Perkembangan Transportasi Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan di Indonesia

Transportasi memainkan peran vital dalam pembangunan negara. Sektor ini merupakan tulang punggung yang menghubungkan wilayah-wilayah dan mendukung ekonomi serta perkembangan sosial. Transportasi juga memiliki fungsi strategis dalam merajut integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sistem jaringan transportasi dapat dilihat dari segi efektivitas, efisiensi, keterjangkauan, keterhubungan, aman, selamat, nyaman, serta rendah polusi. Transportasi yang efisien dan terintegrasi memungkinkan pergerakan barang dan orang dengan mudah yang bermuara pada peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Dampaknya, muncul sentra-sentra bisnis baru serta mengurangi biaya distribusi barang.

Tersedianya akses transportasi ke wilayah pedalaman dan terpencil dapat mereduksi kesenjangan antara daerah maju dan terbelakang. Selain itu, jaringan transportasi yang baik berpotensi besar menarik investasi dan mendukung pertumbuhan industri. Artinya, akan lebih banyak sumber daya alam dan tenaga kerja yang terserap bersamaan dengan lahirnya kawasan industri baru.

Transportasi yang terjangkau dan andal memungkinkan terbukanya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif di wilayah terpencil. Implementasi hal ini tentu sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang bagi penduduk untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas.

Dengan demikian, pengembangan transportasi harus berlandaskan pada kemajuan (advance), keberlanjutan (sustainability) dan berdaya saing (competitiveness). Perencanaan sistem transportasi jangka panjang bukan hanya terfokus pada people-oriented, tetapi juga environment-oriented.

“Pengalaman kita membangun infrastruktur, baik jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, transportasi, telah memberikan pengalaman dan bekal kita menghasilkan hasil-hasil yang lebih baik di masa depan,” ucap Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Transportasi maju, berdaya saing, dan berkelanjutan adalah konsep yang menekankan pada pengembangan sistem transportasi yang efisien, inovatif, dan ramah lingkungan. Konsep ini menyoroti pentingnya memperbaiki infrastruktur transportasi untuk mengatasi tantangan seperti pertumbuhan populasi, urbanisasi, perubahan iklim, dan peningkatan mobilitas manusia serta barang.

Transportasi maju merujuk pada penggunaan teknologi terkini dan sistem yang lebih efisien dalam mobilitas. Ini termasuk penggunaan kendaraan rendah emisi atau zero emission, seperti mobil listrik, kereta api berkecepatan tinggi, pesawat canggih yang ramah lingkungan.

Konsep transportasi maju juga mencakup adaptasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pengaturan lalu lintas, sistem navigasi, dan manajemen transportasi yang lebih cerdas.

Sedangkan, untuk mampu bersaing secara global, pelayanan transportasi harus memenuhi aspek efisien, cepat, dan dapat diandalkan bagi pengguna. Tentunya, hal ini membutuhkan perencanaan yang matang, infrastruktur yang memadai, dan efisiensi operasional. Sistem transportasi yang berdaya saing dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Transportasi yang andal, efisien, dan berdaya saing memiliki dampak positif pada mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi kita,” kata Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi.

Kebermanfaatan transportasi juga harus bisa dirasakan oleh generasi selanjutnya. Inilah yang mendorong urgensi menghadirkan transportasi yang berkelanjutan. Tujuan pengembangan transportasi tidak hanya semata memenuhi kebutuhan mobilitas saat ini, tetapi juga memerhatikan kebutuhan manusia di masa mendatang. Salah satu langkah mencapai transportasi berkelanjutan adalah mendorong penggunaan energi terbarukan dalam sistem transportasi di Indonesia.

Perkembangan Transportasi Darat di Indonesia

Perkembangan sarana dan prasarana transportasi darat di Indonesia tak lepas dari kebutuhan pemenuhan barang dan jasa di berbagai daerah sejalan dengan meningkatnya populasi di suatu wilayah. Sejarah transportasi darat di Indonesia tak bisa dilepaskan dari peran Belanda, Inggris, dan Jepang yang membawa serta pengetahuan mengenai kendaraan bermesin modern.

Bukan hanya itu saja, Belanda juga mewarisi salah satu jalur transportasi darat legendaris yang masih eksis sampai saat ini, yakni jalur Pantai Utara (Pantura) atau dikenal jalur Daendles sepanjang 1.000 km yang membentang dari Anyer (Banten) sampai Panarukan (Jawa Timur).

Pasca kemerdekaan, transportasi massal di Indonesia didominasi angkutan darat berupa bus yang melayani rute dalam kota, antarkota antarprovinsi, maupun angkot yang menjangkau wilayah pedesaan atau perkampungan.

Meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor secarapribadi memicu permasalahan pelik yang dihadapi kota-kota metropolitan seperti Jakarta, yakni kemacetan. Kemacetan memicu sejumlah kerugian, mulai dari kerugian waktu, kenyamanan, dan nilai ekonomi yang hilang saat terjebak kepadatan kendaraan.

Belum lagi dampak pencemaran udara akibat akumulasi gas buang kendaraan bermotor. Tentu saja, hal ini menjadi pemicu dari berbagai masalah kesehatan yang seringkali dihadapi oleh masyarakat perkotaan. (Infografis 1)

Untuk mengurangi dampak berganda dari kemacetan, penataan angkutan umum perkotaan menjadi solusi. Sejak tahun 2000-an, model angkutan umum Bus Rapid Transit (BRT) mulai dikembangkan. Sistem BRT ditandai oleh penggunaan lajur bus terpisah dengan kendaraan lainnya (busway).

BRT pertama di Indonesia adalah Trans Jakarta yang diresmikan pada 15 Januari 2004. Operasional Trans Jakarta nyatanya mampu memengaruhi kebijakan penataan transportasi di tataran nasional. Di tahun yang sama, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (DJPD) Kemenhub memulai program BRT di berbagai daerah. Berbeda dengan di Jakarta, implementasi BRT di sejumlah daerah tidak menyediakan lajur khusus (busway) namun tetap tersedia feeder bus.

“Pemerintah daerah tidak perlu lagi belajar penataan transportasi umum ke luar negeri, cukup belajar dengan Trans Jakarta untuk mengelola transportasi umum di daerah,” ucap pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno.

Sampai tahun 2022 lalu, sudah 18 kota serta 4 wilayah aglomerasi yang menyediakan layanan BRT. Dalam menyediakan layanan BRT, Pemda menggunakan skema pembelian layanan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau pembelian layanan di angkutan umum di perkotaan. (Infografis 2)

Untuk meningkatkan pelayanan, operator BRT melakukan transformasi dari sisi pembayaran yang awalnya menggunakan uang tunai (cash) menjadi nontunai (cashless). Dalam pelaksanaannya, setiap armada BRT telah terpasang mesin EDC (Electronic Data Capture) di pintu masuk. Saat memasuki bus, penumpang melakukan pembayaran digital dengan cara menempelkan kartu uang digital atau memindai barcode dompet digital pada smartphone.

Inovasi penggunaan pembayaran nontunai pada BRT merupakan sebuah lompatan penting dalam transformasi pengelolaan layanan angkutan massal yang mengadaptasi perkembangan teknologi. Keuntungan sistem pembayaran nontunai memungkinkan seluruh informasi data transaksi pembayaran dapat dengan mudah diperoleh secara cepat.

Konsep transportasi massal BRT sudah diadopsi oleh setidaknya 22 negara di seluruh dunia. Amerika Serikat tercatat sebagai negara dengan jumlah layanan BRT terbanyak yakni 22 sistem BRT. Di kawasan Asia, layanan BRT di Indonesia jadi yang terbesar dibanding negara maju lain seperti Jepang (1 koridor) dan China (11 koridor).

Selain BRT, sejak tahun 2020, Kemenhub selaku regulator transportasi nasional menetapkan program Buy the Service (BTS). Prinsip program ini adalah pemerintah mengalokasikan annggaran untuk membeli layanan jasa angkutan yang disediakan oleh perusahaan angkutan umum (BUMN, BUMD atau swasta) dengan kriteria tertentu yang terlebih dahulu ditetapkan dan disepakati. Kemudian, pihak perusahaan penyedia jasa menjalin kontrak kerja dengan pemerintah yang menyediakan anggaran.

Program BTS diperkuat dengan regulasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 tahun 2020 tentang pemberian subsidi angkutan penumpang umum perkotaan dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.2748/ AJ.206/DRJD/2020 tentang penyelenggaraan manajemen pengelolaan angkutan penumpang umum perkotaan dengan pembelian layanan.

Adapun pemerintah daerah yang telah melaksanakan program BTS, yakni Medan, Palembang, Yogyakarta, Solo, dan Denpasar. Dengan subsidi pada angkutan umum ini diharapkan pengguna angkutan umum semakin meningkat dan dapat mengurangi kemacetan. Selain itu, penumpang akan membayar tarif lebih rendah karena sebagian tarifnya dibayarkan oleh pemerintah.

Dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk transportasi massal, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (DJPD) telah menyusun roadmap pilot project

penggunaan electric car untuk angkutan umum pada tahun 2030. Program BTS akan menjadi percontohan project tersebut hingga tahun 2045 seluruh angkutan umum di Indonesia akan menggunakan kendaraan listrik.

Amerika Serikat menjadi negara pelopor penggunaan transportasi massal berbasis baterai sejak 2014. Lalu, India menyusul di tahun 2016. Di kawasan Eropa, Prancis, Belanda, dan Swiss telah mengoperasikan bus listrik untuk transportasi umum sejak 2017.

Di Indonesia, saat ini baru BRT Transjakarta yang armadanya memiliki bus listrik. Sejak Maret 2022, Transjakarta telah mengoperasikan 30 bus listrik. Sampai akhir tahun ini, rencananya akan ada 100 armada Transjakarta bertenaga listrik. Pada 2030 semua bus Transjakarta akan menggunakan kendaraan berbasis baterai.

Perkembangan Transportasi Air di Indonesia

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki sejarah panjang pemanfaatan transportasi air untuk mengangkut orang maupun logistik. Dikutip dari buku Sejarah Indonesia Masa Hindu- Buddha (2013) karya Suwardono, kerajaan Mataram Kuno telah menggunakan teknologi perahu bercadik sebagai transportasi air.

Pemanfaatan transportasi air juga dilakukan oleh kerajaan Sriwijaya. Dalam catatan sejarah, kerajaan Sriwijaya memiliki armada laut kuat yang membuatnya termasyur sebagai kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara.

Perkembangan teknologi transportasi air di Indonesia mengalami kemajuan pesat pada akhir abad ke-19. Kehadiran bangsa-bangsa barat seperti Belanda, Portugal, Spanyol, dan Inggris turut memperkenalkan teknologi kapal uap sebagai transportasi penghubung antarpulau.

Setelah kemerdekaan tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih pengelolaan dan pengembangan transportasi air. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) didirikan pada tahun 1952 untuk mengoperasikan kapal penumpang dan kargo antarpulau.

Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah Indonesia terus mengembangkan sektor transportasi laut dengan membangun dan memperluas infrastruktur pelabuhan, memodernisasi kapal-kapal, dan meningkatkan konektivitas layanan pelayaran.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2022, jumlah pelabuhan dibawah pengelolaan PT Pelindo sebanyak 70 pelabuhan di seluruh Indonesia. Sementara jumlah pelabuhan UPP mencapai 870 pelabuhan yang terdiri dari Klas I, Klas II, Klas III, dan Wilker. Selain itu, data perkembangan pelabuhan di Indonesia sampai tahun lalu mencapai 2.420 pelabuhan. (infografis 3)

Sebagian besar armada kapal penumpang milik PELNI diproduksi oleh galangan kapal Meyer Werft asal Jerman. Kabin penumpang umumnya dibagi menjadi kelas 1, kelas 2, dan kelas ekonomi. Di dalam kapal, penumpang dimanjakan dengan sejumlah fasilitas pendukung seperti rumah makan, kafetaria, toko kelontong, bioskop mini, arena pertunjukan musik, dan musala.

Selain itu, PELNI juga bekerja sama dengan penyedia telekomunikasi Telkomsel untuk pemasangan BTS di atas kapal. Tujuannya, untuk memberikan akses jaringan telekomunikasi yang lancar bagi penumpang maupun masyarakat di setiap pulau yang disinggahi kapal. (Infografis 4)

Sampai saat ini, PELNI telah mengoperasikan 26 kapal penumpang yang melayani 1.058 jalur pelayaran dan menyinggahi 71 pelabuhan di seluruh Indonesia. Selain angkutan penumpang, PELNI juga melayani 42 trayek Kapal Perintis yang menjadi sarana aksesibilitas bagi mobilitas penduduk di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3TP), dimana Kapal Perintis menyinggahi 273 pelabuhan dengan total 3.495 ruas.

PELNI juga mengoperasikan sebanyak 16 Kapal Rede. Untuk pelayanan bisnis logistik, saat ini PELNI mengoperasikan 10 trayek Tol Laut serta satu trayek khusus untuk kapal ternak.

Adaptasi perkembangan teknologi juga dilakukan PELNI pada sistem pembelian tiket kapal penumpang. Masyarakat kini tak perlu lagi mendatangi loket tiket di pelabuhan untuk membeli tiket perjalanan. Pembelian tiket secara online dapat dilakukan melalui website PELNI atau aplikasi Ferizy.

Website PELNI melayani pembelian tiket pelayaran jarak jauh dari berbagai pelabuhan di Indonesia, sementara aplikasi Ferizy hanya melayani pembelian tiket untuk rute penyeberangan antarpulau dari empat pelabuhan, yakni Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Ketapang, Pelabuhah Bakauheni, dan Pelabuhan Merak.

Khusus untuk layanan kapal barang di pelabuhan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) menerapkan Inaportnet, yakni sistem layanan tunggal secara elektronik berbasis internet. Layanan Inaportnet meliputi kapal masuk, kapal pindah, kapal keluar, perpanjangan tambat, dan pembatalan pelayanan. (Infografis 5)

Perkembangan Transportasi Udara di Indonesia

Transportasi udara dinilai menawarkan alternatif sarana angkutan orang dan logistik untuk mengatasi hambatan geografis Indonesia yang berupa banyak gunung, sungai, dan laut. Selain itu, transportasi udara juga menawarkan durasi waktu yang lebih cepat daripada moda transportasi lain.

Melihat urgensi transportasi udara, pemerintah Hindia Belanda membangun Bandara Kemayoran pada tahun 1934, tujuh tahun berselang tepatnya tanggal 8 Juli 1940 bandara resmi beroperasi. Ini merupakan bandar udara pertama di tanah Nusantara. Pada saat itu, fasilitas Bandara Kemayoran tak berbeda jauh dengan Bandara Schiphol di Amsterdam, Belanda.

Bandara Kemayoran resmi ditutup pada 31 Maret 1985, setelah pemerintah Indonesia meresmikan Bandara Soekarno- Hatta di Cengkareng yang operasionalnya dipercayakan pada PT Angkasa Pura II.

Kebijakan liberalisasi penerbangan yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 1990-an membuka peluang bagi maskapai penerbangan swasta beroperasi di Indonesia. Maskapai penerbangan di Indonesia terus mengembangkan armada pesawatnya dan membuka rute-rute baru untuk melayani permintaan yang semakin tinggi dari penumpang.

Bahkan, banyak maskapai asal Indonesia membuka rute-rute internasional ke berbagai negara di dunia baik penerbangan langsung maupun transit. Untuk merespon semakin banyaknya rute penerbangan yang dibuka, pemerintah giat membangun bandara di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU), saat ini di Indonesia terdapat 320 bandara dengan 32 diantaranya merupakan bandara internasional. Sebagai gerbang udara penerbangan domestik maupun internasional, pemerintah Indonesia melalui operator bandara, PT Angkasa Pura (AP) terus berbenah dalam aspek pelayanan air side maupun ground side. Layanan air side (sisi udara) mencakup waktu handling pesawat, pengaturan lalu lintas udara, sedangkan ground side (sisi darat) meliputi layanan keimigrasian, check-in penumpang, serta penanganan bagasi.

Pada Maret lalu, Bandara Soekarno-Hatta masuk dalam 100 bandara terbaik di seluruh dunia, tepatnya berada di peringkat 43 versi Skytrax World Airport Awards 2023. Posisi ini lebih baik dibandingkan tahun lalu yang berada di urutan 51. Catatan ini tentu menjadi bukti pengakuan transportasi udara di Indonesia mampu sejajar dengan negaranegara maju di dunia.

“Hasil ini sekaligus merefleksikan keberhasilan Bandara Soekarno-Hatta dalam mengelola peningkatan penerbangan, memenuhi permintaan yang tumbuh, dengan tetap memperhatikan kenyamanan traveller,” ucap Presiden Direktur AP II, Muhammad Awaluddin.

Modernisasi layanan bandara di Indonesia dapat dikatakan mampu bersaing dengan bandara-bandara terbaik dunia. Sebagai contoh, di Bandara Soekarno-Hatta sejak 2017 telah tersedia kereta layang (skyrtrain) yang menghubungkan tiga terminal plus terminal sentral.

Skytrain Bandara Soekarno-Hatta didesain beroperasi tanpa pengemudi dinamakan automated guided transit. Headway (interval) waktu perjalanan di setiap terminal ditargetkan lima menit. Dalam sekali perjalanan, skytrain yang terdiri dari dua gerbong dapat mengangkut 176 orang.

Sedangkan, di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, terdapat penerapan eco-airport yang juga telah diimplementasikan bandarabandara terbaik dunia. Konsep eco-airport diharapkan agar bandara bisa melakukan pollution preventive (mencegah terjadinya polusi).

Komponen eco–airport terdiri atas noise (kebisingan), vibration (getaran), atmosphere (udara), water (air), soil (tanah), solid waste (sampah), energi, kawasan keselamatan operasi penerbangan, dan kesehatan masyarakat atau lingkungan alami.

Selain infrstruktur bandara, maskapai Indonesia dapat disejajarkan dengan maskapai terbaik negara-negara maju dalam hal jenis armada pesawat, layanan maupun keselamatan. Saat ini, kebanyakan maskapai Indonesia mengoperasikan pesawat tipe Boeing 737. Selain Boeing 737, maskapai Indonesia juga menggunakan pesawat Airbus A320-200 dan Airbus A330-300 yang masuk kategori Medium Range Aircraft.

Layanan kabin maskapai Indonesia dapat berkompetisi dengan maskapai-maskapai kenamaan dunia. Juni lalu, Garuda Indonesia kembali meraih predikat The World’s Best Airline Cabin Crew 2023. Penghargaan ini diberikan oleh Skytrax, lembaga independen pemeringkatan penerbangan berbasis di London, Inggris. Ini merupakan keenam kali Garuda meraih penghargaan yang sama.

Perkembangan Moda Transportasi Berbasis Rel

Transportasi rel menjadi salah satu komponen penting dalam sistem transportasi Indonesia. Kereta api jadi alternatif angkutan penumpang maupun kargo antarwilayah selain transportasi jalan. Moda ini menawarkan efisiensi waktu lebih baik daripada bus atau truk, selain itu kuantitas muatan yang dibawa juga lebih besar.

Pasca kemerdekaan 1945, banyak perusahaan kereta milik Belanda dinasionalisasi dan menjadi bagian dari PT Kereta Api Indonesia (KAI). Sejak tahun 1946, KAI menjadi operator utama kereta api di Indonesia dalam mengelola dan mengembangkan jaringan rel di seluruh negeri.

Pada 1970-an, KAI melakukan modernisasi dan elektrifikasi jalur kereta api di sekitar kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Pembaruan ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi layanan kereta api perkotaan. Di tahun-tahun selanjutnya, pemerintah terus berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur rel. Beberapa proyek penting termasuk, pembangunan double track Jakarta – Cirebon dan kereta api Trans Sumatera.

Sayangnya, manajemen layanan penumpang pada saat itu belum memenuhi aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. Sampai awal tahun 2000-an, kita masih melihat penumpang yang nekat naik hingga ke atap kereta, berhimpitan di dalam gerbong bahkan sampai berani bergelantungan di pintu gerbong selagi kereta melaju.

Reformasi layanan kereta api dilakukan di bawah Ignasius Jonan yang menjabat Dirut PT KAI pada periode 2009-2014. Dimulai dengan melakukan sterilisasi area stasiun dari pedagang asongan, kemudian menutup celah di sekitar stasiun yang bisa digunakan masuk secara ilegal. Selanjutnya, PT KAI memberlakukan aturan penjualan tiket yang disesuaikan dengan kapasitas maksimal tiap gerbong kereta.

Pemberlakukan aturan tersebut dibarengi dengan perbaikan fasilitas di stasiun maupun di dalam gerbong. Hasilnya, penumpang dapat menikmati kenyamanan sepanjang perjalanan tanpa perlu khawatir tidak kebagian tempat duduk atau risih berdesak-desakan di dalam gerbong. (Infografis 6)

Saat ini, PT KAI mengoperasikan empat kelas kereta penumpang antarkota yakni kelas ekonomi, bisnis, eksekutif, dan luxury. Kapasitas angkut penumpang yang disediakan PT Kereta Api Indonesia di Jawa dan Sumatera!adalah sebanyak 106.638 tempat duduk per hari dengan rasio kelas eksekutif (30%), bisnis (22%), dan ekonomi (59%).

Digitalisasi layanan kereta api diwujudkan PT KAI dengan menerapkan pemesanan tiket secara online melalui website atau aplikasi KAI Access yang dapat diunduh pada smartphone. Pembayaran tiket juga telah terintegrasi dengan layanan digital payment bank-bank yang telah bekerja sama dengan KAI. Dalam memasyarakatkan kampanye go green, penumpang kini tak perlu repot mencetak tiket perjalanan kereta. Mereka tinggal memindai barcode atau QR Code tiket terpesan pada aplikasi KAI Access saat check-in.

Selain kereta penumpang jarak jauh, PT KAI melalui PT KAI Commuter juga mengoperasikan kereta komuter berbasis Kereta Rel Listrik (KRL). Saat ini, terdapat delapan rute KRL Commuter Line yang terdiri dari enam lintas Jabodetabek-Banten, satu lintas Commuter Line Bandara, dan satu lintas Jogja-Solo-Palur.

Moda Raya Terpadu (MRT) juga telah tersedia di DKI Jakarta. MRT fase 1 menghubungkan Stasiun Bundaran Hotel Indonesia (HI) di Jakarta Pusat dengan Stasiun Lebak Bulus di Jakarta Selatan. Rute sepanjang 15,7 km terdiri dari tujuh stasiun di bawah tanah dan enam stasiun atas.

Proyek MRT masih akan berlanjut hingga fase 4, nantinya total panjang lintasan MRT Jakarta mencapai 87 km dengan 40 stasiun pemberhentian. Kehadiran MRT tentu menjadi kebanggan tersendiri, Indonesia kini sejajar dengan negaranegara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Korea Selatan, dan Singapura dalam hal transportasi massal berteknologi tinggi. (peta 1)

Indonesia juga telah memiliki moda Lintas Rel Terpadu (LRT). Berbeda dengan MRT, LRT seluruh rel berada di atas jalan raya, serta membawa muatan lebih sedikit. Saat ini, moda LRT yang telah beroperasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek). LRT Jabodebek membentang sejauh 44 m yang terbagi dalam dua lintasan, yakni Cawang – Cibubur sepanjang 14,89 km dan Cawang – Bekasi Timur sepanjang 18,49 km. (peta 2)

Terbaru, Indonesia resmi memiliki kereta cepat yang menghubungkan Jakarta –Bandung. Proyek transportasi rel berkecepatan maksimum 350 km/jam ini hasil kerjasama Indonesia dengan konsorsium China. Dengan hadirnya kereta cepat yang diberi nama Whoosh melengkapi line-up transportasi berbasis rel di Indonesia.

Indonesia kini tercatat sebagai negara Asean pertama yang memiliki kereta cepat. Dengan pencapaian ini, Indonesia kini sejajar dengan negara-negara maju seperti Prancis, China dan Jepang dalam hal inovasi teknologi berbasis rel. Kereta cepat Jakarta – Bandung dapat menjadi milestone proyek-proyek serupa di masa mendatang.

“Kita beri kesempatan untuk belajar kepada anak-anak bangsa dan akan sangat berguna bagi masa depan, membuat SDM kita semakin maju dan bangsa kita semakin mandiri,” ucap Presiden Jokowi.

Perkembangan Kendaraan Listrik

Perkembangan kendaraan listrik telah mengalami lonjakan pesat dalam beberapa tahun terakhir, sebagai bagian dari upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menghadapi tantangan perubahan iklim. Kendaraan listrik menggunakan motor listrik dan baterai sebagai sumber tenaga, menggantikan mesin pembakaran internal yang berbasis bahan bakar fosil.

Konsep kendaraan listrik telah ada sejak abad ke-19, tetapi penggunaan massal kendaraan listrik meningkat signifikan pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Mobil listrik pertama yang populer adalah GM EV1 yang diluncurkan pada tahun 1996.

Di Indonesia, pemerintah menggalakkan program untuk beralih ke kendaraan listrik yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2020 tentang Percepatan Program kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk Transportasi Jalan serta adanya Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam menciptakan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak, diskon saat charging pada jam tertentu, diskon harga pembelian, diskon naik daya listrik di rumah konsumen, hingga aturan sistem ganjil genap di sejumlah wilayah Jabodetabek.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sampai bulan November 2022, terdapat 33.800 kendaraan listrik yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, kendaraan roda dua mendominasi sebanyak 25.782 unit. Sedangkan, hingga 15 Desember 2022 infrastruktur kendaraan listrik yang telah terbangun sebanyak 439 charging station yang tersebar di 328 lokasi publik. (Infografis 7) (*)