Dukungan Kemenhub Sukseskan Presidensi Indonesia di KTT G20

Indonesia berhasil menjalankan tugasnya sebagai Presidensi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022. Selama hampir setahun mendapuk presidensi, Indonesia sukses menggelar sejumlah side event yang berlangsung di berbagai daerah antara lain Urban 20 (U20) di Bangka Belitung dan Bandung, lalu Parliament 20 (P20) di Jakarta. Puncaknya, pertemuan para kepala negara dan delegasi dari 19 negara di Nusa Dua, Bali pada 12-18 November 2022.

Mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger” Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 tahun ini mengedepankan tiga isu penting yakni transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global. Isu transisi energi berkelanjutan selaras dengan fokus negara-negara dunia dalam mengurangi dampak polusi karbon akibat penggunaan bahan bakar fosil.

KTT G20 menjadi momentum yang ideal bagi Indonesia untuk menegaskan komitmennya dalam berperan aktif menurunkan emisi karbon hingga 29 persen pada tahun 2030 dan pada tahun 2060 menjadi negara dengan Net Zero CO2 Emission. Berdasarkan data Climate Transparency Indonesia 2021, emisi dari transportasi menyumbang 27 persen dari emisi CO2.

Sebagai bentuk dukungan dalam aspek transportasi pada KTT G20 sekaligus mensosialisasikan pemakaian kendaraan bebas polusi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bekerja sama dengan sejumlah produsen kendaraan menghadirkan kendaraan-kendaraan berbasis baterai untuk memfasilitasi mobilitas para delegasi dan panitia.

Kendaraan listrik yang disediakan selama gelaran KTT G20 berupa mobil listrik, bus listrik dan motor listrik. Total, ada 962 mobil listrik, 454 motor dan 41 unit bus listrik yang dioperasikan. Penggunaan kendaraan-kendaraan listrik tersebut disesuaikan dengan lokasi dan keperluan para delegasi.

Bus listrik disiapkan untuk mengangkut delegasi dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju lokasi acara dan tempat menginap di kawasan Nusa Dua atau sebaliknya. Motor listrik diperuntukan untuk mengakomodir aktivitas di lokasi acara, sedangkan mobil listrik membawa para utusan negara-negara peserta serta satuan pengamanan selama kegiatan berlangsung di luar kawasan Indonesia Tourism Development Company (ITDC) Nusa Dua.

“Ke depan kendaraan listrik harus menjadi moda transportasi utama kita, termasuk menjadi tumpuan untuk transportasi ramah lingkungan yang dikembangkan,” ucap Presiden Joko Widodo. (Infografis 1 dan 2)

Operasional kendaraan listrik selama KTT G20 berlangsung juga didukung 66 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang ditempatkan di kawasan Nusa Dua. Untuk memastikan SPKLU bekerja maksimal saat pengisian daya kendaraan listrik, PLN selaku BUMN yang bertanggung jawab menyertakan Unit Gardu Bergerak (UGB).

UGB diletakan tepat di samping SPKLU. Alasannya, UGB dengan daya antara 20 kV- 1.000 kVA berfungsi menurunkan tegangan listrik dari kabel Tegangan Menengah (TM) yang tertanam di sekitar SPKLU agar menjadi Tegangan Rendah (TR). Sebab, SPKLU membutuhkan tegangan rendah untuk beroperasi.

Selain unit kendaraan listrik untuk mendukung mobilitas selama G20, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (DJPD) memberi dukungan berupa manajemen rekayasa lalu lintas (MRLL). Sejak bulan September, DJPD terus berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Direktorat Lalu Lintas Jalan, Polda Bali, Pemprov Bali, Dinas Perhubungan (DISHUB) Bali membahas skema pengaturan lalu lintas selama penyelenggaraan KTT G20 berlangsung.

Dalam rapat koordinasi yang berlangsung pada 12-13 September 2022, DJPD dan stakeholder menyepakati skenario MRLL berupa skema ganjil genap dan pengaturan operasional angkutan barang. Skema buka tutup arus lalu lintas juga diberlakukan pada ruas-ruas jalan yang dilewati tamu undangan menuju lokasi acara yang berada di luar Nusa Dua.

“Pembatasan angkutan barang dan pemberlakukan ganjil genap dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 19 November 2022 sejak 06.00-20.00,” ucap Direktur Lalu Lintas Jalan Cucu Mulyana.

“Adapun rekayasa yang dilakukan adalah dengan memberlakukan ganjil-genap kendaraan bermotor roda empat, maupun roda dua yang akan melintas di kawasan tertentu,” ungkap Humas Kemenhub, Adita Irawati.

Selain itu, pembatasan lainnya yaitu melarang angkutan barang beroperasi pada jalurjalur tertentu. Peraturan tersebut berlaku pada 11-17 November 2022. Dengan begitu, Kemenhub menghimbau agar masyarakat dapat memperhatikan pembatasan tersebut.

“Khusus untuk masyarakat di Bali, maupun para pendatang yang sedang beraktivitas di Bali harap untuk memperhatikan ganjil – genap ini yang akan berlaku di 10 ruas jalan tadi. Selain itu juga akan dilakukan pembatasan angkutan barang. Tentunya ini akan diawasi langsung oleh pihak Kepolisian Daerah bekerja sama dengan Kemenhub yang bertugas di Provinsi Bali,” lanjut Adita saat ditemui di Kantor Otoritas Bandara Bali, Rabu (9/11/2022). (Infografis 3 dan 4)

MOMENTUM PEMULIHAN BALI

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 menjadi momentum pemulihan Bali. Melihat urgensi tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memberikan dukungan infrastruktur transportasi diantaranya perbaikan infrastruktur jalan, fasilitas traffic, penyelesaian Pelabuhan Sanur dan sejumlah pelabuhan lainnya guna memperbaiki konektivitas di Bali.

“Kami sudah menyusun master plan transportasi Bali sejak 2019. Event G20 menjadi salah satu media kami untuk mempercepat pertumbuhan infrastruktur yang ada. Sehingga perbaikan saat ini, sudah selaras dengan master plan tersebut,” terang Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Bali, I Gede Wayan Samsi Gunarta.

Kadishub I Gede Wayan menambahkan, Bali merupakan salah satu wilayah penyangga yang berkontribusi dalam pertumbuhan nasional. Oleh karena itu, Pemda bersinergi dengan stakeholder transportasi dalam memastikan ketersediaan infrastruktur dan layanan transportasi yang memadai.

Untuk mensukseskan gelaran KTT G20, Pemda Bali bersinergi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XII Provinsi Bali dan NTB. Dukungan yang diberikan berupa pemasangan penerangan jalan umum (PJU) dan penyekatan menggunakan water barrier di sejumlah ruas jalan. Pemasangan PJU bertujuan untuk memastikan keselamatan khususnya bagi delegasi, tamu undangan, panitia dan personil keamanan yang bertugas selama gelaran KTT G20 berlangsung.

“Kami sangat berharap, Bali sebagai bagian dari upaya kita mempercepat pertumbuhan nasional dapat terus difasilitasi agar bisa membantu sesuai target yang akan dicapai,” jelasnya.

DUKUNGAN UDARA

Selain sisi darat, dukungan juga diberikan stakeholder transportasi udara dalam hal ini Airnav dan Otoritas Bandara (Otban) I Gusti Ngurah Rai, Denpasar. Dua bulan sebelum puncak KTT G20, Airnav Bali sibuk melakukan pertemuan dengan perwakilan dari negara-negara yang sudah memastikan kehadiran pemimpinnya di Bali.

Bagi Airnav Bali, gelaran G20 menjadi tantangan tersendiri. Mengingat tamu negara yang harus dilayani memiliki standar pelayanan protokoler yang berbeda-beda, di satu sisi Airnav juga diminta tetap memperhatikan kepentingan penerbangan domestik. Memastikan layanan VVIP bagi delegasi G20 berjalan sesuai prosedur serta layanan komersial tetap berjalan, Airnav Bali menyusun temporary SOP yang berlaku dalam rentang 12-18 November 2022.

Untuk memberikan pemahaman mengenai temporary SOP yang telah disusun, Airnav Bali memberikan pelatihan kepada 184 air traffic controller selama sebulan. Dalam pelatihan, para petugas lalu lintas udara diberikan pembekalan mengenai respon time saat terjadi masalah di lapangan. Selain itu, mereka juga dipandu mensimulasikan potensi kegagalan (failed) kemudian mengkalkulasi waktu penanganan.

“G20 tantangan pemerintah kepada kami bagaimana caranya meng-handle VVIP sesuai protokoler yang tetap berjalan tetapi tidak mengganggu pesawat komersial. Sisi safety kami jaga, sedangkan sisi protokol kami jalankan,” jelas GM Airnav Bali, Riza Fahmi.

Memperkecil potensi holding penerbangan komersial terlalu lama sebagai dampak pendaratan pesawat delegasi KTT G20, Airnav telah mengimbau kepada maskapai komersial melakukan penyesuaian waktu terbang sepanjang gelaran konferensi berlangsung.

“Semua delegasi kami prioritaskan turun di Denpasar. Tentu ada dampak kepadatan di tanggal 14 (November 2022). Kami lakukan mixed operation, termasuk meminta rescheduling pesawat dari dan menuju Bali,” Riza membahkan.

Mengenai pengaturan ground time pesawat komersial di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Angkasa Pura (AP) 1 selaku operator melakukan penyesuaian yakni ground time pesawat domestik wide body maksimal 115 menit sedangkan narrow body 45 menit. Penyesuaian ini mempertimbangkan traffic landing serta pelaksanaan prosedur operasional standar pesawat-pesawat delegasi KTT G20 yang akan mendarat di Denpasar.

“Di lapangan kita menyesuaikan dengan situasi. Intinya, semua pihak kita atur jadwalnya agar bisa berjalan dengan baik. Saat ini, dalam sehari di I Gusti Ngurah Rai itu ada 42 ribu penumpang dari sekitar 300 pesawat,” ucap General Manager Angkasa Pura 1, Faik Fahmi.

PARKIR PESAWAT

Kantor Otoritas Bandara (Otban) Wilayah IV telah berkoordinasi dengan bandara lain di Pulau Jawa, Nusa Tenggara dan Sulawesi untuk mem-back up perihal parkir pesawat para delegasi. Total ada 40 pesawat kenegaraan yang harus diatur parking ground-nya.

“Di sini (Bandara I Gusti Ngurah Rai) belum mampu. Kami dibantu 11 bandara termasuk Makassar (Bandara Hasanuddin), Soekarno-Hatta, Halim (Perdanakusuma),” ungkap Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV, Sigit Widodo.

Mengenai pengaturan parkir pesawat, Otban Wilayah IV juga menjalin komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Sebab, selain anggota G20 ada juga tamu undangan yang hadir. Para tamu undangan kerap menggunakan hubungan diplomatik sebagai poin negosiasi untuk mengakomodir permintaan parkir pesawat. Sedangkan Bandara I Gusti Ngurah Rai diprioritaskan hanya untuk pesawat delegasi KTT G20.

“Urusan parkir adalah urusan bagaimana diplomasi dua negara, siapa dengan siapa, itulah kedekatan kita dengan negara tersebut. Arab Saudi, bukan anggota G20, tapi dia punya wewenang menentukan kuota Haji, jadi dia bisa minta mau turun di Ngurah Rai, gak mau di luar. Maka dia dapat slot 1. India, gak mau (turun) di luar (Bali), karena KTT G20 selanjutnya ada di negara mereka,” tandas Sigit.

Berbeda dengan penerbangan domestik maupun internasional pada umumnya, penanganan tamu negara harus memperhatikan protokoler masing-masing pengamanan. Delegasi dari negara-negara maju umumnya datang menggunakan pesawat kepresidenan berbadan lebar dengan membawa banyak rombongan. Hal ini jika tidak diatur alur serta waktunya akan berdampak pada waktu pendaratan pesawat lainnya.

Sigit mencontohkan, jika ada pesawat landing harus clear 30 menit di depan dan 15 menit setelahnya, maka total 45 menit dihabiskan sampai ground benar-benar steril untuk pendaratan berikutnya. Kalkulasi tersebut untuk pendaratan satu pesawat kenegaraan, sementara ada 39 pesawat kenegaraan delegasi dan tamu undangan yang harus ditangani.

“Kalau 45 menit dikali 39 pesawat sudah lewat dari 24 jam, bisa terlambat itu kepala negara lain. Kita sudah bicara menit per menit, mulai dari pesawat tiba, penyambutan sampai delegasi masuk ke terminal VIP tidak boleh lebih dari 15 menit,” lanjutnya menambahkan.

Meskipun selama gelaran KTT G20 berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan, Otban Wilayah IV sejatinya telah memitigasi potensi ancaman bencana maupun terorisme. Otoritas telah menyiapkan gedung di area Bandara I Gusti Ngurah Rai yang dapat dijadikan lokasi evakuasi para kepala negara dan perwakilan jika terjadi bencana.

“Gedung ini (Gedung Otban) untuk pusat evakuasi VVIP kepala negara karena gedung ini paling representatif, konstruksinya terbilang baru, sudah mengadopsi struktur tahan gempa dan likuifaksi. Jadi kalau nanti ada bencana tsunami dengan tinggi 6 meter, kepala negara dibawa ke sini,” ungkapnya.

DUKUNGAN SISI LAUT DAN PENYEBERANGAN

Dari sisi laut, dukungan bagi berlangsungnya KTT G20 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL). Selama pelaksanaan presidensi G20 sejak Februari sampai November 2022, DJPL meningkatkan pengawasan keamanan pelayaran dengan melaksanakan patroli dua kapal KPLP.

DJPL melalui Disnav Kelas II Benoa juga men-support data radar VTS ke TNI AL untuk memantau pergerakan kapal selama 24 jam. Bentuk dukungan lainnya yakni pengamanan alur menggunakan dua unit Kapal Negara Kenavigasian, membersihkan dan menata kapal-kapal perikanan serta bangkai karang kapal yang rusak.

Sejalan dengan upaya tersebut, KSOP Kelas II Benoa telah membuat surat edaran tentang larangan kapal-kapal ikan berlabuh di kolam selatan Pelabuhan Benoa dan surat edaran tentang peningkatan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kapal-kapal ikan di Pelabuhan Benoa.

Adapun dari sisi penyeberangan, Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan (Direktorat TSDP) memperketat pengawasan keamanan dengan memasang CCTV di seluruh area Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk, dan Pelabuhan Padang Bai.

“Dalam rangka mendukung pelaksanaan KTT G20, kami memasang CCTV di pelabuhan penyeberangan. CCTV sudah terkoneksi dengan polda sehingga bisa dipantau melalui command centre untuk sterilisasi keamanan di pelabuhan. Prinsipnya kami menjaga ketat safety dan security di simpul penyeberangan,” jelas Direktur Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Kemenhub, Junaedi.

Junaedi menambahkan, Direktorat TSDP bersama PT ASDP selaku operator pelabuhan juga melakukan rampcheck di semua sarana prasarana guna memastikan keselamatan selama KTT G20 berlangsung.

“Rampcheck sarana prasarana saat ini difokuskan untuk pelaksanaan KTT G20 sekaligus persiapan menjelang natal dan tahun baru 2022-2023,” ucapnya.

Sedangkan pengembangan di sisi darat mencakup gedung terminal seluas 1.490,85 meter persegi. Gedung terminal penumpang yang mengadopsi gaya tradisional nan elegan terdiri atas area keberangkatan, area tunggu penumpang, area pengambilan bagasi dan area lobby.

Selain di Bali, infrastruktur pendukung Presidensi G20 di Indonesia juga tersebar di sejumlah daerah. Di Labuan Bajo yang merupakan destinasi pariwisata superprioritas juga dilakukan pengembangan terminal wisata Pelabuhan Labuan Bajo. Pengembangan ini dilakukan untuk mendukung program strategis nasional di sektor pariwisata. Sebab, gelaran G20 diyakini memberikan efek lanjutan berupa kunjungan wisata ke Labuan Bajo yang terletak tidak jauh dari Bali.

Bersamaan dengan pengembangan Pelabuhan Labuan Bajo, Kemenhub juga mengembangkan Bandara Komodo. Bandara ini merupakan pintu masuk transportasi udara menuju kawasan Taman Nasional Komodo, sekaligus menuju ke Labuan Bajo

Pengembangan infrastruktur transportasi lainnya mencakup revitalisasi Bandara Halim Perdanakusuma serta peningkatan layanan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tahapan pengecekan kesehatan, imigrasi, custom clearance, dan pengantaran delegasi menuju akomodasi masing-masing.

“Kemenhub berperan aktif dalam kegiatan Presidensi G20 Indonesia dengan menyediakan sarana dan prasarana transportasi untuk menjamin kelancaran mobilitas seluruh delegasi yang hadir di Indonesia,” pungkas Menhub Budi Karya Sumadi.

APRESIASI KEPADA SELURUH PIHAK

Terselanggaranya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua, Bali, membuktikan Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang baik dan aman. Kemenhub yang didapuk mengurusi sisi transportasi di gelaran tersebut mengapresiasi seluruh pihak yang telah terlibat.

“Kami mengucapkan terima kasih banyak dan mengapresiasi semua pihak termasuk Pemerintah Provinsi Bali, Gubernur, Dinas Perhubungan yang sangat intensif melakukan koordinasi bersama. Kemenhub juga tentunya berterima kasih kepada seluruh mitra yang sudah menyediakan kendaraan berbasis listrik. Berkat dukungan dan komitmen penuh, KTT G20 bisa berjalan lancar khususnya pada aspek mobilitas dan konektivitas,” ujar Humas Kemenhub, Adita Irawati.

Selama gelaran KTT G20, Bandara I Gusti Ngurah Rai ramai didarati pesawat-pesawat delegasi dan tamu undangan. Disaat bersamaan, bandara internasional itu juga masih tetap melangsungkan operasional bagi pesawat domestik. Dalam menentukan lalu lintas udara di atas Bali serta penentuan slot parkir bagi pesawat VVIP, Kemenhub sangat terbantu dengan peran berbagai pihak.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada Kemenlu, TNI, Polri, Bea Cukai, Imigrasi, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Airnav, AP I, Otoritas Bandara Wilayah IV Ngurah Rai, dan rekan-rekan dari Kemenhub yang secara spartan dalam seminggu ini melakukan pengaturan keberangkatan dan kedatangan pesawat di Bandara Ngurah Rai,” ujar Menhub Budi Karya Sumadi.

Menhub juga mengapresiasi maskapai atas kinerjanya dalam menghadapi penyesuaian jadwal kedatangan dan keberangkatan, serta telah menjaga kelancaran konektivitas dan memberikan pelayanan terbaik kepada delegasi yang tidak menggunakan pesawat pribadi atau kenegaraan.

“Mengatur dan menjaga kelancaran antara penerbangan VVIP dengan reguler dalam satu waktu tertentu bukan tugas yang mudah. Tetapi dengan semangat, kekompakan, dan saling mengisi antara seluruh pemangku kepentingan, seluruh tugas dapat dikerjakan dengan baik,” lanjutnya.

Pengalaman ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan standar kinerja pelayanan di sektor transportasi saat Indonesia mendapat kepercayaan menggelar event-event kenegaraan regional maupun internasional. Pelayanan yang diberikan kepada tamu negara sekaligus memperkuat citra Indonesia di mata dunia. (*)