Kalimantan Barat (Kalbar) merupakan satu dari tiga provinsi di Pulau Kalimantan yang berbatasan darat langsung dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Perbatasan darat Indonesia – Malaysia terbentang sepanjang 2.019 km yang mencakup tiga provinsi di Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Panjang wilayah perbatasan darat Kalimantan Barat – Malaysia yang mencapai 966 km melintasi 98 desa dan 15 kecamatan di lima kabupaten, yaitu Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Di sepanjang garis perbatasan terdapat 50 jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dengan 32 kampung di Sarawak.
Wilayah perbatasan memegang peran strategis dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara. Tak hanya itu, wilayah ini juga mendukung keberhasilan pembangunan nasional lantaran menjadi titik perlintasan orang dan barang antarnegara. Oleh karena itu, pembangunan PLBN tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat, tetapi sekaligus menjadi faktor pendorong kegiatan sosial ekonomi di wilayah perbatasan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Saat ini, terdapat lima PLBN di Kalimantan Barat yakni PLBN Aruk, Kabupaten Sambas; PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau; PLBN Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang; PLBN Jasa Sei Kelik, Kabupaten Sintang; dan PLBN Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. PLBN dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk melayani perlintasan orang dan barang yang dilengkapi dokumen perjalanan, seperti paspor dan pas lintas batas.
“Pelayanan lintas batas di PLBN berlangsung secara terpadu yang terdiri dari pemeriksaan dan pelayanan kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan keamanan atau disebut dengan CIQS (Custom, Immigration, Quarantine, and Security). Kami (BNPP) sebagai administrator pengelola PLBN melakukan fasilitasi, koordinasi, serta mendorong agar prosedur layanan dilakukan secara terpadu,” jelas Kepala Administrator PLBN Aruk Wendelinus Fanu.
Selain itu, PLBN Aruk juga berkolaborasi dengan beberapa instansi, di antaranya BPTD wilayah XIV, bea cukai, imigrasi, kepolisian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).
Perjalanan Lintas Perbatasan
Setiap harinya, lanjut Wendelinus, ada sekitar 1.000 pelintas batas melalui PLBN Aruk. Dengan komposisi 60% warga Indonesia yang melintas batas menuju Kuching, Malaysia dan 40% warga Malaysia yang masuk ke Indonesia.
Pelintas batas Indonesia didominasi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Malaysia. Sedangkan, kebanyakan pelintas batas Malaysia adalah wisatawan yang hendak ke Singkawang.
“Lokasi PLBN Aruk cukup dekat dengan Singkawang, sekitar dua jam perjalanan sehingga PLBN ini menjadi pintu masuk bagi warga Malaysia yang ingin berwisata ke Singkawang. Inilah salah satu keunggulan PLBN Aruk sebagai jembatan yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia. Tidak hanya sebagai jembatan sosial, ekonomi, dan budaya, tetapi juga pariwisata (cross border tourism),” papar Wendelinus.
Lain halnya dengan PLBN Entikong. Pos ini menjadi gerbang bagi pelintas batas yang hendak ke Kota Pontianak dengan jarak tempuh sekitar enam jam. Kebanyakan warga Malaysia yang melintasi PLBN Entikong untuk urusan bisnis, wisata, ataupun kunjungan kekerabatan.
Sementara, warga Indonesia yang menyeberang ke Malaysia via PLBN Entikong kebanyakan untuk tujuan bekerja, berobat, berwisata, dan kunjungan kekerabatan. Banyak pula warga yang tinggal di sekitar PLBN Entikong yang melintas batas untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, seperti sembako, di Tebedu – Malaysia.
Berdasarkan data Laporan Mingguan Pelintas Batas yang dilansir BNPP dalam situs resminya, jumlah pelaku perjalanan internasional yang melintasi PLBN Entikong per 16 Juli 2023 (Minggu ke-29)*) tercatat sebanyak 3.264 orang. Dengan komposisi, 2.990 orang pelintas WNI dan 221 orang pelintas WNA.
Dari data BNPP tersebut terlihat PLBN Aruk dan Entikong memiliki frekuensi pelintas batas tertinggi dibanding PLBN Badau dan PLBN Jagoi Babang.
“Pembangunan PLBN terpadu menarik pengunjung dari Malaysia cukup signifikan, terutama wisatawan Malaysia. Dibandingkan zaman dulu, ketika pos perbatasan belum dibangun, warga Malaysia cukup jarang yang melintas, masuk ke wilayah Indonesia,” ujar Wendelinus yang sebelumnya bertugas sebagai Kepala Administrator PLBN Badau.
Manfaat lain dari pembangunan PLBN, lanjut Wendelinus, adalah masyarakat terbiasa untuk melakukan perjalanan lintas batas negara secara legal. Sebelumnya, masyarakat terbiasa melintasi perbatasan melalui jalur tidak resmi. Upaya mengedukasi masyarakat dinilai lebih efektif dan efisien ketimbang berusaha menutup perlintasan ilegal sepanjang perbatasan darat sejauh 2.019 km di Kalimantan.
“Adanya PLBN bisa mengedukasi masyarakat untuk memenuhi dokumen resmi dan melakukan perjalanan secara legal. Di sisi lain, PLBN terpadu membantu BNPP dalam melakukan koordinasi dan pengawasan arus keluar masuk dengan lebih efektif,” lanjut Wendelius.
Pembangunan PLBN memang telah mengubah wajah perbatasan negara di Kalimantan Barat. Dengan bangunan megah serta kelengkapan dan keterpaduan fasilitasnya, PLBN tak lagi sekadar pos perbatasan. PLBN telah bertransformasi menjadi beranda negeri nan cantik sekaligus destinasi wisata baru bagi warga di kedua negara.
Konektivitas hingga ke Perbatasan
Geliat aktivitas sosial, budaya, ekonomi dan pariwisata di kawasan perbatasan tak lepas dari konektivitas dan aksesibilitas yang sudah baik. Di antaranya, infrastruktur jalan yang sudah beraspal mulus mulai dari Pontianak sampai ke Entikong. Begitu pun infrastruktur jalan dari Pontianak ke Aruk via Singkawang.
Dari sisi angkutan, melalui Terminal Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) di Sei Ambawang Kota Pontianak, warga bisa menumpang bus menuju Entikong bahkan sampai ke Kuching (Malaysia) dan Brunei Darussalam. Dari terminal ALBN tersedia bus rute lintas negara, yaitu Pontianak – Kuching dan Pontianak – Brunei Darussalam, dengan keberangkatan pagi dan malam hari.
Armada bus dioperasikan oleh perusahaan otobus (PO) asal Indonesia—dalam hal ini DAMRI maupun PO bus asal Malaysia, seperti SJS dan Eva Express. DAMRI menyediakan tujuh armada bus untuk melayani rute lintas negara dengan kisaran harga tiket Rp270 ribu sampai Rp350 ribu untuk tujuan Kuching dan Rp1,2 juta untuk tujuan Brunei Darussalam.
General Manager DAMRI Kantor Cabang Pontianak, Sudiro, menjelaskan bus ALBN DAMRI sempat berhenti beroperasi pada 18 Maret 2020. Pemberhentian operasi bus terkait pengendalian pandemi Covid-19 yang melanda banyak negara di dunia, termasuk Indonesia dan Malaysia.
Setelah dua tahun lebih berhenti beroperasi, barulah pada 22 Juli 2022 bus ALBN DAMRI kembali beroperasi dengan skema layanan transit bus atau back to back. Artinya, bus DAMRI hanya drop off penumpang sampai PLBN Entikong. Lalu, dari pos perbatasan Malaysia (Border Tebedu) sampai Kuching, perjalanan dilanjutkan dengan bus PO asal Malaysia yang bekerja sama dengan DAMRI.
Kemudian, per 1 September 2022 bus ALBN DAMRI kembali melayani direct service dari Pontianak langsung ke Kuching tanpa menggunakan bus transit di border Entikong – Tebedu.
Sementara, rute Pontianak – Brunei Darussalam resmi beroperasi mulai 1 Maret 2023, juga dengan skema direct service.
“Pelayanan ini memicu tingginya antusiasme masyarakat karena aksesibilitas dan kemudahan perjalanan, konektivitas, pertukaran budaya, peluang bisnis dan ekonomi, reunifikasi dengan keluarga dan teman, serta stimulus pariwisata,” jelas Sudiro.
Di sini, lanjut Sudiro, DAMRI berperan penting sebagai penyedia layanan transportasi bagi masyarakat yang mengedepankan keandalan dan kepercayaan masyarakat. DAMRI juga berperan sebagai inisiator dalam mengakselerasi pengoperasian rute antarnegara.
“Dibukanya kembali rute antarnegara, membawa harapan akan potensi pertumbuhan signifikan bagi ketiga negara. Kehadiran kami (DAMRI) diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat serta menghidupkan kembali hubungan antarnegara,” harap Sudiro.
Manfaat ini pun telah dirasakan Adam, warga Pontianak yang selama dua tahun terakhir rutin melakukan check up kesehatan di Normah Medical Specialist Centre, Kuching – Malaysia.
“Selain kendaraannya nyaman dan selalu tepat waktu, sopirnya enggak ugal-ugalan dan sangat membantu,” kata Adam.
Dari sisi harga, perjalanan lintas negara ini terbilang ekonomis karena harga tiketnya sangat terjangkau. “Semoga DAMRI terus meningkatkan pelayanannya,” ungkap Adam.
Memang, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang adalah yang utama. Keselamatan ini pun menjadi perhatian para regulator, penyelenggara, dan pelaksana transportasi di wilayah Kalimantan Barat. Termasuk, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIV Kalimantan Barat.
Dalam hal ini, BPTD Wilayah XIV melakukan pemeriksaan kelaikan bus angkutan lintas negara yang singgah di Terminal ALBN Ambawang. Tak terkecuali, bus-bus milik PO Malaysia.
Bahkan, bus-bus PO Malaysia juga diberikan nomor plat mobil Indonesia. Nomor ini sebagai bukti izin beroperasi di wilayah Indonesia sekaligus jaminan kelaikan bus sebagai angkutan penumpang.
Tingkatkan Aksesibilitas
Lain ke Entikong, lain pula ke Aruk. Untuk menuju Aruk, saat ini baru tersedia bus DAMRI rute Sambas – Aruk. Rute perintis ini menjadi moda transportasi andalan warga Sambas yang hendak ke Aruk, dan sebaliknya.
Sedangkan dari Pontianak ke PLBN Aruk, masyarakat bisa menumpang bus AKDP DAMRI rute Pontianak – Sambas. Lalu, melanjutkan perjalanan dengan bus perintis DAMRI Sambas – Aruk dengan waktu tempuh sekitar dua jam.
Untuk meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju Aruk, DAMRI tengah mengembangkan rute antarnegara, yakni rute Singkawang – Kuching via PLBN Aruk – Border Biawak. Rute ini diharapkan dapat memudahkan akses perjalanan lintas negara warga Indonesia maupun Malaysia.
Lebih jauh, rute tersebut juga memicu geliat sektor pariwisata, khususnya di Singkawang sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, masyarakat di ujung negeri sekalipun dapat merasakan kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan. (*)
*) Sumber: https://tasbara.bnpp. go.id/laporan-mingguan
Klik tautan dibawah ini untuk berbagi artikel
Hak Cipta Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No.8, Jakarta Pusat
