Jelang Nataru, Kemenhub Tekankan Pentingnya Keselamatan

Kemenhub telah melakukan survei potensi pergerakan masyarakat pada masa angkutan Nataru 2024/2025. Hasilnya sebanyak 110,67 juta orang diprediksi akan melakukan perjalanan yang sebagian besar pergerakannya terjadi di Pulau Jawa, termasuk aglomerasi.

Selain jumlah orang, puncak arus pergi diprediksi terjadi pada Selasa 24 Desember 2024 dan Selasa 31 Desember 2024. Sedangkan prediksi puncak arus balik akan terjadi Rabu dan Kamis 1-2 Januari 2025.

“Jumlah inilah yang kami antisipasi,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan Natari 2024/2025 yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesi (Kemenko PMK) Jum’at (22/11/24).

Pada kesempatan yang sama, Menko PMK Pratikno menyampaikan banyak hal yang harus diantisipasi dalam mempersiapkan angkutan Nataru. “Tantangan pertama adalah kita memasuki musim hujan. Kemudian juga ada potensi bencana hidrometeorologi. Sehingga hujan berlebih dan lain-lain itu juga harus kita antisipasi,” jelas Menko PMK Pratikno.

Kemudian, Menko Pratikno juga mengatakan bahwa rapat yang dilakukan juga membahas sejumlah moda transportasi yang akan digunakan masyarakat saat masa Nataru 2024/2025, baik itu darat, laut, dan udara. Dalam hal ini, kesiapan infrastruktur dan layanan angkutan berkelanjutan menjadi perhatian yang utama.

Sejalan dengan giat tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (DJPD) Kemenhub juga menggelar Rapat Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Irjen Pol Risyapudin Nursin, menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam memastikan liburan yang aman dan memuaskan bagi masyarakat.

“Koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama liburan Nataru,” ujar Risyapudin

Risyapudin menambahkan, operasi angkutan Nataru termasuk dalam program prioritas 100 hari sektor transportasi darat. Adapun fokus utama dari operasi ini adalah meminimalisir kecelakaan dan mengurangi jumlah korban kecelakaan, sesuai dengan amanat Undang-Undang. (Infografis 1)

Direktur Lalu Lintas Jalan, Ahmad Yani menuturkan, Kemenhub juga telah memasang perangkat AtMS di 21 simpang dan 12 ruas jalan di berbagai wilayah. Termasuk Karawang, Indramayu, Cianjur, Cirebon, Brebes, hingga Yogyakarta, untuk memantau kondisi lalu lintas secara real time.

“Mulai 6 November – 20 Desember, Kemenhub bersama Balai Pengelola Transportasi Darat dan Dinas Perhubungan setempat juga melakukan inspeksi keselamatan berupa ramp check terhadap 10.000 kendaraan angkutan umum di terminal tipe A. Kami juga akan mengatur kawasan wisata selama Nataru dengan kebijakan khusus, seperti one way, contraflow, sistem ganjil-genap, dan penutupan area jika kapasitas maksimum telah terpenuhi,” jelas Ahmad Yani.

Optimalkan Layanan

Penyelenggaraan kesiapan layanan angkutan yang berkelanjutan dan terintegrasi juga tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah yang optimal, khususnya mempersiapkan sumber daya yang dimiliki.

Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana menyampaikan, pemerintah pusat  perlu berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk bisa menyelesaikan masalah ini.

“Kita harus bersama-sama dimulai dari proses perencanaan, pengkoordinasian, termasuk penganggaran, sehingga transportasi yang murah, dapat kita penuhi dan bisa lakukan secara cepat,” kata Wamenhub.

Lebih lanjut, Wamenhub mengatakan, diperlukan strategi dan inovasi dalam mengelola sumber pendapatan daerah, termasuk pajak, retribusi, serta dana lain yang berkaitan dengan sektor transportasi. Salah satunya dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menetapkan bahwa hasil penerimaan pajak pokok kendaraan bermotor (PKB) dan opsen PKB dapat dialokasikan paling sedikit 10% untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan, serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

“Dalam PP Nomor 35 Tahun 2023 ada ruang fiskal yang saya sarankan bisa dimanfaatkan teman-teman pemda, yaitu 10% dari pendapatan PKB. Namun untuk menggunakannya tetap memerlukan sinergi, koordinasi, serta diskusi yang mendalam. Jangan sampai pemanfaatannya tidak sejalan dengan program pemerintah pusat,” kata Wamenhub.

Melalui rangkaian kolaborasi ini, diharapkan Kemenhub dapat menghadirkan operasi yang tepat, sehingga masyarakat dapat menikmati liburan bersama keluarga dengan aman, nyaman, selamat, dan berkesan.