Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) secara resmi melakukan langkah besar dalam reformasi birokrasi dengan memangkas sebanyak 191 aturan yang ada menjadi hanya 4 regulasi utama saja. Keputusan strategis ini diambil guna meningkatkan efektivitas berbagai program olahraga nasional sesuai dengan instruksi langsung yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Langkah deregulasi yang signifikan ini dibahas secara mendalam dalam pertemuan antara Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir pada Senin, 20 April 2026. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Sekretariat Kabinet tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa penyederhanaan aturan dapat mempercepat kemajuan sektor kepemudaan dan keolahragaan di tanah air.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa agenda pertemuan tersebut juga mencakup evaluasi terhadap capaian program jangka panjang yang telah dijalankan oleh pihak Kemenpora. Fokus utama lainnya adalah meninjau hasil kinerja pasca penyelenggaraan SEA Games 2026 serta ASEAN Para Games 2026 yang baru saja berakhir, di samping merayakan keberhasilan penyederhanaan regulasi.
Teddy menegaskan kembali bahwa tindakan deregulasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dari arahan Presiden Prabowo Subianto demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan efisien. Upaya ini dinilai krusial sebagai langkah strategis untuk menghapuskan tumpang tindih aturan yang selama ini menghambat inovasi dan menyederhanakan sistem birokrasi yang dianggap terlalu kaku.
Pemerintah menilai bahwa perampingan ini akan membawa dampak positif yang besar terhadap keberlanjutan program-program olahraga di level nasional. Presiden Prabowo menyampaikan dukungannya secara penuh terhadap inisiatif ini dengan harapan hasil yang dicapai bisa langsung dirasakan dalam bentuk percepatan pembinaan para atlet berbakat serta penguatan struktur industri olahraga nasional.
Berdasarkan laporan yang dipaparkan dalam diskusi bersama Erick Thohir, transformasi di internal Kemenpora ini berhasil mengonsolidasi 191 Peraturan Menteri yang lama menjadi hanya 4 regulasi payung. Dengan menggunakan metode omnibus, jumlah ketentuan hukum yang berlaku juga berhasil dipangkas secara drastis hingga mencapai sekitar 60 persen dari total regulasi sebelumnya.
Secara lebih mendetail, jumlah pasal yang sebelumnya mencapai 1.500 poin kini telah disederhanakan sedemikian rupa sehingga hanya tersisa sekitar 600 pasal fungsional. Teddy mengakhiri penjelasannya dengan menyatakan bahwa efisiensi ini akan secara otomatis meningkatkan kualitas layanan publik di sektor olahraga sekaligus membuka potensi pertumbuhan ekonomi melalui industri olahraga.
| Kategori Perubahan | Sebelum Deregulasi | Sesudah Deregulasi |
|---|---|---|
| Jumlah Peraturan Menteri | 191 Aturan | 4 Regulasi Utama |
| Total Pasal Ketentuan | 1.500 Pasal | 600 Pasal |
| Persentase Pengurangan | 0% | 60% |
Reformasi ini juga mencakup evaluasi menyeluruh terhadap cabang-cabang olahraga yang dinilai gagal memenuhi target pada ajang internasional sebelumnya seperti SEA Games 2025. Pemerintah berkomitmen bahwa dengan regulasi yang lebih ramping, birokrasi tidak akan lagi menjadi kendala bagi para atlet dan pengelola olahraga dalam mencapai prestasi tertinggi di kancah dunia.
Selain fokus pada aturan teknis, Kemenpora juga memberikan perhatian pada aspek kesejahteraan dengan mengangkat atlet Olimpiade seperti Nurul Akmal menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Inisiatif ini sejalan dengan visi satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran yang mengedepankan perbaikan tata kelola dan apresiasi nyata terhadap insan olahraga yang telah mengharumkan nama bangsa.
