Kementerian Pertahanan Inggris dilaporkan telah kehilangan jejak komunikasi dengan sekitar 95.000 personel cadangan strategis yang seharusnya dapat dimobilisasi dalam situasi darurat nasional. Puluhan ribu individu tersebut merupakan para veteran militer yang secara resmi terdaftar dalam kategori tentara cadangan namun detail kontak mereka tidak terdokumentasi dengan baik oleh otoritas terkait.
Berdasarkan laporan dari The Guardian pada Senin (20/4/2026), para pejabat pertahanan Inggris mengakui adanya kegagalan dalam pemeliharaan catatan informasi kontak para personel tersebut secara lengkap. Hal ini memicu kekhawatiran mengenai kesiapan militer negara tersebut jika sewaktu-waktu membutuhkan kekuatan tambahan dari sektor cadangan dalam kondisi krisis.
Fakta mengejutkan ini diungkapkan secara langsung oleh George Robertson, yang menjabat sebagai penasihat pertahanan utama pemerintah Inggris dalam sebuah pertemuan di Salisbury, Wiltshire. Robertson sendiri merupakan sosok berpengaruh karena pernah menduduki posisi sebagai Sekretaris Pertahanan serta Sekretaris Jenderal NATO, dan turut menyusun Tinjauan Pertahanan Strategis (SDR) pada tahun lalu.
Dalam pemaparannya, Robertson menjelaskan bahwa tinjauan strategis tersebut menekankan pentingnya keberadaan cadangan strategis yang mencakup semua mantan anggota angkatan bersenjata dengan kewajiban berkelanjutan. Ia menyayangkan kondisi saat ini di mana Kementerian Pertahanan bahkan tidak mengetahui keberadaan sebagian besar personel yang masuk dalam daftar kewajiban militer tersebut.
Politisi dari Partai Buruh tersebut juga menegaskan bahwa pemerintah perlu segera mendata ulang mereka yang masih tersedia, memiliki kondisi fisik sehat, serta bersedia mengabdi kembali untuk negara. Secara hukum, seluruh mantan perwira baik dari unit reguler maupun cadangan sebenarnya memegang kewajiban seumur hidup untuk dipanggil kembali bertugas jika dibutuhkan.
Selama ini, pihak kementerian biasanya tetap menjalin komunikasi dengan mantan personel militer selama enam tahun pertama setelah mereka menyelesaikan masa dinas melalui surat pelaporan tahunan. Namun, muncul dugaan kuat bahwa pemeliharaan data tersebut tidak berlanjut bagi kelompok personel yang telah mengakhiri masa tugasnya lebih dari enam tahun silam.
Praktik penjagaan kontak secara rutin dengan seluruh veteran yang memiliki kewajiban panggil kembali diduga telah ditinggalkan sejak berakhirnya era Perang Dingin. Akibatnya, terdapat celah besar dalam manajemen data personel cadangan yang berpotensi menghambat respons militer Inggris terhadap ancaman keamanan yang muncul secara tiba-tiba di masa depan.
