Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyatakan komitmen penuh untuk mengawal proses hukum terkait dugaan pelecehan seksual yang melibatkan sekitar 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menyampaikan kecaman mendalam atas perilaku tidak terpuji tersebut yang diketahui terjadi di dalam sebuah grup percakapan digital di lingkungan kampus.
Arifah menegaskan bahwa segala bentuk pelecehan terhadap kaum perempuan, terutama yang berlangsung di ranah digital, merupakan tindakan yang sangat merendahkan martabat manusia. Menurutnya, aksi semacam itu sangat berbahaya karena dapat menciptakan atmosfer pendidikan yang tidak aman serta mencederai integritas ruang akademik di Indonesia.
Pihak kementerian berjanji akan terus mendampingi penanganan kasus ini guna memastikan seluruh korban mendapatkan perlindungan serta keadilan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Arifah juga menekankan bahwa pelecehan seksual dalam percakapan tertutup tetap dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang tidak boleh mendapatkan toleransi sedikit pun.
Apresiasi Terhadap Respons Cepat Pihak Universitas
Menteri PPPA memberikan apresiasi kepada jajaran pimpinan Universitas Indonesia yang telah bergerak cepat melakukan investigasi mendalam melalui Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT). Langkah awal melalui mekanisme internal kampus ini dipandang sebagai bentuk keseriusan institusi dalam menanggapi laporan adanya tindakan kekerasan seksual di wilayah mereka.
Kemen PPPA mendorong agar seluruh proses penindakan terhadap para pelaku dilakukan secara transparan, akuntabel, serta selalu berpihak pada kebutuhan dan kepentingan korban. Pihak kementerian juga mengingatkan agar tidak boleh ada intervensi dari pihak luar mana pun yang dapat menghambat jalannya proses hukum dalam kasus ini.
Penegakan hukum atas kasus kekerasan seksual ini diingatkan harus berlangsung secara tegas tanpa memandang latar belakang keluarga ataupun status sosial dari para pelaku yang terlibat. Arifah Fauzi terus memacu Satgas PPKPT UI untuk menelusuri kasus ini secara menyeluruh dan memberikan sanksi administratif yang berat bagi siapa pun yang terbukti bersalah.
Seluruh penanganan kasus ini wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) guna menjamin aspek legalitas yang kuat. Selain itu, kementerian menekankan pentingnya pemberian layanan pendampingan psikologis dan hukum bagi para korban guna mencegah timbulnya stigma negatif atau tindakan intimidasi.
Arifah menambahkan bahwa perlindungan identitas korban harus menjadi prioritas utama demi menghindari risiko terjadinya reviktimisasi atau trauma yang berulang selama proses penyelidikan berlangsung. Kemen PPPA juga mengharapkan agar seluruh proses investigasi tetap menjaga etika dan kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan penyintas demi keselamatan mereka.
Upaya Pengawasan dan Edukasi di Lingkungan Akademik
Lingkungan pendidikan memiliki kewajiban mutlak untuk memastikan adanya mekanisme pencegahan kekerasan seksual yang efektif, termasuk memperketat pengawasan terhadap interaksi mahasiswa di media sosial. Penguatan edukasi mengenai etika berkomunikasi, sikap saling menghormati, serta prinsip kesetaraan gender harus terus digaungkan agar perilaku serupa tidak terjadi lagi di masa depan.
Penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan memerlukan sinergi komprehensif antara pemerintah pusat, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, hingga masyarakat luas secara berkelanjutan. Arifah mengajak semua elemen untuk membangun ruang publik yang aman dan bebas dari segala ancaman kekerasan melalui kerja sama yang terintegrasi lintas sektor.
Masyarakat juga diimbau untuk berhenti menganggap remeh atau menormalisasi candaan yang bersifat melecehkan seksual karena hal tersebut dapat menjadi pintu pembuka kekerasan yang lebih parah. Menteri PPPA mengingatkan bahwa toleransi terhadap lelucon seksis di grup digital harus dihilangkan demi menciptakan budaya lingkungan yang sehat dan bermartabat.
Bagi warga yang menyaksikan atau mengetahui adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, diharapkan segera melapor melalui hotline Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129. Selain melalui panggilan telepon, aduan juga bisa dikirimkan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 08111-129-129 tanpa perlu merasa ragu atau takut.
Menteri PPPA berharap agar tragedi pelecehan seksual di FH UI ini menjadi pelajaran berharga dan tidak terulang kembali baik di Universitas Indonesia maupun universitas lainnya di tanah air. Dengan adanya pengawalan ketat ini, diharapkan ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia dapat kembali menjadi tempat yang aman bagi seluruh mahasiswanya.
