9 Tahun Tol Laut: Jembatan Logistik Penghubung Nusantara

Penyelenggaraan Tol Laut adalah wujud komitmen dan kehadiran Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di seluruh pelosok negeri, terutama di wilayah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP). Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan  Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut.

Merujuk pada amanat tersebut, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) telah melaksanakan penyelenggaraan program  Tol Laut sejak tahun 2015 dalam rangka menjamin tersedianya angkutan barang di laut dengan trayek tetap, teratur, dan  terjadwal. Sehingga akan berdampak pada kelancaran distribusi logistik antar wilayah dan dapat memenuhi ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan penting (bapokting), terutama di daerah 3TP.

Terjaminnya ketersediaan bapokting tentunya akan memengaruhi harga pasar sehingga mampu menurunkan disparitas harga, terutama di wilayah timur Indonesia dan wilayah 3TP. Pada akhirnya, perekonomian daerah akan bertumbuh, kesejahteraan masyarakat  pun meningkat.

Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, hingga saat ini, program Tol Laut mampu menurunkan harga bapokting di wilayah timur Indonesia sebesar 11 – 12 persen.

Mengutip dari laman resmi DJPL, Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan Antar Lembaga Buyung Lalana menegaskan pentingnya kolaborasi dari lembaga dan institusi terkait, serta pemerintah daerah untuk  mengoptimalkan penyelenggaraan Tol Laut sebagai bentuk kewajiban pelayanan angkutan barang di laut bagi masyarakat.

Kolaborasi juga menjadi solusi strategis  dalam menghadapi sejumlah persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Tol Laut. Di antaranya, mengoptimalkan muatan balik melalui koordinasi dengan  pemerintah daerah dan sosialisasi kepada para pelaku usaha. Sampai dengan Agustus 2024, muatan balik Tol  Laut tercatat mencapai 5.269 TEUs dari total muatan sebesar 21.931 TEUs.

Selain itu, kolaborasi dengan kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan terkait juga sangat diperlukan dalam mengatasi keterbatasan jumlah armada, sarana dan prasarana pendukung terutama di wilayah 3TP, serta faktor cuaca yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan kapal.

Jembatan Konektivitas dan Kemanusiaan

Belum maksimalnya angkutan logistik ke wilayah timur Indonesia yang ditandai terjadinya disparitas harga menjadi alasan utama hadirnya layanan Tol Laut di 2015. Tol Laut dimulai dengan 3 armada kapal yang melayani 3 trayek. Layanan ini mulai menghubungkan titik- titik di barat dan timur.

Tahun demi tahun, Tol Laut mengalami perkembangan sangat pesat. Hingga di 2024, tercatat sebanyak 37 armada kapal  Tol Laut telah melayani 39 trayek. Sebanyak 21 trayek diselenggarakan dengan skema penugasan kepada tiga   badan usaha negara, yaitu PT PELNI (8 trayek), PT Djakarta Dlloyd (7 trayek), dan PT ASDP (6 trayek).

Sementara, 16 trayek diselenggarakan dengan skema pelelangan kepada 6 perusahaan swasta, yaitu PT Temas (7 trayek), PT Meratus (4 trayek), PT Citrabaru Adinusantara (2 trayek), serta PT Luas Line, PT Subsea  Globalindo, dan PT Pelangi Tunggal Ika masing-masing 1 trayek.

Pertumbuhan juga terjadi di sisi infrastruktur, yaitu dari 11 pelabuhan singgah (2015) menjadi 102 pelabuhan singgah. Begitu pun dengan muatannya,  yang mengalami perkembangan signifikan, dari 30 ton dengan 88 TEUs (2015) menjadi 643,2 Ton dengan 21.931 TEUs (per 22 Agustus 2024).

Hingga tahun  ke-9  penyelenggaraan Tol Laut, Kemenhub selalu melakukan evaluasi dan upaya perbaikan secara berkelanjutan, guna memastikan kebermanfaatan program ini tepat, efektif, dan efisien. Sebab program Tol  Laut bukan sekadar alat transportasi logistik yang mencegah terjadinya kelangkaan barang dan menurunkan disparitas harga.

Tapi juga membuka potensi dan peluang ekonomi baru bagi  daerah-daerah yang dilaluinya, seperti wilayah yang sulit berkembang akibat keterbatasan akses transportasi. Terlebih, Tol Laut dapat menjadi jembatan kemanusiaan yang mengantarkan bantuan kemanusiaan dalam situasi bencana ke seluruh pelosok negeri.