Ada tiga ruang lingkup yang menjadi pembahasan dalam kegiatan sosialisasi ini yaitu aspek pelayanan penumpang, pelayanan pemuatan kendaraan dan pengoperasian kapal wisata.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Ripparnas), salah satu Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) di NTB adalah wisata Lombok-Gili Tramena dan sekitarnya. Adapun program pembangunan wisata bahari Lombok terbagi menjadi dua key tourism area (KTA) prioritas, yakni KTA Gili-Sengigi dan KTA Pantai Selatan.
Gede Paek Suardika, Analis Kebijakan Utama Baketrans, mengatakan penyeberangan menjadi solusi penting dalam meningkatkan aksesibilitas wisawatan ke berbagai destinasi wisata bahari di NTB.
“Pemerintah sedang mempersiapkan transportasi laut dan penyeberangan yang aman, nyaman dan selamat untuk mendukung perkembangan sektor pariwisata di Pulau Lombok,” ujar Gede.
Hal senada diucapkan Suryadi Jaya Purnama, anggota Komisi V DPR RI. Ia mengatakan diperlukan kolaborasi yang berkesinambungan dari stakeholder dalam menguatkan kesadaran akan pentingnya aspek keselamatan dan keamanan dalam mengembangkan pariwisata.
“Keselamatan transportasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pelaku atau operator transportasi, tetapi juga tanggung jawab penumpang. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan transportasi,” ujar Suryadi.
Klik tautan dibawah ini untuk berbagi artikel
Hak Cipta Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No.8, Jakarta Pusat