Infrastruktur Transportasi Harus Berlanjut dengan Pembenahan

Data Kementerian PUPR (2024) mencatat pembangunan ruas jalan sepanjang 2015 – 2024, antara lain jalan tol sepanjang 2.432 kilometer atau rata-rata 270 kilometer per tahun, jalan nasional 5.999 kilometer, jalan layang (flyover), dan terowongan (underpass) sepanjang 27.673 meter.

Hadirnya Tol Trans Jawa sejak tahun 2018 terbukti memperlancar dan meningkatkan arus perpindahan orang, distribusi barang, dan pertumbuhan jasa. Utamanya, mampu memangkas waktu perjalanan hingga 50 persen. Sebagai contoh, waktu tempuh Jakarta – Semarang atau sebaliknya dari sebelumnya 10 – 12 jam menjadi hanya sekitar 6 jam saja. Begitu pun waktu tempuh Semarang – Surabaya, dari 6 – 8 jam menjadi 4 jam.

Pembangunan infrastruktur transportasi turut berdampak terhadap penurunan biaya logistik dari 24 persen menjadi 14 persen. Namun, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi terkait kesejahteraan pengemudi angkutan barang dan masih ada praktik pungli dan gangguan oknum APH di UPPKB. UPPKB di beberapa lokasi tidak layak dioperasikan sehingga perlu segera dilakukan peningkatan fasilitas dan modernisasi layanan UPPKB, terutama UPPKB yang jauh dari pusat kota.

Masih seputar angkutan logistik, penanganan kendaraan over dimension dan over load (ODOL) harus segera dituntaskan dengan kolaborasi lintas kementerian/lembaga. Kemudian, optimalisasi angkutan logistik jalur rel dan perairan dengan kesetaraan ongkos angkutan antara jalur rel dan jalan raya.

Infrastruktur transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sepanjang 2015 – 2024, telah terbangun 44 pelabuhan penyeberangan baru, 31 halte sungai, dan 16 pelabuhan danau. Data Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan DJPD (2023) mencatat, di Indonesia terdapat sekitar 840 danau dengan luas total 7.103 km² dan 2.397 aliran sungai dengan panjang keseluruhan 84.678 km. Untuk menanganinya, perlu peningkatan struktur organisasi menjadi Direktorat Jenderal Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan. 

Untuk angkutan perintis, hingga 2024, terealisasi 322 trayek bus perintis di 35 provinsi dari target 340 trayek. Peningkatan perlu dilakukan dari sisi armada karena rata-rata bus perintis buatan tahun 2016 dan kondisinya sudah tidak layak operasi. Perum DAMRI sebagai BUMN yang dipercaya mengoperasikan bus perintis harus mendapat PMN untuk membeli armada bus baru. 

Dari sisi layanan, bus perintis dapat dikembangkan menjadi bus AKDP di pulau sedang/kecil, di daerah penghasil mineral, dan kawasan transmigrasi. Misalnya saja, di Pulau Halmahera, Pulau Sumba, Pulau Seram, Morowali, Pulau Obi, Pulau Alor, Pulau Adaro, Pulau Bunyu, Pulau Sebatik, dan Kepulauan Meranti. 

Untuk layanan angkutan kapal perintis, ada 269 lintasan perintis dan 104 kapal perintis. Peningkatan perlu dilakukan dalam hal pemanfaatan terminal penumpang dan penertiban penumpang.   

Modernisasi angkutan umum perkotaan pun telah dilakukan, meskipun masih jauh dari target capaian. Sesuai Renstra Kemenhub 2019 – 2024, dari 27 kota terealisasi di 14 kota dengan 11 kota dibina DJPD dan 3 kota dikelola BPTJ. Untuk mencapai target, diperlukan Dana Alokasi Khusus (DAK) DIPA Kemenkeu, ketimbang mempertahankan subsdi BBM Rp 113 miliar yang dinikmati 93 persen kendaraan pribadi. Angkutan umum hanya menikmati 3 persen BBM subsidi. Untuk mengurus transportasi wilayah aglomerasi (20 kawasan aglomerasi), perlu dibentuk Direktorat Jenderal Transportasi Perkotaan. 

Dari sektor udara, telah terbangun 27 bandara baru dan rehabilitasi 64 bandara. Hampir semua pulau-pulau kecil dan perbatasan sudah terbangun bandara yang dapat disinggahi pesawat perintis. Berikutnya pembangunan sea plane dapat diperbanyak untuk pulau kecil dan wisata. 

Di sektor laut, tercatat 28 pembangunan pelabuhan baru dan rehabilitasi 65 pelabuhan. Realisasi 103 dari 229 unit kapal perintis, 107 dari 113 trayek kapal perintis, dan 39 trayek Tol Laut dengan 39 kapal dan 114 pelabuhan singgah. Peningkatan perlu dilakukan dalam hal sterilisasi pelabuhan dan penyediaan kapal tol laut feeder yang menghubungkan pulau-pulau kecil di Prov. Maluku, Prov. Maluku Utara, Prov. Papua Barat Daya. 

Pencapaian sektor perkeretaapian adalah Pembangunan LRT Jabodebek (49,21 km), MRT Lebak Bulus – Bundaran HI (15,7 km), Kereta Cepat Jakarta – Bandung (142,3 km), dan KA di Sulawesi (157,7 km). Sejumlah jalur KA masih perlu reaktivasi, seperti lintas Kedungjati-Tuntang (30 km), Bandung-Ciwidey (35 km), Yogyakarta-Magelang-Ambarawa, Purwokerto-Wonosobo (8 km), Semarang-Rembang-Bojonegoro (94 km). Penuntasan masalah perlintasan sebidang masih harus terus dilakukan. Kementerian PUPR sudah memiliki perencanaan Pembangunan tidak sebidang jalan rel di jalan nasional hingga 2039 dapat dituntaskan.

Keselamatan transportasi masih menjadi masalah serius bangsa ini, terutama transportasi jalan. Program Rute Anak Selamat Sekolah (RASS) makin diperkuat dan Direktorat Keselamatan Transportasi Darat perlu dihidupkan kembali. Selain, melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memasukkan kurikulum tertib berlalu lintas. Sarana transportasi perairan yang membawa pelajar menuju lokasi sekolah di pulau-pulau kecil, danau, dan sungai harus dilengkapi dengan baju pelampung.