Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berupaya membangkitkan perekonomian Indonesia melalui ketersediaan transportasi logistik. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menuturkan, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam menghadapi pandemi pemerintah tidak hanya fokus pada pencegahan penyebaran Covid-19, melainkan juga berupaya membangkitkan perekonomian melalui sejumlah regulasi di berbagai sektor.
“Transportasi logistik adalah darah dari semua kegiatan manusia Indonesia dan menjadi lokomotif serta penopang sektor lainnya untuk terus bergerak. Untuk itu, kami berupaya memastikan pelayanan transportasi logistik terus berjalan untuk menopang ketahanan energi, pangan, dan kegiatan di berbagai sektor lainnya sehingga ekonomi menjadi bangkit dan mencapai kondisi yang lebih baik,” ujar Menhub Budi Karya.
Menhub Budi Karya menambahkan, saat ini aktivitas sektor logistik tetap berjalan relatif stabil bahkan cenderung meningkat. Aktivitas tersebut tentu perlu didukung oleh jaringan transportasi yang memadai agar distribusi logistik berjalan lebih baik.
“Untuk itu, Kemenhub mengajak seluruh sektor transportasi agar tetap konsisten mewujudkan konektivitas melalui simpul-simpul transportasi. Dengan konsisten membangun konektivitas serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang baik, maka distribusi logistik untuk melayani masyarakat dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Sehingga pemerintah optimis perekonomian nasional akan segera bangkit,” jelas Budi Karya.
Selanjutnya pada sektor perhubungan darat, Budi Karya melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat Tahun 2021 menyampaikan lima isu strategis yang memerlukan penanganan cepat. Kapal penyeberangan atau Long Distance Ferry (LDF) menjadi salah satu isu Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) dalam mendukung logistik nasional.
Kapal penyeberangan merupakan konsep yang diusung oleh Kemenhub dalam rangka mendorong pengiriman logistik melalui laut, akibat padatnya kapasitas jalan karena pengiriman logistik. Menurut Direktur Angkutan dan Multimoda Kementerian Perhubungan, Cucu Mulyana, konsep ini mampu menciptakan sistem logistik nasional di Indonesia. Sehingga diharapkan kendaraan yang membawa barang bisa beralih menggunakan angkutan laut.
Adapun pada pelaksanaannya, Ditjen Hubdat telah menyediakan rute pelayaran dan kapal yang melayani penyeberangan ke berbagai tujuan. Salah satunya adalah rute Ketapang – Lembar dan Pelabuhan Patimban – Pelabuhan Panjang yang telah resmi beroperasi.
Pelayaran Perdana
Pelabuhan Patimban diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada akhir 2020. Di hari yang sama, Kemenhub melakukan launching pelayaran perdana lintas kapal penyeberangan di Pelabuhan Patimban, dengan memberangkatkan Kapal Ro-Ro menuju Pelabuhan Panjang Lampung.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi mengatakan, pengoperasian rute kapal penyeberangan lintas Pelabuhan Patimban – Pelabuhan Panjang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengiriman logistik.
“Penerapan lintas ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan beban jalan akibat volume kendaraan yang besar, serta kendaraan yang menyalahi ketentuan ODOL (Over Dimension Over Loading). Selain itu juga dapat mengurangi tingkat polusi udara dari emisi gas buang angkutan jalan,” terang Budi Setiyadi.
Budi Setiyadi menambahkan, hadirnya kapal penyeberangan di Pelabuhan Patimban dapat memperlancar distribusi logistik dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatra dan sekitarnya. Sebab, Pelabuhan Patimban memiliki peran strategis dalam pertumbuhan perekonomian di wilayah Jawa Barat juga secara nasional.
Sementara itu, seperti pelayaran perdana kapal penyeberangan di Pelabuhan Patimban, Ditjen Hubdat pun melakukan peresmian kapal penyeberangan lintas Ketapang – Lembar. Rute ini merupakan rute ketiga yang diluncurkan Ditjen Hubdat setelah Surabaya-Lembar dan Jakarta-Surabaya guna mengurai kemacetan dan kerusakan jalan di Bali akibat padatnya kendaraan truk yang melintas.
“Hadirnya lintas di transportasi massal dengan Kapal Ro-Ro memiliki potensi memangkas waktu dan biaya, serta diyakini dapat mengurangi beban jalan darat hingga kemacetan,” aku Budi Setiyadi.
Kini, aktivitas pelayanan kapal penyeberangan di kedua pelabuhan telah berjalan optimal. Berdasarkan data produksi lintas penyeberangan Ketapang-Lembar selama tiga bulan beroperasi, biaya angkutan logistik jauh lebih efisien. Sebab, angkutan barang dari Banyuwangi dapat langsung dikirim menggunakan kapal penyeberangan menuju daerah Nusa Tenggara Barat, tanpa harus melalui Bali.
“Hadirnya pelayanan kapal penyeberangan lintas KetapangLembar dengan jadwal keberangkatan 3 kali dalam sehari, dapat meningkatkan konektivitas penumpang maupun kendaraan antara Pulau Jawa dan NTB, akan terus dilakukan evaluasi untuk ketersediaan dan penambahan kapasitas angkut,” ujar Budi Karya.
Manfaat tersebut juga dirasakan oleh masyarakat Subang, Jawa Barat. Pengiriman barang dari Pelabuhan Patimban menuju Pelabuhan Panjang di Lampung dan Pontianak menjadi lebih efisien karena tidak harus ke Tanjung Priok dahulu untuk mengirim barang.
Pemanfaatan Teknologi Ketersediaan kapal penyeberangan tersebut tentunya didukung dengan pemanfaatan teknologi di masing-masing pelabuhan atau dermaga. Pengguna jasa layanan kapal dapat membeli tiket dengan melakukan pembayaran secara cashless menggunakan kartu uang elektronik.
Selain itu, pelabuhan atau dermaga menyediakan portal dan jembatan timbang untuk mencegahkendaraan ODOL. “Dalam proses operasional lalu lintas penyeberangan, kami memastikan dapat memberikan pelayanan prima dengan menjaga ketepatan jadwal keberangkatan dan sandar kapal, menyediakan koneksi jaringan internet stabil, dan memfungsikan portal untuk memberantas ODOL,” terang Budi Setiyadi.
Hadirnya dukungan lintas penyeberangan baru tentunya tidak akan berjalan baik tanpa sinergi dari berbagai pihak. Untuk itu, Budi Setiyadi mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung program di bidang perhubungan darat.
“Permasalahan bidang perhubungan darat sangat luas, sehingga membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan yang berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota, instansi lintas sektor, dan stakeholder untuk bersama-sama mendukung program di bidang perhubungan darat,” terang Budi Setiyadi.
Harapannya, melalui pertumbuhan sektor penyeberangan, kehadiran lintas penyeberangan baik di seluruh pelabuhan atau dermaga dapat mendorong pertumbuhan dan pelayanan berbagai sektor. Sehingga dapat memberikan multiplier effect pada perekonomian nasional.
“Kami mendukung pertumbuhan sektor penyeberangan dengan munculnya lintas-lintas penyeberangan baru yang menjadi penghubung lintas penyeberangan utama, khususnya antara sabuk selatan dan tengah. Semoga dapat mendorong pertumbuhan dan pelayanan sektor industri dan perdagangan, serta memberikan multiplier effect pada perekonomian nasional,” pungkas Budi Setiyadi.
Klik tautan dibawah ini untuk berbagi artikel
Hak Cipta Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No.8, Jakarta Pusat
