprehensive Air Transport Agreement (CATA) merupakan salah satu perjanjian yang sudah dibahas sejak sembilan tahun lalu. Perjanjian ini menjadi perjanjian hubungan udara antarregional pertama di dunia, sekaligus menjadi tonggak sejarah penerbangan dunia serta menandai peringatan 45 tahun hubungan kerja sama ASEAN – Uni Eropa. (Infografis 4)

“Kedua kawasan regional ASEAN dan Uni Eropa memiliki total 37 negara. Disepakatinya perjanjian hubungan udara ini diharapkan akan semakin memperkuat kemitraan strategis ASEAN-Uni Eropa, meningkatkan layanan penerbangan, serta mendukung keberlanjutan pertumbuhan industri penerbangan secara global,” terang Menhub Budi.

Menhub menambahkan, perjanjian ini menunjukkan kawasan ASEAN memiliki posisi yang strategis dan sangat diperhitungkan di mata internasional. Harapannya, upaya bersama yang dilakukan para menteri dan delegasi negara anggota ASEAN dapat meningkatkan solidaritas untuk saling membantu dan menguatkan di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

PULIHKAN INDUSTRI PENERBANGAN

Sektor penerbangan menjadi salah satu sektor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global. Untuk itu, selain perjanjian hubungan udara CATA, Kemenhub juga mengundang para pelaku industri penerbangan dunia dalam kegiatan Dialog Penerbangan (Aviation Dialogue) bertema “Financial Measures for the Aviation Recovery” pada 18-19 Oktober 2022.

Dalam diaolog yang membahas upaya pemulihan industri penerbangan pasca pandemi Covid-19, Presiden Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization), Mr. Salvatore Sciacchitano, mengapresiasi komitmen Indonesia dalam memulihkan industri penerbangan nasional.

“Hal ini yang membuat saya datang ke sini. Bahwa peran Indonesia untuk membawa isu penerbangan menjadi perhatian dalam kepemimpinan Indonesia pada G20,” ujar Mr. Salvatore.

Mr. Salvatore menambahkan, pada saat pandemi penumpang yang melakukan perjalanan dengan pesawat turun sekitar 60% dibandingkan sebelum pandemi yang bisa mencapai 4,5 miliar penumpang per tahun. “Di negara lain banyak maskapai yang tutup, tetapi pemerintah Indonesia di sini memberikan dukungan penuh dan hadir dalam mengupayakan pemulihan,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Menhub Budi Karya Sumadi. Dia menyebut Indonesia menjadi role model dalam melakukan upaya pemulihan industri penerbangan. Aspek keuangan pun menjadi hal yang paling krusial dalam upaya pemulihan tersebut.

“Dalam kegiatan ini, kami juga mengundang perusahaan keuangan agar mereka mengetahui bahwa saat ini terjadi permintaan yang meningkat namun di sisi supply masih kurang,” ucap Menhub.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menekankan empat prioritas utama yang harus dilakukan dalam upaya pemulihan industri penerbangan yaitu: (Infografis 5)

Kegiatan Aviation Dialogue juga diisi dengan penandatanganan MoU kerja sama Menhub dengan Presiden ICAO terkait pemberian bantuan pelatihan kepada negara-negara lain yang membutuhkan peningkatan kualitas SDM bidang penerbangan.

Keduanya menyepakati untuk melanjutkan program “No Country Left Behind/Tidak ada negara yang tertinggal” untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan hingga 2026.

Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan MoU antara Kepala BPSDM dengan Sekjen ACI (Airports Council International) tentang peningkatan SDM bandara di Indonesia dan MoU antara Direktur Utama AirNav dan Sekertaris Jenderal IATA serta Direktur Utama AirNav dan CEO Boeing di bidang navigasi penerbangan.

“Melalui kesepakatan tersebut diharapkan hubungan kerja sama di sektor transportasi dengan negara anggota maupun dengan negara mitra wicara ASEAN semakin kuat. Serta dapat meningkatkan solidaritas antar negara ASEAN untuk bersama-sama bangkit, pulih, saling membantu dan menguatkan, di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” jelas Sekjen Novie.

CHAIRMAN ASEAN 2023

Indonesia resmi didaulat sebagai chairman (ketua) ASEAN pada 1 Januari 2023 mendatang. Kesempatan tersebut akan dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk melanjutkan pembahasan tiga isu utama KTT G20 yaitu transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global.

“Keberlanjutan pembahasan isu-isu G20 demi mendorong percepatan pemulihan global pascapandemi. Isu prioritas yang Indonesia angkat (untuk G20) akan ditindaklanjuti saat menjadi ketua ASEAN,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah.

Hal senada juga disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada awal Agustus lalu. Menkeu Sri Mulyani menuturkan, isu-isu tersebut relevan dengan tantangan ekonomi, suasana geopolitik, serta perubahan tren global yang sedang terjadi.

Selama kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada 2023 mendatang, diperkirakan lebih dari 300 pertemuan akan terselenggara di Indonesia, baik terkait ekonomi, sosial budaya, maupun politik dan keamanan. Indonesia juga akan memperkuat peran Jakarta sebagai diplomatic capital of Indo-Pasific melalui keberadaan Sekretariat ASEAN.

Sebelumnya, Indonesia juga memegang posisi Ketua ASEAN pada 2011. Selama periode tersebut, Indonesia berhasil menggulirkan sejumlah inisiatif. Diantaranya Implementasi Cetak Biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN dan mendorong terbentuknya ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) dalam bidang manajemen resolusi konflik.

Di bidang maritim, ASEAN juga berhasil menyepakati penguatan kerja sama melalui ASEAN Maritime Forum (AMF) guna penanganan kejahatan lintas negara secara komprehensif. Termasuk juga kesepakatan tentang kawasan bebas senjata nuklir di kawasan ASEAN.(*)