Menilik Pertumbuhan Logistik di Indonesia Timur

Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya memiliki peran strategis sebagai hub logistik utama di wilayah Indonesia Timur. Posisi geografisnya yang menguntungkan, membuat Surabaya menjadi titik penghubung antara Jawa dan wilayah sekitarnya sehingga memudahkan distribusi barang baik ke dalam maupun luar negeri. (Infografis 1)

Kelancaran distribusi logistik di Surabaya pun tidak terlepas dari dukungan infrastruktur yang memadai. Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berupaya membangun dan mengembangkan pelabuhan, bandara, terminal angkutan barang atau pusat logistik, maupun akses kereta api barang serta ketersediaan angkutan barang yang diharapkan dapat menunjang terselenggaranya sistem logistik yang lebih baik.

“Pembangunan infrastruktur transportasi di seluruh pelosok tanah air tersebut tentunya akan mendukung kelancaran distribusi logistik nasional, memudahkan mobilitas masyarakat, dan menunjang kegiatan perekonomian sehingga dapat menyejahterakan masyarakat. Pembangunan infrastruktur juga dibarengi dengan berbagai program lainnya, seperti subsidi operasional sehingga layanan transportasi semakin terjangkau, nyaman, dan berkeadilan,” ucap Menteri Perhubungan 2019 – 2024, Budi Karya Sumadi di Jakarta beberapa waktu lalu.

Kini infrastruktur transportasi yang memadai sudah bisa dirasakan masyarakat khususnya oleh para pelaku jasa usaha logistik. Ketua ALFI/ILFA Jawa Timur Sebastian Wibisono menuturkan, saat ini hampir lebih dari 24 pelabuhan dan jalan tol sudah terkoneksi sangat baik.

“Koneksi antara pelabuhan dan jalan tol saat ini sudah sangat baik sehingga memangkas waktu dan biaya perjalanan logistik. Beberapa pelabuhan juga sudah terkoneksi dengan kawasan industri,” kata Sebastian.

Pengalaman yang sama juga dirasakan Pertamina International Shipping (PIS), perusahaan yang bergerak dibidang logistik energi dan pelayaran. Pada 2023, PIS beserta grupnya telah mengangkut 160 miliar liter energi ke seluruh wilayah Indonesia. Kelancaran alur pengiriman energi tersebut tidak terlepas dari dukungan sarana prasarana yang baik.

“Tentunya kami sangat berterima kasih kepada perhubungan laut dan stakeholder terkait, karena ini tidak terlepas dari support yang diberikan,” ungkap CEO PIS Yoki Firnandi dalam giat Hub Space di Jakarta beberapa waktu lalu.

Kemudian, penurunan biaya juga menjadi salah satu fokus Kemenhub dalam mendukung kelancaran distribusi logistik. “Efisiensi logistik transportasi selalu menjadi perhatian nomor satu bagi para pelaku logistik. Karena itu, butuh penguatan sistem logistik nasional untuk mencapai Indonesia Emas 2045, melalui penurunan biaya logistik serta untuk mengatasi berbagai tantangan yang terjadi belakangan ini,” ujar Menhub Budi.

Semangat efisiensi dan efektivitas logistik ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang mengatur penguatan dan penataan melalui National Logistic Ecosystem (NLE), sesuai Inpres No. 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. (Infografis 2)

NLE yang diimplementasikan di beberapa pelabuhan dan bandara berkontribusi terhadap efisiensi waktu dan biaya layanan. Saat ini terdapat 264 pelabuhan yang telah mengaplikasikan Inaportnet, di mana 46 pelabuhan telah terintegrasi dengan NLE dan 6 bandara telah menerapkan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT).

Kolaborasi Sukseskan Arus Logistik

NLE menjadi salah satu upaya Kemenhub dalam mendorong perbaikan layanan melalui digitalisasi, khususnya yang berkaitan dengan layanan kapal, barang, dan penumpang. Implementasi NLE dapat dilihat salah satunya di Pelabuhan Tanjung Perak sebagai salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia. (Infografis 3)

“Pelabuhan Tanjung Perak saat ini melayani pangkalan kapal tol laut terbanyak, dengan jumlah 19 trayek dari 39 trayek seluruh Indonesia. Dengan beragam logistik yang diangkut mulai dari curah kering, petikemas, hingga material bangunan, NLE dibutuhkan untuk mewujudkan kelancaran logistik juga mensinergikan pelayanan kapal dan barang sesuai dengan kepentingan masing-masing lembaga,” jelas Kepala KSOP Utama Tanjung Perak, Agustinus Maun.

Agustinus menambahkan, sampai saat ini, strategi yang diakukan dalam implementasi NLE adalah melakukan koordinasi teknis dengan stakeholder terkait di lingkungan pelabuhan. KSOP Utama Tanjung Perak bersama Pelindo juga melakukan pelayanan kapal penumpang dan barang dengan aplikasi Inaportnet dan beberapa aplikasi lainnya. (Infografis 4)

Inaportnet merupakan bagian dari Indonesia National Single Window (INSW) yang merupakan upaya Pemerintah Indonesia dalam memperlancar kapal masuk pelabuhan, kegiatan bongkar muat serta kapal meninggalkan pelabuhan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap lamanya kontainer berada di Pelabuhan.

“Kami tetap melakukan pengembangan fitur-fitur dalam aplikasi Inaportnet menyesuaikan dengan kondisi kekinian,” jelas Agustinus.

Kemudian guna meningkatkan efisiensi distribusi logistik seperti aktivitas bongkar muat dan waktu tunggu kapal, KSOP Utama Tanjung Perak juga menerapkan SIMON (Sistem Monitoring) dan TKBM (Tenang Kerja Bongkar Muat) yang digunakan sebagai pendataan anggota TKBM saat melakukan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan. (Infografis 5)

Di samping itu, sebagai penyelenggara kepelabuhanan, KSOP Utama Tanjung Perak juga melaksanakan empat pilar utama dibidang transportasi laut yaitu angkutan perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan pembangunan pelayaran, dan perlindungan hubungan maritim.

“Kita melaksanakan tugas pemerintah mengacu pada empat pilar. Bagaimana kita menyiapkan angkutan perairan yang berkeselamatan, bagaimana kita menyiapkan fasilitas pelabuhan yang siap untuk melaksanakan kegiatan logistik,” tambah Agustinus.

Mengacu pada pilar tersebut, KSOP Utama Tanjung Perak telah menyiapkan fasilitas pelabuhan untuk melaksanakan kegiatan logistik. Diantaranya memastikan kapal-kapal dinyatakan laik laut atau memenuhi persyaratan keselamatan, penambahan dermaga bongkar muat barang, dan ruang istirahat untuk pengemudi truk.

“Ini juga menjadi tantangan bagi kami, bagaimana kami juga harus mengatur jarak antar kapal yang frekuensinya kian meningkat. Kami menyiapkan kurang lebih 150 meter dermaga di Jamrud Selatan untuk membantu meningkatkan produktivitas pelabuhan,” kata Agustinus.

Agustinus menambahkan dari sisi laut, KSOP Utama Tanjung Perak juga mengatur waktu siklus sandar. Sehingga yang semula pengemudi truk harus menunggu kapal sandar hampir dua jam, kini tidak perlu lagi menunggu karena waktu keluar masuk kapal sudah disesuaikan. Proses ini berlaku untuk semua kapal baik kontainer maupun kapal RORO.

Sedangkan dari sisi keamanan dan keselamatan, Pelindo menyiapkan standar prosedur pelayanan muatan kapal berupa buffer area untuk memeriksa seluruh muatan yang masuk ke kapal.

“Kami berkoordinasi dengan Pelindo memasang CCTV untuk mengecek manifest yang dibawa setiap kendaraan. Jika setelah dicek sesuai dengan data, manifest kami tutup dan segel baru pengemudi bisa pindah ke ruang tunggu kendaraan untuk menunggu kapal sandar,” jelas Agustinus.

Pengecekan muatan tersebut sekaligus menjadi upaya KSOP Utama Tanjung Perak dalam meminimalisir kendaraan yang bermuatan lebih atau Over Dimention Overload (ODOL). Truk dengan muatan berlebih sangat beresiko pada keselamatan di atas kapal.

“Misalnya kapal didesain hanya menampung sekian kapasitas, kalau kapal mengangkut lebih dari itu bisa saja terjadi kebocoran. Jika itu terjadi ketika sedang ada gelombang di perjalanan, bisa mempengaruhi stabilitas karena muatan tidak diatur dengan baik sehingga titik berat berpindah dan menyebabkan tenggelam,” terang Agustinus.

Berkat upaya peningkatan keselamatan ini, KSOP Utama Tanjung Perak berhasil meraih penghargaan kategori Pengawas Kegiatan Tol Laut Terbaik Tahun 2024. “19 trayek kami awasi dengan baik, salah satunya adalah muatan yang dibawa dengan kapal tol laut sesuai dengan data yang kami terima. Muatan balik juga selalu kami cek dan laporkan ke Dirjen Perhubungan Laut,” tambah Agustinus.

Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan ODOL juga menjadi perhatian BPTD Kelas II Jawa Timur. Kepala BPTD Kelas II Jawa Timur Muiz Thohir menyampaikan, BPTD telah melaksanakan kegiatan penimbangan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. (Infografis 6)

“Kami juga melakukan sosialisasi pentingnya pemenuhan dan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan pada perusahaan angkutan barang dalam setiap forum diskusi, pelaksanaan pengawasan di UPPKB, pelabuhan yang dilengkapi jembatan timbang, maupun saat operasi gabungan,” terang Kepala BPTD Kelas II Jawa Timur, Muiz Thohir.

Selanjutnya khusus untuk kontainer yang tiba, Pelabuhan Tanjung Perak menyediakan layanan antarmoda berupa jalur khusus kereta api Prapatkurung – Terminal Peti Kemas (TPS).

“Pelabuhan Tanjung Perak juga terkoneksi dengan jalur kereta. Pada saat kapal sandar kemudian bongkar muatan, barang dibawa ke TPS bisa langsung dikirim ke Jakarta dengan kereta api,” jelas Senior Manager Regional Komersial Sub Jawa Regional 3, Rally Kurniawan.

Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Surabaya sebagai pelaksana kegiatan perkeretaapian juga turut menjaga kelancaran dan keselamatan operasional kereta barang. “Berkaitan dengan keberlanjutan operasional, kami menggunakan metode preventif dengan penggunaan BioSolar B40 pada operasi angkutan logistik dan penerapan SOP penanggulangan khusus pada angkutan limbah B3,” kata Kepala BTP Kelas 1 Surabaya, Denny Michels Adlan.

Tantangan Baru Dunia Penerbangan

Upaya implementasi NLE dalam mendorong perbaikan layanan melalui digitalisasi juga dilakukan pada angkutan udara. Dalam hal ini, Kemenhub melalui Otoritas Bandara (Otban) melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan khususnya arus logistik di bandar udara menjadi lebih efisien dari sebelumnya.

Penerapan NLE sekaligus menjadi tantangan baru di dunia penerbangan. Sebab, Otban kini lebih mengetahui apa, kemana, dan dengan maskapai apa barang itu dikirim, serta lebih intens memeriksa barang yang masuk ke bandara.

Pada 2023, implementasi NLE baru dibahas secara intens di Bandar Udara Juanda Surabaya. Bandara ini merupakan satu dari enam bandara yang terpilih sebagai pilot project implementasi NLE di bandar udara.

“Dari enam bandara, kami di Bandar Udara Juanda terpilih sebagai piloting yang mengkoordinir bea cukai, badan karantina, kargo, dan sebagainya untuk menjalankan proses ini. Kami ajak seluruh pemangku kepentingan untuk berdiskusi membuat suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam persiapan pembentukan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) yang akan menjadi pedoman simulasi NLE,” jelas Kepala Otoritas Bandara Wilayah III, Rizal.

SOP dalam persiapan pembentukan TPFT di Bandar Udara Juanda dirilis pada 29 November 2023 dan soft launching implementasi pada Februari 2024. TPFT merupakan lokasi pemeriksaan Bea Cukai dan Badan Karantina serta para pemangku kepentingan terkait yang dilakukan hanya di satu lokasi. Tujuannya agar proses bisnis pelayanan logistik menjadi lebih efisien, yakni melalui pengurangan proses bisnis dan titik bongkar muat.

“Saat ini eksportir atau pengirim bisa langsung masuk ke TPFT. Di sana langsung diperiksa sehingga ada penyederhaan proses bisnis dan proses efisiensi. Proses ini sangat membantu khususnya untuk produk yang membutuhkan penanganan lebih cepat misalnya ikan segar atau tanaman,” terang Rizal.

Dengan adanya area kargo sendiri, tidak perlu lagi ada distribusi atau penggunaan kendaraan lain. Sehingga barang yang datang langsung masuk ke TPFT dan diperiksa oleh Bea Cukai, Badan Karantina melalui screening dan x-ray. Setelah itu, barang masuk ke tempat penyimpanan dan berangkat sesuai jadwal yang ditentukan. (Infografis 7)

Selanjutnya, penyempurnaan penerapan NLE juga terus dilakukan melalui evaluasi berkala. Salah satu kendala yang ditemui adalah perbedaan ketentuan yang ditetapkan di negara-negara tujuan ekspor diantaranya Singapura, Hongkong, Malaysia, Jepang, dan China. (Infografis 8)

“Sampai saat ini kami terus mengirimkan laporan ke inspektorat setiap bulan untuk mengevaluasi kegiatan di TPFT,” kata Rizal.

Adapun dari sisi keamanan penerbangan, Bandar Udara Juanda Surabaya sebagai bandara percontohan berhasil meraih nilai Effective Implementation (EI) 88,53% dan dinilai tidak terdapat isu-isu kritis di bidang keamanan penerbangan (Significant Security Concern/SSec) oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional/International Civil Aviation Organization (ICAO).

“Kami secara ketat menerapkan standar keselamatan logistik dari ICAO khususnya untuk barang-barang berbahaya. Kami berikan pelatihan khusus bagi petugas dalam menangani dan menyimpang barang-barang tersebut,” jelas General Manager Bandar Udara Juanda, Muhammad Tohir.

Tohir menambahkan, standar keselamatan juga memastikan pergerakan logistik yang dilakukan aman dan efisien, serta meminimalkan risiko kecelakaan atau kerusakan barang selama proses bongkar muat.

Kemenhub juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan global serta tantangan baru dalam mewujudkan konektivitas transportasi yang memadai, guna mendukung kelancaran angkutan dan distribusi logistik.

“Perlu komitmen bersama antara penyedia dan pengguna jasa logistik, kolaborasi dan sinergitas antar kementerian dan lembaga, pemerintah pusat dan daerah, serta pihak swasta guna mewujudkan efisiensi sistem logistik nasional. Saya mengajak semua pihak untuk berperan aktif dan memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera melalui peningkatan kinerja logistik nasional,” pungkas Menhub Budi.

“Disparitas di pulau-pulau kami usahakan secepatnya bisa setara. Jelasnya sampai saat ini kita terus berupaya bekerja sama secara baik dengan stakeholder yang ada. Kita coba untuk saling berkoordinasi dan berkomunikasi. Tanpa koordinasi tidak ada ekosistem logistik nasional yang output nya bisa diterima masyarakat,” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Hartanto.(*)