Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini tengah menggodok revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130 Tahun 2020 mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan atau yang dikenal dengan istilah tax holiday. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) memastikan bahwa insentif pajak ini akan diperpanjang masa berlakunya setelah periode sebelumnya resmi berakhir pada Desember 2025 lalu.
Keputusan strategis tersebut diambil oleh otoritas fiskal dengan mempertimbangkan dinamika kondisi perekonomian terkini yang memerlukan dukungan pemerintah secara berkelanjutan. Kebijakan ini sebenarnya telah mengalami perpanjangan melalui PMK Nomor 69 Tahun 2024, yang menggeser batas waktu semula dari 8 Oktober 2024 menjadi 31 Desember 2025.
Pande Putu Oka Kusumawardhani, selaku Direktur Strategi Perpajakan DJSEF Kemenkeu, menyatakan bahwa dukungan pemerintah melalui insentif pajak tetap krusial guna memacu pertumbuhan investasi di tanah air. Meskipun begitu, ia belum memberikan rincian teknis mengenai isi draf Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang baru tersebut kepada publik.
Pande memastikan bahwa seluruh tahapan penyusunan regulasi baru untuk tax holiday dilakukan dengan mengikuti prosedur administratif yang berlaku di lingkungan pemerintahan. Saat ini, revisi terhadap PMK 130/2020 masih berada dalam fase perancangan serta penetapan agar dapat segera diimplementasikan sebagai landasan hukum baru.
Di sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengakui bahwa skema tax holiday dan tax allowance selama ini menjadi instrumen utama dalam menarik minat para pemodal internasional. Namun, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menekankan perlunya penyesuaian skema seiring dengan pemberlakuan pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT).
Susiwijono menjelaskan bahwa era perpajakan internasional kini telah bergeser sehingga pemerintah harus melakukan tinjauan mendalam terhadap peraturan yang sudah ada sebelumnya. Penyesuaian ini dianggap sebagai langkah antisipatif untuk menyelaraskan komitmen diplomatik Indonesia di tingkat global dengan kebijakan fiskal domestik yang tetap kompetitif.
Pada awal April 2026, pemerintah telah menggelar rapat pleno guna melakukan harmonisasi terhadap RPMK yang merupakan perubahan kedua atas aturan fasilitas pengurangan PPh Badan tersebut. Rapat ini menindaklanjuti koordinasi antara DJSEF Kemenkeu dengan Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum terkait permohonan pengharmonisasian ulang naskah regulasi.
Berdasarkan dokumen urgensi yang disusun, pemerintah menyadari bahwa efektivitas fasilitas tax holiday mulai menurun akibat implementasi kebijakan pajak minimum global sebesar 15 persen. Sejak tahun 2025, Indonesia sendiri telah memberlakukan GMT melalui PMK Nomor 136 Tahun 2024 yang berdampak pada perubahan struktur insentif fiskal nasional.
Pemerintah berpendapat bahwa tawaran pembebasan PPh badan hingga 100 persen untuk jangka waktu 5 sampai 20 tahun tidak lagi memungkinkan dalam kerangka aturan pajak internasional terbaru. Oleh karena itu, para pengambil kebijakan sedang merumuskan skema insentif alternatif yang selaras dengan ketentuan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Salah satu opsi yang sedang dikembangkan adalah penerapan Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) atau model kredit pajak lain yang kompatibel dengan Pilar 2 OECD/G20. Skema QRTC ini memiliki karakteristik khusus karena bersifat dapat dikembalikan (refundable) atau dialihkan (transferable) dalam periode waktu yang telah ditentukan secara legal.
Dalam kerangka aturan Global Anti-Base Erosion, QRTC diperlakukan sebagai pendapatan tambahan bagi perusahaan dan bukan sekadar pengurangan atas pajak yang harus ditanggung oleh entitas tersebut. Hal inilah yang membedakan QRTC secara mendasar dari konsep tax holiday konvensional yang biasanya langsung menyasar pada penurunan tarif pajak efektif.
Kredit pajak yang dapat dikembalikan ini umumnya dibayarkan dalam rentang waktu empat tahun sejak perusahaan memenuhi kriteria tertentu, seperti investasi pada riset dan pengembangan. Pemerintah optimis bahwa model baru ini tetap mampu menjaga daya tarik iklim investasi di Indonesia meskipun terdapat standarisasi tarif pajak minimum secara global.
Data Realisasi Investasi dan Anggaran Insentif
Sepanjang periode tahun 2020 hingga Februari 2026, pemerintah mencatat bahwa alokasi anggaran yang digelontorkan untuk mendukung fasilitas fiskal ini mencapai angka yang sangat signifikan. Data statistik menunjukkan perbedaan kontribusi antara skema tax holiday dan tax allowance dalam menarik modal asing maupun domestik ke berbagai sektor industri.
| Jenis Fasilitas Pajak | Nilai Realisasi Investasi (Rp Triliun) | Total Anggaran Digelontorkan (Rp Triliun) |
|---|---|---|
| Tax Holiday | 590 | 7,1 |
| Tax Allowance | 42 |
Melalui data tersebut, terlihat bahwa tax holiday memiliki dampak yang jauh lebih besar dalam mengamankan investasi senilai ratusan triliun rupiah dibandingkan dengan skema allowance. Tantangan ke depan bagi Kementerian Keuangan adalah memastikan transisi menuju skema baru tetap mampu menjaga momentum pertumbuhan investasi yang telah terbangun tersebut.
Pihak berwenang berharap revisi regulasi ini dapat segera rampung sehingga memberikan kepastian hukum bagi para calon investor yang berencana menanamkan modalnya di Indonesia. Penyesuaian ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam menavigasi kebijakan ekonomi di tengah ketidakpastian kondisi global dan perubahan rezim perpajakan dunia.
